Kasus Covid-19 di Sekolah Bermunculan, Pemerintah Daerah Mulai Siaga
Kasus positif Covid-19 terus bermunculan di sekolah. Sejumlah pemerintah daerah mulai mengantisipasi PTM terbatas 100 persen.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·6 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)
Guru sejarah Alloysius Bram membimbing muridnya secara tatap muka dan juga daring di SMA Negeri 86 Jakarta, Jumat (29/10/2021). Dalam sepekan, para siswa di sekolah tersebut menghadiri satu kali pembelajaran tatap muka atau PTM.
JAKARTA, KOMPAS – Penyebaran kasus Covid-19 terus bermunculan di sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas setiap hari di tengah perkembangan kasus Covid-19 yang mulai meningkat. Daerah pun mulai bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 ke warga sekolah dengan mulai mengevaluasi kebijakan PTM hingga menghentikan PTM.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas dari berbagai daerah hingga Selasa (1/2/2022), kasus positif Covid-19 muncul baik dari siswa maupun guru. Ada daerah yang mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara PTM terbatas, menurunkan kapasitas siswa yang hadir PTM, sampai menguatkan evaluasi PTM di sekolah-sekolah.
Di DKI Jakarta, dilaporkan sebanyak 90 sekolah sempat ditutup karena ada kasus positif Covid-19. Kasus positif Covid-19 ditemukan di berbagai jenjang pendidikan dan sesuai ketentuan, maka PTM terbatas dihentikan sementara. Kasus Covid-19 ditemukan di 11 Taman Kanak-kanak, 25 SD,17 SMP, 30 SMA, 5 SMK, dan 10 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaksanaan PTM 100 persen sudah sesuai kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam SKB 4 Menteri. DKI bakal mengusulkan PTM 50 persen ketika status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) naik dari level 2 ke level 3 atau ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, PTM dihentikan di seluruh tingkat pendidikan sementara waktu karena ada temuan sebanyak 45 siswa dan tenaga pendidikan yang terpapar Covid-19 di 14 sekolah. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali dilaksanakan dan Satgas Covid-19 diminta segera melakukan tracing, testing, serta treatment (3T).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi mengatakan, belum ada kepastian sampai kapan PTM terbatas dihentikan. “Ini tergantung kondisi. Saat ini terus meningkat. Kita tetap memantau supaya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat agar menekan lonjakan kasus,” kata Hanafi.
Di Kota Bekasi, PTM terbatas diturunkan kapasitasnya menjadi 50 persen. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menyampaikan, sejauh ini ada 20 siswa SD dan SMP yang terpapar Covid-19.
Di Kota Depok, sebanyak 18 sekolah tatap muka dihentikan karena 197 warga sekolah dinyatakan positif Covid-19. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok Dadang Wahana mengatakan, Wali Kota Depok Mohammad Idris sudah mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrisek) untuk mengevaluasi PTM 100 persen menjadi 50 persen.
Temuan kasus Covid-19 di sekolah juga dilaporkan dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 43 kasus positif Covid-19 yang ditemukan hingga Selasa ini di sekolah dengan sistem asrama. Ada hasil pemeriksaan 90 orang yang belum keluar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana mengatakan, PTM tetap dilakukan di sekolah yang tidak ada kasus. Hal ini berdasarkan evaluasi PTM di Kabupaten Sleman yang dinilai sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Di Kota Cirebon, dilaporkan empat siswa positif Covid-19 dari hasil pelacakan. Wakil Kepala Sekolah Kehumasan SMPN 1 Kota Cirebon Daryo Susmanto mengatakan, sekolah berkoordinasi dengan Puskesmas untuk melakukan tes antigen ke puluhan siswa dan ditemukan dua orang positif. Sekolah tidak ditutup total, hanya tiga kelas ditutup hingga lima hari dan siswa belajar secara PJJ.
“Karena persentase kasus di bawah 5 persen atau kurang dari 70 siswa. Namun, kami tetap waspada dan kini mengambil kebijakan mengurangi satu jam pelajaran dipersingkat 40 menit menjadi 35 menit. Waktu masuk siswa juga berbeda 30 menit,” kata Daryo.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri, di Jakarta, Selasa (1/2/2022), mengatakan, PTM 100 persen dalam situasi pandemi Covid-19 yang mulai meningkat semestinya tidak dipaksakan. Sekolah seharusnya kembali memperkuat pembelajaran campuran atau blendedlearning sehingga tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran yang aman bagi semua warga sekolah
PTM 100 persen dalam situasi pandemi Covid-19 yang mulai meningkat semestinya tidak dipaksakan. Sekolah seharusnya kembali memperkuat pembelajaran campuran atau blendedlearning sehingga tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran yang aman bagi semua warga sekolah.
Di Jakarta, data yang dihimpun P2G menunjukkan, ada beberapa sekolah sudah menghentikan PTM 100 persen sebanyak dua kali, hanya dalam jarak waktu dua minggu, karena berulang siswa dan gurunya positif Covid-19. "Kami meminta Dinas Kesehatan provinsi gencar melakukan swab PCR dan active case finding kepada sekolah, siswa, dan guru, untuk mendeteksi dan memitigasi kenaikan kasus", kata Iman.
Menurut Iman, P2G menilai pelaksanaan skema PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif. Di sisi lain, P2G masih menemukan banyak pelanggaran PTM 100 terjadi yang terjadi, seperti jarak satu meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa; ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC; siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah; dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam. Kondisi demikian akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah.
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, keputusan satuan pendidikan untuk melakukan PTM terbatas secara penuh dilakukan berdasarkan penyesuaian SKB 4 Menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang sudah memperhitungkan semua level PPKM. PTM 100 persen hanya bisa dilakukan saat level PPKM 1 dan 2, tapi dengan memperhatikan cakupan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan serta warga lanjut usia di suatu daerah.
Mitigasi Kurikulum Darurat
Ancaman learning loss akibat pembelajaran yang tidak optimal. Kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nasional, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, sudah terbukti dapat diantisipasi dengan menerapkan Kurikulum Darurat yang diluncurkan Kemendikbudristek sejak 2020. Kurikulum Darurat menyederhanakan materi di Kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan di sekitar 36 persen sekolah.
Dari kajian yang dilakukan Kemendikbudristek, pandemi Covid-19 menurunkan capaian belajar hingga enam bulan. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun untuk siswa kelas 1 SD sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi.
Setelah pandemi, kemajuan belajar kelas 1 berkurang secara signifikan. Learning loss untuk literasi setara dengan enam bulan belajar, sedangkan numerasi setara dengan lima bulan belajar.
Kompas/Totok Wijayanto
Suasana pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 12 Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2022). Mulai Senin ini, seluruh sekolah di DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka terbatas setiap hari dan diikuti semua siswa. PTM dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Dari survei kepada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah, di 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi (April-Mei 2021) menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Darurat. Selisih skor literasi dan numerasi memberi manfaat capaian 4 bulan pembelajaran.
Di saat pandemi, dengan pembelajaran yang tidak optimal, skor literasi siswa dengan Kurikulum Darurat 570, sedangkan dengan Kurikulum 2013 sebesar 532. Di numerasi, skornya 517 dengan Kurikulum Darurat, sedangkan dengan Kurikulum 2013 hanya 482. Bahkan, proyeksi capaian jika tidak ada learning loss juga tetap lebih tinggi dari Kurikulum 2013.
“Kurikulum Darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi belajar,” kata Anindito.
Untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan mengatasi krisis belajar yang semakin lebar akibat pandemi, Kemendikbudristek menyiapkan Kurikulum Prototipe yang diuji coba sejak 2021 hingga 2024. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari Kurikulum Darurat.
Selain menyederhanakan materi di Kurikulum 2013 ke yang esensial, Kurikulum Prototipe juga memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan kontekstualitas.(IDO/VAN/DAN/HRS/IKI)
