Diborong Caleg hingga Pelonggaran Pasokan
Bulog melonggarkan suplai beras ke pedagang, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Di sisi lain, caleg memborong beras.
JAKARTA, KOMPAS – Di tengah kelangkaan dan kenaikan harga beras di masyarakat, aksi borong beras oleh calon anggota legislatif terjadi di pasaran. Bulog pun memilih untuk melonggarkan suplai beras ke pedagang, sedangkan Ombudsman RI mempertanyakan efektivitas kebijakan itu.
Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Cipinang relatif sepi pada Selasa (13/2/2024) siang. Hal ini selaras dengan menurunnya stok beras di sejumlah kios. Mari (55), pedagang di Toko Si Doel, mengatakan saat ini hanya memiliki 10 ton beras di tokonya.
Baca juga:Limbung Beras
”Biasanya bisa 20 ton. Sekarang sedang susah. Kemarin ada yang masuk di gudang langsung ludes,” ujarnya.
Harga beras yang tinggi menjadi pemicu menurunnya pasokan. Menurut Mari, harga beras premium dari produsen saat ini menyentuh Rp 16.000-Rp 17.000 per kilogram, sementara untuk beras medium Rp 14.000-Rp 15.000 per kilogram. Hal ini membuat pedagang membatasi stok.
Normalnya, harga untuk beras premium Rp 14.000-Rp 15.000 per kilogram. Harga beras medium Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram. Mari menduga faktor anomali cuaca menyebabkan gagal panen sehingga harga beras melonjak.
”Mana? Beras daerah tidak ada yang masuk. Harga beras pandan wangi per bal (50 kilogram) yang tadinya Rp 850.000 sekarang di atas Rp 1 juta,” ujarnya.
Baca juga: 1.500 Hektar Tanaman Padi di Demak dan Kudus Terancam Puso
Berdasarkan data kerangka sampel area Badan Pusat Statistik, produksi gabah kering giling pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton. Hal ini menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023 yang tercatat 16,2 juta ton.
Caleg borong beras
Beberapa pekan sebelum terjadi kelangkaan pasokan, Mari mengakui banyak calon anggota legislatif (caleg) yang memborong beras di kiosnya. Setiap caleg bisa memborong 5-10 ton per transaksi. Namun, hal itu dinilainya bukan pemicu kelangkaan beras.
”Kemarin ada caleg ambil 10 ton. Sekarang sudah tidak ada. Mereka ambil yang beras premium,” tuturnya.
Berkurangnya stok yang sama juga diiyakan oleh Nurdin, karyawan di salah satu kios di Pasar Induk Cipinang. Saat ini hanya terdapat 10 ton beras di kiosnya. Padahal, biasanya stok beras yang tersedia bisa mencapai 50 ton. Kelangkaan beras menjadi pemicunya.
”Barangnya langka dan mahal. Semua kayak gitu, sama saja,” katanya.
Kelangkaan beras premium juga terpantau di sejumlah ritel di kawasan DKI Jakarta pada Selasa siang. Di Indomaret kawasan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, stok beras premium terpantau kosong.
Sebagai gantinya, ritel tersebut menyediakan stok beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dari Bulog. Meski begitu, pembelian tetap dibatasi hanya dua kantong per konsumen. Beras tersebut dibanderol dengan harga Rp 55.000.
Pelonggaran suplai Bulog
Mengatasi kelangkaan yang banyak dikeluhkan warga, Perum Bulog per Selasa melonggarkan skema distribusi stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, baik untuk pedagang kecil maupun peritel modern.
Biasanya, permintaan mereka baru kami penuhi jika stok beras mereka sudah menyusut. Namun, kalau sekarang, berapa pun diminta, kami akan penuhi.
Dengan pelonggaran ini, peritel modern juga bisa membeli beras Bulog dengan lebih leluasa dan meredakan kelangkaan beras yang terjadi akhir-akhir ini.
”Biasanya, permintaan mereka baru kami penuhi jika stok beras mereka sudah akan menyusut. Namun, kalau sekarang, berapa pun diminta, kami akan penuhi,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada Selasa siang di Jakarta.
Pelonggaran ini juga sudah ditindaklanjuti oleh peritel modern. Bayu menyebutkan, khusus untuk peritel modern Jakarta, Bulog telah menyalurkan tambahan pasokan sebanyak 271.000 kilogram atau 271 ton dalam satu hari.
Bayu memerinci, tambahan pasokan ini dipesan, antara lain, oleh jaringan ritel Indomarco sebesar 50 ton, Indogrosir 29 ton, Ramayana 50 ton, Hypermart 80 ton, Alfamart 30 ton, dan Transmart 22 ton.
”Itu adalah beberapa jaringan ritel modern yang sudah pesan ke Bulog. Dan, kalau hari ini sudah ada permintaan lagi, ya, akan kami penuhi,” kata Bayu.
Bulog per Selasa, ungkap Bayu, secara nasional sudah menyalurkan 230.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebanyak 78.000 ton di antaranya untuk wilayah Jakarta.
Pelonggaran suplai beras SPHP diberikan pula oleh Bulog untuk pedagang kecil. Pedagang kecil diperbolehkan membeli beras Bulog lebih dari batasan yang selama ini ditetapkan, yakni 2 ton seminggu.
”Hari ini kami luweskan. Jika pasokan 2 ton itu sudah habis sebelum seminggu, pedagang boleh meminta lagi meskipun belum seminggu,” ujar Bayu.
Kebijakan pelonggaran suplai beras SPHP Bulog ini direncanakan berlangsung hingga Maret, mengingat akan ada peningkatan pemintaan dari masyarakat selama bulan puasa Ramadhan. ”Kami bikin luwes sampai Maret. Setelah itu, kami evaluasi lagi,” ucap Bayu.
Menurut panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras medium mencapai Rp 13.890 per kilogram, sedangkan beras premium mencapai Rp 15.800 di tingkat pedagang eceran.
Selama setahun terakhir, berdasarkan rekaman data Bapanas, ada kenaikan drastis pada Agustus-Oktober 2023, baik untuk beras medium maupun beras premium.
Selama rentang bulan tersebut, harga beras medium naik 9,44 persen dari Rp 12.070 per kilogram menjadi Rp 13.210 per kilogram. Adapun untuk beras premium naik 8,9 persen dari Rp 13.730 per kilogram menjadi Rp 14.950 per kilogram.
Harga gabah sudah tinggi
Namun, Bayu mengingatkan, untuk benar-benar menanggulangi persoalan harga beras, perlu langkah yang lebih luas. Hal ini harus diwujudkan mengingat, secara nasional, pangsa pasar Bulog hanya 8-9 persen pasokan beras nasional. Sisanya harus diselesaikan dari pasokan beras dalam negeri.
Padahal, menurut dia, harga gabah di tingkat produsen sudah tinggi. Dalam catatannya, harga gabah di Jawa Tengah, misalnya, sudah mencapai Rp 8.500 per kilogram, sedangkan di Jawa Timur sudah Rp 8.200.
Maka, diperkirakan harga berasnya akan dua kalinya, yakni di kisaran Rp 16.000. Angka ini berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
”Saya tidak mau berspekulasi produksi cukup atau enggak. Namun, yang jelas, harga (gabah) sudah seperti itu. Jadi, peritel modern yang tidak mau melanggar HET tentu jadi tidak akan membeli beras itu,” kata Bayu.
Efektivitas dipertanyakan
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, kurang sepakat terhadap kebijakan baru Perum Bulog yang mengizinkan penjualan beras kepada peritel modern dan pedagang tanpa adanya pembatasan pembelian. Langkah ini membuka celah penyelewengan yang berpotensi menggagalkan upaya mengurangi kelangkaan beras di masyarakat.
”Apakah benar yang membeli ini masyarakat hanya 2 ton atau 1 ton? Buka dong datanya, dalam bentuk website yang transparan. Jangan-jangan yang beli ini dikoordinasi atau merupakan bagian dari kelompok tertentu yang memiliki akses ke Bulog,” kata Yeka.
Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam proses distribusi beras. Yeka mengusulkan kepada Bulog untuk membuka akses informasi kepada publik mengenai siapa saja yang telah melakukan pembelian beras. Hal ini dianggap penting untuk memastikan distribusi beras mencapai masyarakat yang membutuhkan dan tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah memiliki akses ke Bulog sebelumnya.
Mestinya, Bulog itu turun langsung ke masyarakat. Datang ke perumahan, bawa truk. Kenapa tidak seperti itu? Pihak yang mendapat persoalan konsumen, kok, yang dilayani malah pedagang.
Menurut Yeka, upaya penyediaan beras akan lebih efektif apabila Bulog datang langsung ke masyarakat. ”Mestinya, Bulog turun langsung ke masyarakat. Datang ke perumahan, bawa truk. Kenapa tidak seperti itu? Pihak yang mendapat persoalan konsumen, kok, yang dilayani malah pedagang,” ujarnya.