KLHK: Negara G20 Hargai Inisiatif Presidensi Indonesia di Bidang Kelautan

ANTARA/FIKRI YUSUF

Sejumlah anggota delegasi mengikuti kegiatan G20 Joint Environment and Climate Ministerial Meeting (JECMM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (31/8/2022). Pertemuan para menteri bidang iklim dan lingkungan negara-negara G20 itu diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan aksi penyelamatan bumi.

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan tingkat menteri lingkungan menjadi langkah awal dan baru bagi Indonesia sekaligus negara G20 untuk menunjukkan kepemimpinan dalam agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim. Negara G20 pun menghargai inisiatif presidensi yang memperkenalkan aksi kolaborasi di bidang kelautan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi mengemukakan, aksi lingkungan dan iklim di bidang kelautan merupakan aksi baru yang dikenalkan oleh presidensi Indonesia. Aksi ini mendapat dukungan yang sangat kuat dari negara anggota G20.

“Negara-negara G20 sangat menghargai inisiatifpresidensi Indonesia yang memperkenalkan kemitraan berbasis aksi kelautan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inisiatif ini akan terus diusung oleh Indonesia,” ujarnya dalam diskusi daring, Rabu (7/9/2022).

Menurut Laksmi, seusai pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup dan iklim (JECMM)di Bali, pekan lalu, Indonesia melaksanakan lokakarya kembali tentang kemitraan berbasis aksi kelautan. Lokakarya yang mengundang perwakilan negara G20 ini akan dilanjutkan kembali termasuk pada saat penyelenggaraan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-27 (COP27) di Mesir, November mendatang.

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCC) sudah memiliki mandat untuk melakukan aksi terkait iklim dan kelautan tetapi baru sebatas dialog.

JECMM mengusung tiga isu prioritas yang sebelumnya telah dibahas dalam tiga pertemuan Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim negara G20 (EDM-CSWG) di Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. Tiga isu prioritas tersebut adalah dukungan pemulihan berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan, serta peningkatan mobilisasi sumber daya.

ANTARA/FIKRI YUSUF

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (tengah) berbincang dengan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Iklim John Kerry (kiri) dan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS Michael S. Regan (kanan) saat kegiatan G20 Joint Environment and Climate Ministerial Meeting (JECMM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (31/8/2022).

Pertemuan JECMM pun berakhir dengan menghasilkan kesimpulan ketua (chair summary) tentang kesepahaman tentang lingkungan dan keberlanjutan iklim. Beberapa inti kesepakatan itu di antaranya terkait dengan mengurangi dampak degradasi lahan dan kekeringan serta meningkatkan perlindungan, konservasi, dan restorasi ekosistem lahan.

”Sampai November, EDM-CSWG masih akan menyelenggarakan side event dan workshop secara virtual untuk memperkenalkan keluaran pertemuan selama ini. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menguatkan komitmen dan inisiatif yang disepakati,” tuturnya.

Baca juga : Pertemuan Menteri Lingkungan Negara G20 Sepakati Penguatan Aksi Iklim

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rachmawati menyatakan, aksi kolaborasi di bidang kelautan diinisiasi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia juga memiliki kepentingan agar isu kelautan bisa dielaborasi lebih dalam untuk meningkatkan aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Menurut Emma, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCC) sudah memiliki mandat untuk melakukan aksi terkait iklim dan kelautan, tetapi baru sebatas dialog. Berkaca dari kondisi ini, presidensi Indonesia memandang perlu ada gerakan untuk meningkatkan peranan semua pihak dalam isu kelautan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Anak-anak bermain di antara pohon-pohon yang tumbang akibat abrasi di Pantai Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Kamis (25/4/2019). Abrasi yang dibiarkan akan merusak keelokan pantai yang terkenal dengan pasir putihnya tersebut.

”Semua negara merasakan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, beberapa komitmen yang ada di Pakta Iklim Glasgow diperkuat dalam chair summary menyangkut adaptasi tujuan global, rencana adaptasi nasional, serta kehilangan dan kerentanan,” ucapnya.

Wakil Koordinator Satuan Tugas G20 Kementerian Luar Negeri Nurul Sofia mengatakan, dokumen yang telah disepakati dalam pertemuan tingkat menteri nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan deklarasi para pemimpin negara G20. Sejumlah isu dalam deklarasi ini juga mencakup tentang iklim, energi, lingkungan, dan implementasinya.

”Nantinya kita juga akan mempunyai concrete deliverables yang memberikan aksi secara konkret termasuk bantuan dari organisasi internasional maupun kerjasama G20. Hingga akhir Agustus, Indonesia menerima 386 proposal kerja sama dalam kerangka G20 dan 230 kerja sama bilateral,” katanya.

Baca juga : Indonesia Angkat Tiga Isu Prioritas tentang Lingkungan pada G-20