Tiktok Larang Iklan Politik

FAKHRI FADLURROHMAN

Pedagang berinteraksi dengan para penonton di siaran langsung Tiktok saat menawarkan dagangannya secara daring di kios Blok A Tanah Abang, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Penjualan secara daring menjadi salah satu strategi para pedagang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Salah seorang pedagang mengatakan, 40-50 persen pendapatannya berasal dari penjualan secara daring. Dalam sebulan ia bisa mendapatkan omzet sekitar Rp 50 juta. Berdasarkan data internal Tiktok, satu dari tiga pengguna Tiktok pernah membeli produk di Tiktok Shop. Fitur live shopping menjadi fitur favorit karena memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan pedagang.

JAKARTA, KOMPAS — Dengan popularitasnya yang masif di kalangan generasi muda, Tiktok dapat menjadi salah satu kanal utama distribusi pesan politik jelang pemilu yang akan segera digelar di sejumlah negara Asia Tenggara. Namun, platform video pendek Tiktok menegaskan tidak akan menerima iklan politik.

Integritas platform Tiktok sebagai tempat terjadinya diskusi yang sehat dan kebebasan berekspresi disebut CEO Tiktok Shou Zi Chew sebagai hal yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Tiktok akan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi ujaran kebencian dan misinformasi sekaligus tidak menerima iklan politik.

"Kami tidak mau mengambil untung dari siklus pemilu di berbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan kami secara global adalah untuk tidak hanya menolak uang iklan pemilu, namun juga iklan politik secara umum," kata Shou dalam konferensi pers usai acara utama Tiktok Southeast Asia Impact Forum 2023 yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/6/2023).

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

CEO Tiktok Shou Zi Chew berbicara di acara Tiktok Southeast Asia Impact Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/6/2023). Shou mengatakan, Tiktok melarang iklan politik di platform berbagi video pendek tersebut guna menjaga integritas platform tersebut.

Dalam acara juga hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Shou mengatakan, dalam beberapa tahun ini, Tiktok sebagai sebuah perusahaan telah merasakan siklus pemilihan umum di sejumlah negara di Asia Tenggara. Hal ini diklaim telah memberikan pelajaran mengenai fitur apa saja yang diperlukan untuk turut menjaga integritas proses politk suatu negara.

Di negara-negara yang akan menyelenggarakan pemilu, Shou mengatakan, Tiktok akan memberikan fitur dalam aplikasi yang akan menjadi pusat informasi otoritatif mengenai pemilu. Shou juga mengatakan, Tiktok juga meningkatkan sumber daya yang berfokus untuk menemukan dan menghapus ujaran kebencian serta misinformasi berbahaya dari platform tersebut.

Kami tidak mau mengambil untung dari siklus pemilu di berbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan kami secara global adalah untuk tidak hanya menolak uang iklan pemilu, namun juga iklan politik secara umum

Secara terpisah, Head of Public Policy Asia Tenggara Tiktok Teresa Tan mengatakan bahwa Tiktok akan segera menjalin komunikasi dengan pihak otoritas pemilu di Indonesia — dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum — untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

Tan juga mengatakan bahwa pengguna akan dicegah untuk tidak menyebarkan konten yang memiliki fakta belum terverifikasi. "Ketika pengguna akan membagikan konten yang kebenarannya tidak terverifikasi akan muncul peringatan yang mengajak pengguna untuk berpikir sebelum membagikannya," kata Tan.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Head of Public Policy Tiktok Asia Tenggara, Teresa Tan saat ditemui di acara Tiktok Southeast Asia Impact Forum pada Kamis (15/6/2023) di Jakarta.

Kerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta di Indonesia juga segera akan diinisasi oleh Tiktok dalam beberapa bulan ke depan, kata Tan. Kerja sama dengan pemeriksa fakta yang memahami konteks lokal menjadi sangat penting, ujarnya.

Peran Tiktok di politik Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang kian menonjol. Pada 2023, Thailand dan Kamboja menggelar pemilu, sedangkan Malaysia akan menyelenggarakan pemilihan tingkat negara bagian. Indonesia pun akan menyelenggarakan pemilu serentak pada 2024. Artinya, sekitar 400 juta dari 667 juta atau 60 persen warga ASEAN akan menentukan nasibnya dalam dua tahun mendatang.

Di Indonesia, pemilih muda dengan usia 17-39 tahun dipercaya mendominasi daftar pemilih Pemilu 2024, dengan proporsi mendekati 60 persen (Kompas.id, 23 Maret 2023). Padahal Tiktok juga menjadi salah satu situs paling populer untuk generasi muda. Ini menggarisbawahi peran krusial Tiktok dalam siklus politik negara-negara di Asia Tenggara.

Baca juga:Pemilih Muda, Penentu Masa Depan Pemilu 2024?

Terkait upaya pemanfaatan platform Tiktok untuk berpolitik, Luhut mengatakan, hal ini sah-sah saja, asal tidak menggunakan konten politik identitas yang dapat memecah-belah masyarakat.

"Jangan (pakai Tiktok) untuk berpolitik yang kampungan, lah. Jangan politik identitas yang membuat pertikaian atau permusuhan. Boleh dipakai politik, tetapi jangan yang aneh-aneh," kata Luhut.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara di acara Tiktok Southeast Asia Impact Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/6/2023). Luhut mengatakan, penggunaan Tiktok untuk kampanye politik perlu dilakukan tanpa menggunakan politik identitas.

Upaya Tiktok dalam penanggulangan konten disinformasi politis beberapa saat lalu masih dipertanyakan. Peneliti dari lembaga nonpemerintah Global Witness dan tim Cybersecurity for Democracy dari New York University pada Oktober 2022 lalu mempublikasikan hasil pengujian mereka terhadap kapabilitas Tiktok menyaring iklan politik.

Peneliti mengujicoba memasang sejumlah iklan politik. Contohnya, iklan yang mengandung disinformasi penghasutan masyarakat untuk memeberikan suaranya lebih dari sekali dan mencegah masyarakat untuk datang memilih.

Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa 90 persen iklan politik yang diajukan oleh peneliti, berhasil disetujui oleh Tiktok untuk tampil di platform tersebut. Bahkan akun yang digunakan oleh peneliti untuk menampilkan iklan disinformasi pemilu tersebut masih aktif hingga peneliti memberitahu Tiktok.

Baca juga:Kampanye Bijak di Medsos

Terhadap pengujian tersebut, Tiktok merespon dengan pernyataan bahwa Tiktok menghargai segala masukan dari lembaga nonpemerintah, akademisi, dan pakar-pakar lain yang dapat terus memperkuat kebijakan dan proses mereka.

"Tiktok adalah tempat untuk konten hiburan yang otentik. Ini mengapa kami melarang adaya iklan pemilu yang mengandung misinformasi di platform kami," respon Tiktok terhadap penelitian tersebut yang dipublikasikan di laman Global Witness.

Investasi 12 juta dollar AS

Dalam kesempatan yang sama, Shou juga mengumumkan akan berinvestasi dengan nilai total 12,2 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 180 miliar di sejumlah negara di Asia Tenggara. Investasi ini disebutnya untuk mendukung 120.000 usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan selama tiga tahun mendatang.

"Kami akan mendorong pertumbuhan usaha lokal termasuk melalui proyek yang akan membangun konektivitas internet dan pelatihan keterampilan digital di Indonesia," kata Shou.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

CEO Tiktok Shou Zi Chew berbicara di sesi konferensi pers acara Tiktok Southeast Asia Impact Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/6/2023). Shou mengatakan, Tiktok melarang iklan politik di platform berbagi video pendek tersebut guna menjaga integritas platform tersebut.

Di Thailand misalnya, Shou mengatakan, Tiktok akan mendukung perluasan akses terhadap pendidikan dan peningkatan skil mandiri melalui kegiatan peningkatan kesadaran lingkungan di negara tersebut. Investasi ini juga berwujud kerja sama dengan ASEAN Foundation untuk mendukung kewirausahaan pemuda.

Terkait komitmen Tiktok untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara tersebut, Luhut menilai, ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan platform video pendek tersebut. Ini mengingat, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di Indonesia.

"Tiktok sangat menikmati investasinya di ini. Karena setelah Amerika Serikat, yang paling banyak viewers-nya di TikTok ya Indonesia, dengan 125 juta pengguna," kata Luhut.

Edukasi jadi khas Indonesia

Tan mengatakan, video edukasi menjadi ciri khas konten yang membedakan Indonesia dengan tipikal konten negara lain. Tagar #SamaSamaBelajar telah ditonton lebih dari 100 miliar kali.

"Sungguh powerful bahwa satu tagar dalam satu bahasa saja bisa menghasilan 106 miliar views. Ini menunjukkan potensi yang sangat besar," kata Tan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Salah satu proses produksi konten untuk live TikTok yang dilakukan oleh Tim Medsos Harian Kompas di Jakarta, Rabu (5/4/2023). Dengan beragam konten yang ditawarkan, kanal media sosial terus berkembang untuk menjalin interaksi dan meraih audiens terutama generasi muda di era digital seperti saat ini.

Luhut menilai, penggunaan Tiktok untuk konten edukasi merupakan hal yang positif. Kegiatan pendidikan, menurutnya, bisa menjadi cara pemanfaatan Tiktok yang memiliki dampak langsung ke anak-anak Indonesia.

"Misalnya, pembelajaran matematika itu juga bisa dibawa ke Tiktok. Ini bisa membuat anak-anak kita pintar. Mengingat, nilai PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia masih rendah sekali," kata Luhut.