Ekonomi Hari Ini, Utang, OECD, dan PR Menteri AHY

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Agus Harimurti Yudhoyono selama delapan bulan menjabat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Lanskap kota Jakarta yang dipenuhi bangunan tapak dan gedung pencakar langit, Senin (17/7/2023). Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp 7.787,51 triliun.

Utang pemerintah menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo telah menembus Rp 8.000 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 38,59 persen. Padahal, satu dekade lalu, utang pemerintah Rp 2.609 triliun dengan rasio terhadap PDB 24,75 persen. Pandemi Covid-19 telah membuat utang pemerintah bertambah hampir Rp 1.300 triliun. Di awal tahun ini pemerintah bahkan sudah menarik utang baru Rp 107,6 triliun.

Utang yang membengkak itu bakal mempersempit ruang fiskal dan menjadi warisan rezim mendatang.

Laporan terkait utang ini akan menjadi salah satu topik yang dibahas di halaman ekonomi Kompas.id hari ini, Jumat, 23 Februari 2024.

Selain itu, juga ada tulisan tentang pekerjaan rumah yang mesti digarap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru yang hanya 8 bulan menjabat hingga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir Oktober 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang menteri baru, masih punya banyak hal yang dikerjakan seperti redistribusi tanah yang masih minim realisasi.

Baca juga: Sembilan Tahun Berjalan, Capaian Reforma Agraria Masih Timpang

Seperti diketahui, hingga akhir 2023, realisasi legalisasi aset telah mencapai 110,5 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Sertifikasi aset itu mencakup tanah warga dan transmigran yang belum bersertifikat.

MARINA EKATARI

Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya resmi mendapat kursi di kabinet Jokowi. Agus Harimurti dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Rabu (21/2/2024).

Adapun redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 hektar atau 9,26 persen dari target 4,1 juta hektar. Hal ini berbeda dengan redistribusi tanah eks hak guna usaha, tanah telantar, dan tanah negara yang terealisasi 1,43 juta hektar atau 358,23 persen dari target 0,4 juta hektar.

Di tengah limbung beras, lahan abadi pertanian kiranya juga perlu dipertahankan atau justru ditambah melalui redistribusi tanah bagi petani gurem.

Kabar lainnya terkait dengan rencana Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dewan OECD telah membuka diskusi aksesi Indonesia untuk masuk organisasi negara-negara maju itu. Lalu, bagaimana kelanjutannya?

Baca juga: Menimbang Untung-Rugi RI Masuk ”Klub Negara Maju”

Selain itu, isu pengangguran yang masih mencapai 5,23 persen atau 7,8 juta orang. Banyak anak muda mengeluh sulit mendapatkan pekerjaan di sisi lain industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil melakukan pemutusan hubungan kerja. Langkah apa yang dilakukan pemerintah?

Nantikan juga isu terkait strategi pengembang menggaet pasar kelas menengah dan laporan terbaru kondisi ritel pascapemilu.