Pemilu, Konsumsi Meningkat tetapi Investasi Melambat

Penyelenggaraan pemilu mendorong konsumsi masyarakat, tetapi investasi melambat karena ketidakpastian.

DOKUMENTASI D PRINT DIGITAL

Seorang pekerja mengawasi pencetakan baliho salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di D Print Digital, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/12/2023).

Seperti halnya sebuah hajatan besar, Pemilu 2024 membutuhkan dana yang tak sedikit. Mulai dari dana penyelenggaraan pemilu, kampanye para calon presiden-wakil presiden, calon kepala daerah, hingga calon anggota legislatif yang tersebar di berbagai penjuru daerah. Dana jumbo pesta demokrasi itu dapat menjadi katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk penyelenggaraan pesta demokrasi 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana total Rp 71,3 triliun dari usulan Rp 76,6 triliun. Anggaran ini sudah disalurkan sejak sekitar 20 bulan sebelum pemilu. Adapun rinciannya, pada 2022 pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun, tahun 2023 pemerintah menambah anggarannya menjadi Rp 30 triliun, dan tahun 2024 menjadi Rp 38,2 triliun.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan teknis operasional penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pengadaan serta pengelolaan logistik dan lain sebagainya, termasuk mengantisipasi jika pemilu berjalan dua putaran.

Jumlah anggaran Pemilu 2024 ini lebih besar ketimbang pemilu sebelumnya. Mengutip arsip Kompas, jumlah anggaran pemilu 2019 sebesar Rp 33,73 triliun. Dana ini dialokasikan untuk kegiatan pendukung pemilu, seperti keamanan, pendidikan politik, dan keterbukaan informasi pemilu.

Dari para peserta pemilu, dana yang siap digelontorkan pun tidak sedikit. Mengutip data laporan awal dana kampanye (LADK) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (14/1/2024), total dana penerimaan kampanye dari 18 partai mencapai Rp 3,38 triliun. Adapun total dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 2,22 triliun. Penggunaan LADK ini tidak ada dalam Pemilu 2019.

Mengutip arsip Kompas, pada Pemilu 2019 dan 2014, pelaporan dana kampanye menggunakan istilah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Pada 2014, nilai LPSDK mencapai Rp 2,1 triliun, sedangkan pada Pemilu 2019 senilai Rp 427 miliar. Nilai LPSDK 2019 yang lebih kecil ketimbang 2014 ini sempat menimbulkan polemik.

Bagaimana dengan besaran dana pasangan calon presiden dan wakil presiden? Untuk Pemilu 2024, sampai saat ini para pasangan calon presiden dan wakil presiden belum membuka besaran dana kampanyenya. Mengutip arsip Kompas, total dana kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 mencapai Rp 213 miliar, sedangkan total dana kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar Rp 606 miliar.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Tumpukan kaus bergambar calon anggota legislatif yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 di usaha konfeksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta, Jumat (27/10/2023). Menjelang kampanye pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada Pemilu 2024, pesanan kaus politik naik hingga 400 persen.

Belum selesai sampai di situ, perputaran uang juga berasal dari para calon anggota legislatif. Trimedya Panjaitan, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kembali menjadi caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara II pada Pemilu 2024, memprediksi, total dana kampanye yang akan dikeluarkan lebih dari Rp 3 miliar. Itu adalah total jumlah dana kampanye dirinya pada Pemilu 2019.

Ia mengungkapkan, biaya yang besar itu umumnya diperlukan untuk mendekati konstituen. Setiap agenda pengumpulan masyarakat untuk mendengarkan visi dan misi yang akan dibawa membutuhkan pembiayaan operasional. Mulai dari memberikan konsumsi hingga uang saku kepada warga (Kompas, 8 Desember 2023).

Hal senada juga dikemukakan oleh Habiburokhman, anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan mengeluarkan biaya untuk kampanye hingga Rp 2 miliar saat berkontestasi di dapil Jakarta I pada Pemilu 2019. Dari total dana tersebut, sebagian memang digunakan untuk membeli alat peraga.

Misalnya, pembelian kaus yang idealnya sama dengan jumlah pemilih. Di dapil Jakarta I, kata Habiburokhman, ada sekitar 31.000 pemilih. Dengan hitungan sederhana, biaya pembelian kaus saja bisa mencapai Rp 3,1 miliar. Belum lagi ditambah dengan biaya pembuatan baliho dan alat peraga lain (Kompas, 8 Desember 2023).

Itu baru dana yang terpublikasikan kepada publik. Di luar itu, diyakini masih banyak uang panas berseliweran. Dugaan ini diperkuat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menilai rekening khusus dana kampanye (RKDK) tidak mencerminkan aktivitas sebenarnya.

Temuan PPATK, selama masa kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024, kenaikan transaksi keuangan yang besar justru terlihat pada rekening bendahara parpol ataupun rekening pribadi caleg. Bahkan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari 100 caleg dengan nilai total Rp 51 triliun.

Dampak ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, sejatinya gelontoran uang jumbo itu jadi salah satu stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut riset Mandiri Sekuritas pada Januari 2023, akan ada suntikan dana penyelenggaraan pemilu Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun yang akan beredar di masyarakat pada Pemilu 2024. Dana inilah yang akan merangsang belanja di masyarakat.

Perhitungan didasarkan dari total rata-rata belanja pemilu dari 232.770 kandidat yang akan memperebutkan 19.737 kursi jabatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota di Pemilu 2024.

Berdasarkan catatan Mandiri Sekuritas, sejak Pemilu 2004 sampai 2019, setiap 1-2 triwulan sebelum penyelenggaraan pemilu, selalu ada peningkatan konsumsi masyarakat. Mengingat pemilu kali ini akan diselenggarakan pada triwulan pertama 2024, artinya dorongan pertumbuhan konsumsi karena faktor pemilu akan terjadi pada triwulan ketiga dan keempat 2023.

Iklan

Akan tetapi, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, berdasarkan riset timya sejak Pemilu 2004 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi di tahun pemilu biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan setahun sebelum pemilu. Kendati konsumsi terdorong dari gelontoran dana yang ada, tingkat investasi yang masuk lebih sedikit.

Pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 4,63 persen, lebih rendah daripada 2008 yang sebesar 6,01 persen. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen, turun dibandingkan 2013 yang sebesar 5,56 persen. Begitu juga pada 2019, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, turun dibandingkan 2018 sebesar 5,17 persen.

Kendati konsumsi terdorong dari gelontoran dana yang ada, tingkat investasi yang masuk lebih sedikit.

Kontribusi konsumsi masyarakat pada pertumbuhan ekonomi berkisar 50-55 persen, sedangkan investasi berkontribusi 29-31 persen pada pertumbuhan ekonomi.

”Sektor-sektor yang akan terdorong kinerjanya dari pemilu antara lain makanan-minuman, tekstil garmen, media, distribusi, logistik,” ujar Asmoro, akhir Desember lalu.

”Kami berharap pemilu ini bisa berjalan damai dan tertib. Para peserta bisa berkompetisi dengan jujur. Ini agar dunia usaha bisa tetap berjalan lancar dan kondusif,” ujar Shinta.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, penyelenggaraan pemilu meningkatkan omzet pelaku usaha makanan-minuman. Ini didorong dari berbagai aktivitas politik di luar ruang, seperti kampanye yang mendorong konsumsi makanan dan minuman. Lonjakan dirasakan pelaku usaha makanan dan minuman dalam kemasan. Hal ini sudah mulai dirasakan pelaku industri ini sejak November tahun lalu.

Namun, sulit untuk menghitung lonjakan ini dipicu pemilu atau karena persiapan menyambut Lebaran. Sebab, sekitar tiga bulan lagi Indonesia akan masuk periode bulan puasa yang secara historis selalu memicu lonjakan konsumsi di masyarakat.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyiapkan surat suara dalam simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Melambat

Kendati demikian, ada pula sektor industri yang semestinya mendapat lonjakan omzet, tetapi ternyata ramalan itu meleset. Salah satunya industri tekstil garmen.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, umumnya musim kampanye pemilu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Ini lantaran pembuatan segala atribut kampanye dikerjakan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM). Namun, pemesanannya tidak seperti sebelumnya.

”Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari 4 juta sampai 15 juta hanya dari partai. Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja. Itu pun bukan dari partai, hanya dari caleg,” katanya.

Nandi mengatakan, biasanya kampanye juga banyak didukung oleh tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. ”Penjualan kami turun drastis hingga 70 persen dibandingkan Pemilu 2019,” ujarnya.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mencatat belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Ini dirasakan khususnya bagi pelaku UMKM bidang usaha konfeksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM Yulius dalam keterangan resminya, 11 Januari 2024.

Yulius mengungkapkan, para pedagang konfeksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen, Jakarta, mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.

”Kami mewawancarai beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis, dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” katanya.

Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (dapil).

”Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan, sedangkan periode pemilu sebelumnya enam bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Keempat, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dan terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos,” paparnya.

Karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM bidang usaha konfeksi dan sablon, yakni berupaya mendorong partai politik atau calon anggota legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

Baca juga: Anggaran Pemilu dari Masa ke Masa: Pengeluaran atau Investasi Negara?