Saat Soliditas Kabinet Bisa Ambyar...

Kabinet dinilai menjadi sarat dengan beban politik akibat afiliasi berbeda-beda.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Sehari sebelum pelantikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Agus Subiyanto dan Duta Besar Argentina Sulaiman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023), yang bersamaan dengan pendaftaran pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Komisi Pemilihan Umum, merebak kabar bakal mundurnya sejumlah menteri asal PDI-Perjuangan.

Tak tanggung-tanggung, selain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang dikabarkan mundur karena belum lama ditunjuk menjadi pendamping bakal capres asal PDI-P, Ganjar Pranowo, juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri PDI-P lainnya juga dikabarkan mundur. Ada Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Kabar itu tentu tidak benar. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelum terbang ke Yogyakarta, Selasa (24/10/2023), menampik. ”Tidak benar, Mas,” ujarnya.

Mantan Sekjen PDI-P, Pramono Anung, yang dikabarkan akan mundur, juga menepis. Saat pelantikan Menteri Pertanian, Pramono bahkan hadir. Ia meluruskan dugaan-dugaan sejumlah kalangan terkait menteri-menteri PDI-P yang diberitakan mundur pascaputra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka—Wali Kota Solo yang didukung penuh PDI-P saat kontestasi—berpaling ke partai politik lain dan menjadi pendamping bakal capres Prabowo.

Baca Juga: MK Didesak Bentuk Majelis Kehormatan dan Anwar Usman Diminta Mundur

Pramono dengan kekhasannya menjawab saat pers mencecar hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang dinilai retak baru-baru ini. ”Ah, hubungan baik-baik saja. Saya saja cerah ceria,” kata Pramono sambil tersenyum dengan gestur tubuhnya.

Jawaban ini diulang Pramono saat pers mendesak, ”Ya, pokoknya hubungannya baik- baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah gak bener-lah,” ujar Pramono.

”Ah, hubungan baik-baik saja. Saya saja cerah ceria”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo akan memberikan ucapana selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Mereka yang dilantik yaitu Sulaiman menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Argentina merangkap Paraguay dan Uruguay, Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, dan Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada pertemuan Presiden dengan Megawati, Pramono menjawab, ”Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa.”

Menteri-menteri PDI-P memang tidak mundur. Saat pelantikan Mentan Amran, yang terjadi justru banyak menteri non-PDI-P yang tak nongol. Menteri-menteri itu ternyata mengajukan cuti.

Tak heran jika yang hadir saat pelantikan mentan, selain Mahfud, Pramono, juga Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Pertahanan M Herindra. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak terlihat. Padahal, Kementerian Pertanian salah satu kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bidangnya.

Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana membenarkan Presiden sudah menerima surat pengajuan cuti sehari sejumlah menteri untuk menghadiri pendaftaran Prabowo-Gibran. Mereka adalah Airlangga, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kader Golkar), dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Raja Juli Antoni (Sekjen PSI).

"Saat pelantikan Mentan Amran, yang terjadi justru banyak menteri non-PDI-P yang tak nongol. Menteri-menteri itu ternyata mengajukan cuti"

Ketidakhadiran mereka pasalnya Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat itu tengah didaftarkan ke KPU. Sebagaimana diketahui, KIM terdiri atas partai yang sebagian jadi pendukung pemerintah, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI. Selain itu ada partai politik lainnya, yaitu Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), juga partai-partai baru, seperti Gelora, Garuda, dan Prima.

Mahfud MD, yang sudah jadi bakal cawapres Ganjar, Selasa lalu, juga datang ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Jokowi. Ia meminta izin untuk maju sebagai cawapres. ”Jadi, saya sudah menghadap Presiden di Istana. Ada yang masalah umum, itu tugas sehari-hari yang minta dijaga kontinuitasnya. Kemudian yang khusus masalah saya jadi cawapres,” kata Mahfud.

Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD setelah mendaftarkan diri dalam Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Sehubungan posisi jabatannya sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengatakan akan sesuai peraturan. ”Soal jabatan saya, tetap saja, sesuai peraturan. Saya, kalau di dalam jabatan menteri ini, ya, seperti menteri lain, tentunya kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Cutinya itu seminggu satu hari (satu hari dalam seminggu),” katanya.

Dalam realitas politik, semakin mendekati pemilu presiden, para menteri tentu semakin sibuk. Bukan hanya mengampanyekan para capres jagoan masing-masing di Pilpres, tetapi ada juga yang maju sebagai calon anggota legislatif. Selain Yasonna, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Partai Kebangkitan Bangsa), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (PBB). Nama lain Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Partai Golkar), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (PDI-P).

”Soal jabatan saya, tetap saja, sesuai peraturan. Saya, kalau di dalam jabatan menteri ini, ya, seperti menteri lain, tentunya kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Cutinya itu seminggu satu hari (satu hari dalam seminggu)”

Presiden Jokowi sendiri tampaknya juga "adem ayem" di tengah gejolak politik Pilpres 2024 mendatang meski dinilai akan menghadapi tantangan dan kepentingan politik. Saat Hari Santri Nasional di Tugu Surabaya, Jawa Timur, Jokowi sebagai orang tua, mengakui merestui. Namun, sebagai Presiden dan Kepala Negara, ia menjajikan akan bersikap netral dalam pilpres dan menjamin independen serta netralitas aparat keaman dan aparatur sipil negara.

Menjawab pertanyaan media soal relasinya dengan Megawati dan PDI-P pasca pencalonan putra sulungnya usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa lalu, Presiden menjawab seraya mengangguk-anggukkan kepala, “Baik-baik saja. Baik-baik saja.”

Meskipun Gibran merupakan putera Jokowi, Wapres Amin menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap netral dan berkomitmen menyelenggarakan Pilpres 2024 yang jujur dan adil.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Seorang santri yang ditunjuk ke panggung mencium tangan Presiden RI Joko Widodo saat Apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).

“Kita mengajak semua jajaran untuk yang terlibat soal pemilu bertindak sesuai aturan, kemudian bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun baik itu pemerintah daerah sampai ke bawah, pihak keamanan, penyelenggara pemilu dan badan pengawas bekerja dengan baik,” ujar Wapres Amin saat keterangan pers di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Kita mengajak semua jajaran untuk yang terlibat soal pemilu bertindak sesuai aturan, kemudian bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun baik itu pemerintah daerah sampai ke bawah, pihak keamanan, penyelenggara pemilu dan badan pengawas bekerja dengan baik”

Menurut Wapres, apabila semua berjalan di atas aturan, maka Pilpres 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga dituntut harus membuktikan pernyataannya bahwa ia tidak akan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal ini terutama agar Kabinet Indonesia Maju bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan hingga berakhirnya masa jabatan dan tidak ambyar di tengah jalan.

Anggota kabinet Indonesia Maju menyayikan Indonesia Raya saat mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sarat kepentingan politik

Meski demikian, banyak kalangan yang cemas melihat kabinet yang dipimpin Jokowi-Amin. Maklum, pasalnya, bakal semakin sarat kepentingan politik. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memunculkan persoalan terkait kinerja eksekutif. Salah satu usulannya Presiden diharapkan kembali melakukan perombakan kabinet agar kabinet bebas kepentingan politik kekuasaan sehingga wibawa kepresidenan tetap terjaga.

Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memunculkan persoalan terkait kinerja eksekutif.

Pengamat politik, Airlangga Pribadi, saat dihubungi Jumat (27/10/2023) mengatakan, netralitas Presiden Jokowi bisa diragukan karena putra sulungnya menjadi calon wapres pendamping Prabowo. Bahkan, dukungan di intern Kabinet Jokowi- Amin juga dinilai terbelah dengan ke tiga calon yang ada, selain Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, juga pasangan presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

DIKUMENTASI KPU KOTA MAKASSAR

Sejak Senin (23/10/2023), bilik suara unruk Pemilu sudah mukai tiba ke KPU Makassar.

“Setelah pendaftaran Pilpres. Tentunya kabinet Jokowi akan sarat dengan kepentingan politik. Apalagi banyak menteri terafiliasi atau jadi bagian utama dari parpol. Di jajaran bawahnya juga terhubung misal sebagai relawan,” ujar Airlangga Pribadi.

“Setelah pendaftaran Pilpres. Tentunya kabinet Jokowi akan sarat dengan kepentingan politik. ”

Hal ini diperkirakan akan memunculkan persoalan terkait kinerja eksekutif. Apalagi, persepsi masyarakat otomatis memandang kabinet jadi sarat kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam konteks ini, Airlangga menilai, satu-satunya solusi adalah Presiden segera melakukan kembali perombakan kabinet. Para menteri, terutama yang terlibat Pilpres 2024, mengundurkan diri.

Perombakan kabinet dibutuhkan untuk menegakkan wibawa kepresidenan. Dengan demikian, Presiden bisa memperlihatkan bahwa kabinet tetap berjalan dan tak sarat kepentingan politik kekuasaan. Hal ini menegaskan kabinet fokus pada pelayanan publik, bukan afiliasi kepentingan politik tertentu.

Baca Juga: Elite Parpol dan DPR Sibuk Pemilu, Kinerja Pemerintahan Berpotensi Terganggu

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai aturan ini akan menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi menjaga soliditas atau kekompakan para menteri mencapai target.

"Nasi sudah jadi bubur". Kepentingan politik sudah menguasi semesta alam. Kini pertanyaannya, mungkinkah perombakan kabinet menjadi satu-satu solusi?(CAS/WKM/INA/HAR)