Menyiapkan Jalan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional

Kurikulum Merdeka secara bertahap disiapkan jadi kurikulum nsional di tahun 2024. Dari evaluasi implementasi di sekolah penggerak, Kurikulum Merdeka dapat dilaksanakan untuk beragam kondisi sekolah yang siap berubah.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Transformasi sekolah yang berorientasi pada proses pembelajaran bermutu membuat siswa aktif dan termotivasi belajar. Salah satu sekolah penggerak di Papua, SMA YPK Diaspora Kotaraja, Kota Jayapura, bertransformasi membenahi mutu guru, digitalisasi, dan proses pembelajaran dengan paradigma baru untuk meningkatkan capaian belajar siswa yang secara umum masih rendah. Sekolah penggerak menerapkan Kurikulum Merdeka.

Pada tahun ajaran 2024/2025, Kurikulum 2013 yang menjadi kurikulum resmi nasional bakal mulai digantikan dengan Kurikulum Merdeka. Implementasi yang jadi titik krusial diyakini bakal lebih mantap dari pemberlakuan kurikulum sebelumnya dengan rujukan belajar dari sekolah penggerak dan pusat keunggulan.

Meskipun jadi kebijakan nasional, perubahan Kurikulum Merdeka yang ditawarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanpa paksaan. Sekolah dengan pilihan sadar dan keyakinan bersama antara kepala sekolah dan guru dapat memilih perubahan sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sejak 2021 khusus untuk 2.500 sekolah penggerak dan sekitar 900 SMK keunggulan.

Kemudian, mulai Juli ini atau tahun ajaran baru 2022/2023 hingga tahun 2024 ditawarkan menjadi pilihan mandiri di sekolah pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat menjadi sekolah implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR dengan Kemendikbudristek di Jakarta, Selasa (5/7/2022), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, meskipun terlalu awal untuk mengevaluasi dampak Kurikulum Merdeka pada hasil belajar, sudah ada evaluasi yang komprehensif mutu implementasi setahun pertama. Secara bertahap, diyakini Kurikulum Merdeka siap menjadi kurikulum nasional yang baru.

Ketua Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, implementasi kurikulum baru butuh evaluasi menyeluruh dari yang sebelumnya. Sebab, perubahan kurikulum tidak hanya berdampak pada pembelajaran di kelas. Butuh persiapan guru, buku panduan dan referensi, sosialisasi, hingga ketersediaan sarana-prasarana pendukung.

Baca juga: Memerdekakan Kurikulum Merdeka

”Panja Kebijakan Kurikulum ini ingin mengawal dan memastikan untuk penyesuaian dan transisi bisa berjalan dengan baik. Kita tidak ingin perubahan kurikulum yang tergesa-gesa agar tidak berdampak berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pendidikan,” kata Fikri.

Apalagi, dalam pelaksanaan IKM dimulai dari sekolah penggerak lalu kini ada yang mandiri. Akibatnya, muncul kesan seolah-olah ada diskriminasi. Bahkan, sekolah penggerak dinilai program yang hampir sama dengan konsep rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah unggulan. ”Bagaimana Kemendikbudristek memastikan meskipun judul program beda-beda, dinilai esensinya sama dengan program sebelumnya. Namun, harapannya mendapatkan hasil lebih?” kata Fikri.

Kita tidak ingin perubahan kurikulum yang tergesa-gesa, agar tidak berdampak berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Tudingan pada kenyataan publik bahwa ganti menteri ganti menteri kurikulum harus dihadapi Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Namun, berkaca dari pengalaman perubahan kurikulum sebelumnya yang belum juga mampu mengatasi krisis pembelajaran alias learning loss selama 20 tahun yang diperparah lagi dengan pandemi Covid-19, perubahan ditawarkan dengan sukarela.

DOKUMENTASI KEMDIKBUDRISTEK

Tahapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional.

Anindito memaparkan, perjalanan Kurikulum Merdeka ini dimulai dari pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan Kurikulum Darurat yang menyederhanakan Kurikulum 2013. Ada kajian efektivitas pembelajaran di 3.300 SD dari tujuh kota/kabupaten untuk membandingkan hasil pembelajaran satu tahun sebelum dan setelah pandemi. Sekolah-sekolah ini sudah mendapat pendampingan fasilitas daerah, penurunan efektivitas pembelajaran mencapai 5-6 bulan belajar sebelum pandemi.

”Ini estimasi cukup konservatif karena didapat dari sekolah yang didampingi fasilitator daerah. Kalau sekolah lain yang enggak dapat pendampingan, secara nasional learning loss-nya lebih besar,” ujarnya.

Baca juga: Mengapa Kurikulum Merdeka

Dengan pendekatan sukarela di masa pandemi, Kurikulum 2013 secara penuh dilaksanakan sebanyak 59,2 persen satuan pendidikan, Kurikulum Darurat 31,5 persen, dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri 8,9 persen. ”Kurikulum Darurat penurunan learning loss-nya lebih kecil. Jadi, guru mendapat manfaat dari penyederhanaan kurikulum. Jadi, ada perhatian pada proses belajar, ini untuk mitigasi learning loss,” kata Anindito.

Siap berubah

Dari evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak, secara umum sekolah mampu melaksanakan dengan minim pendampingan. Sekolah harus bisa membuat kurikulum operasional tingkat sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. ”Kami meyakini, Kurikulum Darurat bisa diterapkan untuk beragam sekolah, hingga yang daerah 3T. Ini sudah diuji coba di sekolah penggerak yang pemilihannya menggambarkan sesuai distribusi sekolah di Indonesia yang beragam,” kata Andinto.

DOKUMENTASI KEMDIKBUDRISTEK

Di tahun ajaran baru 2022/2023, sekitar 140.000 satuan pendidikan melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Ada tiga kategori implementasi Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan sekolah.

Buku teks juga disiapkan Kemendikbudristek sehingga standar isi sama. Pencetakan bisa dilakukan oleh perusahaan dengan mengikuti harga eceran tertinggi. Sekolah bisa membeli dengan dana bantuan operasional sekolah.

Dalam rangka menuju kurikulum nasional, di Juli 2022 ini, Kurikulum Merdeka diterapkan secara mandiri sesuai kondisi dan kesiapan sekolah di sekitar 140.000 satuan pendidikan. Memang terlihat yang antusias dan lebih siap di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: Inovasi Kurikulum Merdeka

”Bukan enggakbisa dilakukan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Banyak sekolah penggerak bukan sekolah elite, tetapi bisa melaksanakan. Sebab, seleksi sekolah penggerak bukan sekolah baik, melainkan berdasarkan semangat kepala sekolah melakukan perubahan dan transformasi pembelajaran,” kata Anindito.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Pemulihan pendidikan terus dilakukan sekolah akibat pandemi Covid-19. DI SMA Negeri 5 Jayapura, Papua, dukungan pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan lewat program sekolah penggerak. Salah satu kegiaan pembelajaran siswa melakukan pembelajaran berbasis proyek.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan, kesiapan sekolah yang mau berubah dengan IKM didukung adanya komunitas belajar, utamanya di dalam satuan pendidikan. Lalu, di tingkat daerah dan komunitas daring. Ada narasumber praktik baik yang direkomendasi dari pusat dan bisa belajar dari Platform Merdeka Mengajar. Ada juga help desk untuk membantu guru dan sekolah yang masih bingung.