Di Balik Senyum Sri Mulyani

Isu mundurnya para menteri teknokrat dari kabinet patut menjadi peringatan bagi Presiden Joko Widodo.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenakan kebaya saat menyapa awak media jelang konferensi pers APBN Kita 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Kurang dari sebulan menjelang pemilihan umum, suhu politik semakin panas. Desas-desus soal ”retaknya” soliditas Kabinet Indonesia Maju dan kabar bahwa sejumlah menteri akan mundur karena kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun semakin santer terdengar.

Hari-hari ini, sosok yang terseret dalam ”kabar kabur” tersebut dan disebut-sebut akan mundur dari jabatannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Jika ditelusuri, isu ini sudah muncul sejak awal 2024. Saat itu, beredar poster di dunia maya yang menyoroti anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 63,8 triliun. Poster itu memuat narasi yang diklaim sebagai peringatan dari Sri Mulyani.

Baca juga: Saat Soliditas Kabinet Bisa Ambyar

Anggaran jumbo alutsista diduga dipakai untuk membiayai kampanye Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju di Pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Poster itu juga menyebut bahwa Sri Mulyani kecewa anggaran alutsista Rp 64,8 triliun disetujui Jokowi sehingga ia mengajukan pengunduran diri. Sontak, kabar tersebut langsung dibantah oleh Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo, di media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, 5 Januari 2023.

KOMPAS

Sri Mulyani menanggapi secara singkat soal isu dirinya mundur dari kabinet. Tanggapan itu disampaikan di Istana pada Jumat (19/1/2024) pagi seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan menteri lain.

Seminggu kemudian, isu itu kembali dimunculkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam acara Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Menurut Faisal, ada indikasi kekecewaan di lingkup internal kabinet terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Sebut saja utang pemerintah yang kian menumpuk di bawah pemerintahan Jokowi serta kebijakan ekonomi ekstraktif lewat hilirisasi nikel dan mineral.

Sejumlah menteri, khususnya dari kalangan teknokrat (profesional nonpartai), juga disebut kecewa karena adanya dugaan keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sri Mulyani yang sudah berada di dalam mobil hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media.

Faisal pun mengajak publik membujuk menteri-menteri yang resah itu mundur dari kabinet. ”Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” katanya.

Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang adalah politisi PDI-P sebagai menteri yang bisa mundur.

”Katanya nunggu momentum. Mudah-mudahan momentum ini segera jadi pemicu yang dahsyat, seperti waktu Pak Ginandjar (Kartasasmita) dan 12 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (saat Orde Baru) karena secara moral fondasinya sudah rontok,” ucapnya.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Para menteri dari Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8/2023). Sidang kabinet yang berlangsung tertutup ini membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024.

Sementara sedang ramai-ramainya ”digosipkan” berencana mundur dari kabinet, Sri Mulyani tengah menjalankan tugas sebagai Menteri Kuangan di Davos, Swiss, untuk menghadiri acara World Economic Forum 2024 selama 14-17 Januari 2024.

Sri Mulyani menunjukkan kesibukannya di Davos melalui beberapa unggahan di akun Instagram pribadinya, seperti bertemu dengan CEO Youtube Neal Mohan dan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan. Ia juga berdiskusi tentang ekonomi dan kesenjangan jender.

Sekembalinya ke Tanah Air, Sri Mulyani langsung menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024). Terdapat tiga agenda rapat, masing-masing membahas soal kebijakan pajak hiburan, dana pendidikan, dan Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta.

Baca juga: Menguak Fenomena Mundurnya Pejabat Publik

Iklan

Saat dicegat dan ditanya soal isu mundur oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai rapat kedua, selepas pukul 11.30, Sri Mulyani hanya sempat memberi sedikit respons. ”Saya bekerja. Saya bekerja, ya,” katanya sembari bergegas menuju mobilnya di tengah rinai gerimis.

Wartawan juga menanyakan apakah ada perselisihan antara dirinya dan Prabowo. Sri Mulyani yang sudah berada di dalam mobil hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media. Pintu mobil ditutup dan kendaraan berpelat nomor RI 26 yang membawanya beranjak meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023). Sidang dengan agenda terkait laporan semester I pelaksanaan APBN tahun 2023 itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menjelang pukul 14.00, Sri Mulyani kembali datang ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat ketiga. Seusai rapat selepas pukul 15.30, ia kembali ditanyai wartawan soal isu rencana mundur dari kabinet. Kali ini, tidak satu pun kalimat ia sampaikan. Ia lagi-lagi menyunggingkan senyum untuk merespons rentetan pertanyaan awak media.

Kementerian Keuangan membantah isu Sri Mulyani mundur. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

”Ia tetap menjalankan tugasnya menjaga keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Deni.

Kali ini, tidak satu pun kalimat ia sampaikan. Ia lagi-lagi menyunggingkan senyum untuk merespons rentetan pertanyaan awak media.

Selanjutnya, sehabis dari Istana Negara, Sri Mulyani dikabarkan bergegas ke Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore, untuk rapat pimpinan bersama semua direktorat jenderal Kemenkeu. Acara ini sudah sejak satu bulan lalu diagendakan dan merupakan bagian dari agenda rutin Kemenkeu.

Secara terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sedang melakukan kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur, pun merespons pertanyaan awak media terkait ada tidaknya pengaruh kontestasi politik terhadap kinerja kabinet.

”Dari yang saya tahu, tidak ada isu di dalam yang saya rasakan. Tidak ada isu pemunduran menteri. Memang saya baca di medsos, saya dengar di televisi, di media, tapi di dalam (kabinet) tidak ada seperti (itu). (Kabinet) Bekerja seperti biasa. Rapat kabinet tidak ada masalah. Semua bekerja dengan baik,” tuturnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri perempuan Kabinet Indonesia Maju mengenakan kebaya berjalan di landas peraga dalam acara Istana Berkebaya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (6/8/2023).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menyebut isu rencana mundurnya menteri di Kabinet Indonesia Maju hanya kabar burung. ”Saya, mantan Panglima (TNI), ya, langsung tanggap. Ngerti saya itu, ada tujuannya untuk menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang solid ini. Untuk merongrong dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun menuturkan, kondisi di dalam kabinet tetap happy tanpa ada masalah komunikasi. Ia menegaskan, kabinet tetap solid dan pemerintah tetap fokus bekerja mengingat waktu menjabat tinggal beberapa bulan. ”Kami di kabinet tetap solid karena kami mengejar target pembangunan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Baca juga: Sinyal Jokowi Dukung Prabowo Kian Kuat

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai, jika Sri Mulyani mundur, dampaknya akan sangat besar bagi kinerja pemerintahan dan kondisi perekonomian RI secara umum. Alasannya, Sri Mulyani adalah menteri ekonomi yang dinilai paling punya kredibilitas di mata internasional.

”Kalau sampai Sri Mulyani meninggalkan kabinet, efeknya akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditor, dan konsekuensinya kita akan susah mendapat pinjaman baru dan kerja sama investasi ke depan. Tanpa Sri Mulyani, ekonomi kita akan sangat rapuh,” katanya.

Namun, ia menilai, kabar mundurnya para menteri teknokrat dari kabinet itu patut dilihat sebagai peringatan bagi Jokowi. Kebijakan di era Jokowi dinilai sudah problematik dengan korupsi yang tinggi dan sistemik serta oligarki yang menguat sehingga wajar jika menimbulkan konflik moral bagi sejumlah menteri teknokrat.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Suasana rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (2/8/2023).

Bhima menambahkan, hal ini juga semestinya menyadarkan Jokowi bahwa ia bisa kehilangan dukungan dari menteri-menteri yang paling berkapasitas.

”Ini jadi bentuk shock therapy bagi Jokowi, agar ia sadar bahwa banyak kebijakan yang ada sekarang ini semakin membahayakan. Kalau terus dilanjutkan, bisa menimbulkan konflik secara moral. Saat ini, tekanan yang paling penting berasal dari internal pemerintahan sendiri, bukan dari masyarakat,” katanya.

Ini jadi bentuk ’shock therapy’bagi Jokowi, agar ia sadar bahwa banyak kebijakan yang ada sekarang ini semakin membahayakan. Kalau terus dilanjutkan, bisa menimbulkan konflik secara moral.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, Jokowi tidak bisa tinggal diam dan perlu mengklarifikasi kondisi soliditas kabinet saat ini. Sebab, dampaknya akan terlalu riskan bagi roda pemerintahan jika terjadi perpecahan dan hilang rasa percaya di tubuh kabinet.

”Apalagi, publik melihat Presiden sudah punya afiliasi politik di 2024 dan menteri-menteri di bawahnya pun berbeda pilihan politik. Ini bisa memunculkan kesan hubungan politik yang tidak harmonis. Perlu ada statement bahwa kondisi itu tidak mengganggu hubungan antarmenteri dan ritme kerja kabinet,” ujarnya.