Jadi PSN, PIK dan BSD Diprediksi Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pengembangan proyek strategis nasional dinilai akan mendorong poros properti baru di Jabodetabek.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Proyek pembangunan Monumen Soekarno-Hatta di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah telah menetapkan 14 proyek strategis nasional atau PSN baru yang pembangunannya dilakukan oleh swasta. Di antaranya, PSN pada dua kawasan properti Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept dan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).

Pengamat tata kota dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, berpendapat, dua kawasan properti itu selama ini telah tumbuh sebagai kota mandiri. Penetapan proyek strategis nasional di kedua kawasan itu memberikan perlakuan khusus, antara lain kemudahan perizinan dan pelayanan serta didorong untuk percepatan pengembangan dan pembangunan.

Setiap kota dan kawasan harus memiliki fungsi dan mesin penggerak ekonomi. BSD memiliki luas area pengembangan hingga 6.000 hektar. Penetapan status PSN dinilai akan mendorong kawasan kota mandiri itu lebih cepat berkembang. Meski demikian, penetapan status PSN diharapkan berdampak ke kawasan sekitarnya, termasuk kawasan yang dikembangkan pengembang-pengembang lain, seperti Alam Sutera, Paramount, Summarecon, dan Modernland.

Sementara itu, PIK yang telah menjadi kota pesisir baru (waterfront city) berkembang menjadi zona ekowisata, perkantoran, dan permukiman bagi kelas menengah atas di Jakarta. Pengembangan dua kota mandiri itu diprediksi melaju semakin cepat dengan penetapan PSN dan berpotensi menjadi poros baru pertumbuhan di wilayah Jabodetabek(new greater Jakarta).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menyelesaikan pembangunan hunian bertingkat di kawasan BSD, Pagedangan, Tangerang, Banten, Rabu (19/10/2022). Meningkatnya harga properti di Jakarta mendorong sebagian pencari properti untuk mencari alternatif perumahan di kota-kota satelit, seperti BSD dan Bintaro.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait evaluasi PSN, di Istana Negara, Senin (18/3/2024), menyampaikan, 195 PSN senilai Rp 1.519 triliun selesai dibangun dan telah beroperasi. Hal itu merupakan capaian sejak 2016 sampai dengan Februari 2024.

Airlangga juga melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait penambahan 14 PSN baru yang pendanaannya murni oleh swasta, termasuk PIK dan BSD.

Dia menyatakan, PSN baru tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN.

Baca juga: Proyek Strategis Nasional Dikebut di Tahun Politik

Yayat mengatakan, pengembangan PIK dan BSD akan lebih cepat dengan status PSN. "Bahkan pertumbuhannya bisa lebih cepat dari Ibu Kota Nusantara, karena kawasan ini sudah terbangun dan terus berpacu dengan perkembangan kebutuhan global. Namun, kota-kota mandiri itu harus memiliki rencana induk pengembangan dan pemanfaatan yang berdampak ke kawasan sekitarnya,” ujar Yayat, Jumat, (22/3/2024).

Pengembangan kawasan kota mandiri properti menuju pusat kegiatan baru dinilai harus diimbangi pembenahan jaringan jalan dan transportasi massal. Pengembangan kawasan tanpa diimbangi layanan transportasi tidak akan maksimal dan justru berpotensi memicu kemacetan baru karena daya tampung jalan terbatas.

Sinergi dengan operator dan penyedia layanan moda kereta, seperti moda raya terpadu (MRT), kereta komuter, ataupun kereta ringan (LRT), perlu didorong lebih maksimal untuk menampung lebih banyak pergerakan manusia. Selain itu, dua kawasan PSN itu juga harus didorong kian inklusif dengan komitmen penyediaan permukiman yang lebih terjangkau dan tidak hanya menyasar kelas menengah atas.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek meluaskan operasi layanan Jabodetabek Residence Connexion rute PIK 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, ke Sedayu City Kelapa Gading di Jakarta Timur, Senin (4/3/2024). Lima bus akan melayani penumpang dengan tarif Rp 25.000 dan waktu tunggu antarbus 60 menit.

BSD dan kawasan sekitarnya dinilai perlu bekerja sama untuk menyediakan tempat tinggal bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk menengah bawah, melalui penyediaan jaringan infrastruktur, layanan air bersih, persampahan dan transportasi.

”Gen Z, pekerja formal dan informal harus dapat mengakses permukiman di proyek strategis nasional dan sekitarnya. Poros baru kawasan properti itu harus bisa merangkul seluruh segmen, melalui kolaborasi. Jangan menjadi kota yang eksklusif,” tutur Yayat.

Baca juga: Ada Kendala, Pemerintah Kurangi Jumlah Proyek Strategis Nasional

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan, Sanny Iskandar, mengemukakan, penetapan PSN akan mendorong percepatan pembangunan, infrastruktur prioritas, dan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga. Kawasan akan didorong berkembang menjadi kawasan ekonomi ataupun kawasan industri.

Dengan ditetapkan status PSN, pengembang berharap pemerintah memberikan kemudahan proses perizinan. Pihak kementerian/lembaga tentu akan lebih mendukung daerah yang ditetapkan sebagai PSN, termasuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

”Penetapan PSN ke proyek swasta bukan sesuatu yang baru karena kawasan-kawasan yang dikembangkan swasta dinilai akan berdampak sangat positif bagi pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut jika diberikan kategori PSN,” ujar Sanny, yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Aktivitas jual beli di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (20/2/2024). Menjelang Ramadhan, harga sejumlah kebutuhan pokok naik.

Sanny mengemukakan, BSD saat ini sedang dalam proses menuju kawasan terpadu pendidikan dan kesehatan, serta digital dan ekonomi kreatif. Pengembangan kawasan BSD hingga 6.000 hektar memiliki banyak aspek yang bisa dikembangkan untuk mendorong perekonomian kawasan. Adapun sebagian besar infrastruktur dibangun pengembang, termasuk sarana prasarana.

Baca juga: Proyek Strategis Nasional Akan Dievaluasi Ulang

Hingga kini, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik masih cenderung ke luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan layanan rumah sakit dan pendidikan internasional dihadirkan dalam kawasan terpadu di BSD, melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur dan utilitas. Utilitas di antaranya suplai daya listrik, sistem telekomunikasi, dan suplai gas yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri.

Yang dibutuhkan adalah PSN terkait properti yang fokus untuk mengurai masalah pokok perumahan.

Saat ini di BSD sudah hadir Monash University dan akan berkembang dengan penyelenggara pendidikan internasional lain. Diharapkan muncul sinergi dengan penyelenggara pendidikan di dalam negeri sehingga generasi muda bisa mengenyam pendidikan yang baik di dalam negeri.

”Dengan status PSN, diharapkan akan hadirnya para investor di bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui BSD, bisa hadir penyelenggara pendidikan internasional, rumah sakit internasional yang baru, sehingga akan berdampak menghemat devisa negara,” lanjut Sanny.

BSD saat ini melakukan sejumlah persiapan, seperti anggaran untuk membangun berbagai infrastruktur, utilitas, dan fasilitas yang diperlukan. Di samping itu, juga meningkatkan dan memperbaiki kinerja manajemen perusahaan supaya PSN yang diharapkan pemerintah dapat dilaksanakan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Sanny Iskandar di sela-sela kegiatan Kompas100 CEO Forum Powered by PLN, Rabu (1/11/2023).

Sanny menyebutkan, pengembangan kawasan terpadu dengan sejumlah fasilitas akan memberikan imbas bagi pertumbuhan sektor properti kawasan. Masyarakat dapat menikmati fasilitas sehingga mendorong pilihan untuk tinggal di sekitar daerah tersebut.

Perumahan nasional

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, REI terus mendorong perumahan harus menjadi proyek strategis nasional karena selama satu dasawarsa angka kekurangan rumah (backlog) cenderung tidak pernah berkurang. Masalah utama di properti mencakup tiga hal pokok, yakni kekurangan rumah (backlog), pembiayaan, dan tidak ada kelembagaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perumahan dan kawasan perkotaan.

Penetapan PSN untuk PIK dan BSD dinilai belum akan mampu mengurai masalah kekurangan rumah di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan kebutuhan perumahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 300 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 63,4 persen penduduk akan tinggal di perkotaan.

”Kami ucapkan selamat kepada BSD dan PIK, tetapi yang kami harapkan PSN itu untuk kebutuhan nasional, bukan parsial. Yang dibutuhkan adalah PSN terkait properti yang fokus untuk mengurai masalah pokok perumahan,” ujarnya.