Beri Perempuan Kesempatan, Kemajuan Akan Berjalan Lebih Cepat

Pemberdayaan perempuan di semua sektor akan mempercepat pencapaiannya Indonesia Emas 2045.

FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang sayur yang sebagian merupakan perempuan lansia menaiki mobil bak terbuka di Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (19/8/2019).

Pelibatan perempuan dalam pembangunan diyakini akan mempercepat pembangunan. Namun data menunjukkkan, pembangunan perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan laki-laki.

Badan Pusat Statistik melaporkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika dibedah berdasarkan jenis kelamin, skor IPM perempuan jauh tertinggal.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2022, IPM laki-laki menyentuh angka 76,73, namun IMP perempuan masih di angka 70,3 atau selisih lebih dari 6 poin. Sepuluh tahun sebelumnya yakni pada 2012, IPM laki-laki tercatat 71,98 sementara IPM perempuan 64,83, atau selisih lebih 7 poin.

IPM perempuan terendah (2022) ada di Kabupaten Deiyai, Papua dengan angka 40,09. Sedangkan IMP perempuan tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan angka 86,8. Pun begitu IPM laki-laki di kota itu berada di angka 88,14, atau berselisih hampir 2 point dengan IPM perempuan.

Adapun IPM yang relatif setara ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dengan angka 81,78 untuk laki-laki dan 81,26 untuk perempuan. Meskipun rata-rata kesenjangan IPM di berbagai daerah tinggi, Bukittinggi membuktikan kesenjangan itu bisa direduksi dan menghasilkan angka indeks yang relatif tidak jauh.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Para pengunjung memenuhi kawasan objek wisata Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (1/6/2020) sore. Bukittinggi adalah kota yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan.

Laporan Word Economic Forum terkait Global Gender Gap Report 2023 menunjukkan kesenjangan gender Indonesia berada di urutan 87 dari 146 negara dengan skor 0,697. Adapun pada sub indeks partisipasi ekonomi dan kesempatan, urutan Indonesia juga berada di angka 87 dengan skor 0,666.

Ketimpangan itu sangat terlihat di lapangan. Persoalan tengkes misalnya, ternyata bukan semata-mata terkait kemiskinan dan kesehatan.

Hasil laporan penelitian Konsorsum Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) atas pemenuhan gizi perempuan dan perempuan muda di 8 provinsi di Sumatera pada 2017 menegaskan bahwa buruknya kondisi gizi dan kesehatan perempuan dan perempuan muda, yang menyebabkan prevalensi tengkes, didominasi oleh masih mengakarnya ideologi patriarki yang tidak adil dan kesetaraan gender dalam sistem sosial budaya dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

“Manifestasi dari paradigma politik yang bias gender tampak dalam kebijakan dan program pemerintah yang belum memberikan perhatian besar bagi upaya pemberdayaan perempuan secara adil. Dengan demikian tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi masalah stunting jauh lebih berat karena realitas sosial budaya yang bias gender sebenarnya juga didukung oleh kebijakan dan program pemerintah yang juga bias,” kata Koordinator Konsorsium Permampu Dina Lumbantobing, Jumat (08/3/2024).

Baca juga: Berinvestasi pada Perempuan, Mempercepat Kemajuan dan Transisi Dunia

Jika kondisi ini terus terjadi, kata Dina, Indonesia akan turut menyumbang jumlah tiga miliar anak perempuan dan perempuan di dunia yang hidup dengan skor buruk bahkan sangat buruk dalam hal kesetaraan gender.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kader Posyandu Dusun Bongor Mekarasi mengukur tinggi badan balita dalam kegiatan Posyandu Keluarga di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/12/2023). Posyandu Keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam pencegahan dan penurunan angka tengkes.

Hingga kini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data BPS pada Februari 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 54,2 persen dan laki-laki 83,6 persen. Pemerintah menargetkan partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 55 persen pada 2024.

Sebanyak 65,35 persen perempuan masih bekerja di sektor informal dam 34,65 persen di sektor formal. Mereka mendominasi pekerjaan di sektor dagang dan jasa. Adapun sektor industri, konstruksi, air, gas, kelistrikan, pertambangan, juga agrikultur masih didominasi laki-laki.

Padahal jumlah perempuan di Indonesia mencapai 49,92 persen.

Kajian yang dilakukan oleh Mckinsey and Company (2018) menyebut, Indonesia memiliki potensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 sebesar 135 miliar dollar AS apabila mengupayakan kesetaraan jender. Potensi tersebut setara dengan 9 persen peningkatan PDB dibandingkan dengan proyeksi jika melakukan business as usual.

Investasi

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara khusus pun mengeluarkan tema hari Perempuan Internasional tahun ini, adalah "Berinvestasi pada Perempuan : Memperkuat Kemajuan".

Tema itu sengaja dipilih di tengah dunia yang menghadapi aneka krisis, mulai konflik geopolitik hingga melonjaknya kemiskinan dan dampak perubahan iklim. Tantangan itu hanya dapat diatasi dengan memberdayakanan perempuan. Investasi pada perempuan diyakini dapat memacu perubahan dan mempercepat transisi dunia yang lebih sehat, aman, dan setara bagi semua orang.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepala Divisi Operasi PT MRT Jakarta Mega Tarigan (kanan) memperkenalkan sebagian karyawan perempuan yang bertugas sebagai teknisi dan masinis kereta MRT saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/4/2018). Saat ini ada 6 perempuan masinis.

Lembaga PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Woman, dalam situsnya menyatakan, dunia membutuhkan tambahan dana 360 miliar dollar Amerika Serikat per tahun terutama bagi negara berkembang untuk mencapai kesetaraan gender, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penambahan dana itu penting diantaranya untuk menutup kesenjangan gender dalam lapangan kerja. UN Woman menyampaikan, menutup kesenjangan gender dalam lapangan kerja dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 20 persen. Adapun PDB Global mencapai 101,56 triliun dollar AS pada 2022, seperti dilaporakan Dana Moneter Internasional (IMF).

Baca juga: Kepemimpinan Perempuan di Perbankan Minim

Langkahnya dapat dilakukan dengan menutup kesenjangan layanan kesehatan dan memperluas layanan dengan penyediaan lapangan kerja. Langkah itu dapat menciptakan hampir 300 juta lapangan kerja baru pada 2035, mengingat, jumlah perempuan di dunia mencapai 49,68 persen penduduk dunia, atau sekitar 3,95 miliar jiwa pada akhir 2022, seperti disampaikan Bank Dunia.

Sebab, jika kondisi seperti sekarang terus berlanjut, lebih 342 juta perempuan dan anak perempuan akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030. Oleh sebab itu, seperti dikutip dari situs UN Woman, pemerintah harus memprioritaskan pendanaan responsif gender dan meningkatkan belanja publik untuk layanan penting dan perlindungan sosial.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Seorang warga membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) para perempuan di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta pada Rabu (5/7/2023). Desa Sinduharjo merupakan salah satu dari puluhan Desa Damai yang dibimbing oleh Wahid Foundation dan UN Women.

Hal yang menurut UN Woman bisa mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan diantaranya adalah menghubungkan perempuan dengan sumber daya keuangan. Saat ini UMKM yang dimiliki perempuan secara global mengalami kekurangan dana hingga 1,7 triliun dollar AS. Menutup kesenjangan kredit UMKM perempuan akan menghasilkan peningkatan pendapatan tahunan rata-rata 12 persen pada 2030.

Baca juga: Lebih Sering Main Aman, Perempuan Diajak Lebih Berani Berinvestas

Perempuan juga memerlukan akses terhadap tanah, informasi, dan sumber daya alam. Pada 2022, 2,7 miliar orang masih kekurangan akses internet yang merupakan hal mendasar untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis. Perempuan juga lebih kecil kemungkinan berhak atas tanah.

Selain itu akses untuk berkembang di dunia kerja. Hampir 60 persen pekerjaan perempuan secara global berada di sektor informal. Saat perempuan punya pekerjaan, mereka pun dibayar 80 sen untuk setiap 1 dollar yang didapat pekerja laki-laki. Langkah-langkah seperti transparansi upah, upah setara untuk pekerjaan setara, akan membantu kesetaraan gender di tempat kerja.

KOMPAS/RIZA FATHONI

PAUD untuk Anak Buruh PasarSejumlah anak buruh di Pasar Induk Kramat Jati bermain dan bernyanyi bersama guru mereka di Taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Jaya di kompleks Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat (23/3). PAUD ini menjadi tempat pendidikan sekaligus penitipan bagi anak-anak para buruh di Pasar Induk Kramat Jati sehingga selama orangtua bekerja, anak-anak dapat memperoleh waktu yang bermanfaat bagi perkembangan karakter mereka.

Hal lainnya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di sektor yang kurang terwakili, seperti sains, teknologi, dan Teknik.

Terakhir adalah menghargai pekerjaan perawatan yang dilakukan perempuan yang selama ini tidak berbayar. Rata-rata perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak untuk tugas perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki. Ini membuat perempuan dan anak perempuan tidak punya waktu dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan berbayar yang layak, kehidupan publik, istirahat, dan rekreasi.

Pekerjaan perawatan masih diremehkan dan dibayar rendah. Padahal nilai moneter pekerjaan perawatan Kesehatan secara global mencapai 10.8 triliun dollar AS per tahun, atau tiga kali lipat nilai industri teknologi dunia.

Negara perlu menyediakaan dukungan seperti cuti hamil dan fasilitas penitipan anak, agar perempuan dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menggunakan waktu mereka untuk menghasilkan pendapatan.

Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas pada 2045. Pemberdayaan perempuan di semua sektor akan mempercepat pencapaiannya.

Baca juga: Libatkan Perempuan sebagai Subyek Pembangunan