BLT BBM Mulai Disalurkan, Daya Beli Masyarakat Dijaga
Bansos sebagai pengganti subsidi BBM mulai disalurkan. Harapannya, daya beli masyarakat tetap terjaga kendati subsidi BBM dicabut dan harga barang merangkak naik. Sementara rencana kenaikan harga BBM belum diputuskan.
Oleh
NINA SUSILO, FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) mulai dilakukan. BLT BBM ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan dijanjikan betul-betul sampai ke masyarakat.
Presiden Joko Widodo yang didampingi Nyonya Iriana menyerahkan BLT BBM untuk pertama kali di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Presiden juga menyerahkan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
”Hari ini, kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.000. Dan (BLT BBM) diberikan dua kali, Rp 300.000 dan Rp 300.000,” tutur Presiden Jokowi kepada wartawan.
BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. ”Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” kata Presiden.
Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.
Hari ini, kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.000. Dan (BLT BBM) diberikan dua kali, Rp 300.000 dan Rp 300.000.
Sementara itu, terkait rencana pengalihan subsidi BBM, hingga kini belum juga diputuskan Presiden.
”Jadi, selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp 600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, pemerintah menyiapkan tiga bantalan sosial berupa BLT, bantuan subsidi upah, dan bantuan dari dana transfer umum.
BLT diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. BLT BBM ini dibayarkan dua kali oleh Kementerian Sosial melalui Kantor Pos Indonesia di seluruh Tanah Air mulai pekan ini. Sisanya diberikan menjelang Desember 2022.
Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000. Bantuan ini dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Bantuan ketiga adalah 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang digunakan untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, serta memberikan perlindungan sosial tambahan.
Secara keseluruhan, bantuan sosial (bansos) ini senilai Rp 24,17 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 12,4 triliun untuk BLT BBM, Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah, serta Rp 2,17 triliun untuk bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.
Tak ada nama tetap dibagi BLT
Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut. ”Nanti, kami akan selesaikan. Jadi, kita punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kami. Kayak kemarin, kami sudah ke Nduga, kami khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya tetap kami bagi,” tuturnya.
Nanti kami akan selesaikan, jadi kita punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kami. Kayak kemarin, kami sudah ke Nduga, kami khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya tetap kami bagi.
Secara terpisah, Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Muhammad Musaad, mengatakan, bansos dari pusat sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi inflasi yang terjadi saat ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga barang pokok.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 922.012 orang. Jumlah ini meningkat 1,68 ribu orang bila dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2021.
”Bantuan sosial dan bantuan lainnya, seperti Program Keluarga Harapan, sangat berdampak bagi masyarakat khususnya di Papua. Diperkirakan, dampak dari inflasi, angka kemiskinan akan meningkat meskipun persentasenya tidak besar,” ujar Musaad. (FLO/INA)