Ombudsman RI Sebut Pelonggaran Suplai ke Pedagang Kurang Efektif

Ombudsman RI menilai Bulog seharusnya menjual beras langsung ke masyarakat guna mengatasi kelangkaan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pedagang mempersiapkan beras di tokonya di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan Perum Bulog untuk melonggarkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada pedagang kecil serta peritel modern dinilai Ombudsman Republik Indonesia tidak bisa maksimal untuk mengatasi kelangkaan beras . Tambahan pasokan ke pedagang tidak seefektif intervensi langsung ke tengah masyarakat.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika kurang sepakat terhadap kebijakan baru Perum Bulog yang mengizinkan penjualan beras ke peritel modern dan pedagang tanpa pembatasan pembelian. Menurut dia, langkah ini membuka celah penyelewengan yang berpotensi menggagalkan upaya mengurangi kelangkaan beras di masyarakat.

"Apakah benar yang membeli ini masyarakat hanya 2 ton atau 1 ton? Buka dong datanya, dalam bentuk website yang transparan. Jangan-jangan pembeliannya dikoordinir atau bagian dari kelompok tertentu yang memiliki akses ke Bulog," kata Yeka saat dihubungi pada Selasa (13/2/2024) sore.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

Yeka menyoroti pentingnya transparansi dalam proses distribusi beras. Ia mengusulkan kepada Bulog untuk membuka akses informasi kepada publik mengenai siapa saja yang telah melakukan pembelian beras.

Keterbukaan penting untuk memastikan bahwa distribusi beras benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkan. Menurut dia, distribusi jangan sampai hanya terbatas pada mereka yang sudah memiliki akses ke Bulog sebelumnya.

LAMAN BAPANAS

Grafik harga beras di panel Badan Pangan Nasional seperti yang terlihat pada Selasa (13/2/2024).

Yeka menjelaskan, upaya penyediaan beras akan lebih efektif apabila Bulog datang langsung ke masyarakat. Ia menyarankan pendekatan langsung ke konsumen lebih efektif dalam membatasi pembelian dan memastikan distribusi yang adil.

"Mestinya, Bulog turun langsung ke masyarakat. Datang ke perumahan, bawa truk. Kenapa tidak seperti itu? Pihak yang mendapat persoalan konsumen, kok yang dilayani malah pedagang," ujarnya.

LAMAN BAPANAS

Grafik harga beras di panel Badan Pangan Nasional seperti yang terlihat pada Selasa (13/2/2024).

Pada Selasa, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengumumkan bahwa Bulog melonggarkan skema distribusi stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada pedagang kecil serta peritel modern.

Dengan pelonggaran, diharapkan beras Bulog dapat mengisi kelangkaan beras yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah swalayan di berbagai daerah di Indonesia. Harga beras tercatat mengalami peningkatan lebih dari 8 persen dibandingkan Agustus 2023.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Pekerja merapikan stok beras di toko beras di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024). Perubahan cuaca, terutama fenomena El Nino yang berkepanjangan, menyebabkan defisit beras..

Kebijakan pelonggaran ini memungkinkan pedagang kecil dapat membeli beras dari bulog melebihi batasan 2 ton per minggu. Dengan demikian, apabila stok beras pedagang habis sebelum seminggu, pedagang dapat membeli langsung dari Bulog.

Bulog pun berkomitmen untuk langsung memenuhi permintaan dari jaringan peritel modern tanpa harus menunggu stok ritel menipis. Sebelumnya, Bulog hanya akan mengirim tambahan ke peritel modern apabila stok mereka telah habis.