Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dana kampanye
Bagikan
Tunggu Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye, Bawaslu Tuai Kritik
Langkah Bawaslu menunggu audit kantor akuntan publik soal dana kampanye capres dan cawapres menuai kritik.
Politik & Hukum
·
Dana Kampanye Rp 207 Miliar Jadi Sorotan, Kubu Prabowo Klaim Optimalkan Medsos
Dana kampanye Prabowo-Gibran sebesar Rp 207 miliar tak sampai separuh dari kompetitornya, Ganjar-Mahfud.
Politik & Hukum
·
Capres-Cawapres dan Parpol Belum Laporkan Semua Dana Kampanye ke KPU
Laporan KPU menyebut jumlah dana kampanye peserta pemilu terlalu kecil. KIPP meragukan laporan tersebut karena tidak mencakup semua pengeluaran kampanye. ICW menilai pelaporan hanya basa-basi untuk memenuhi kewajiban administrasi.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Pemilu, Konsumsi Meningkat tetapi Investasi Melambat
Penyelenggaraan pemilu mendorong konsumsi masyarakat, tetapi investasi melambat karena ketidakpastian.
Ekonomi
·
Bebas Akses
KPU: Publikasi Identitas Penyumbang Dana Kampanye Butuh Persetujuan
Tidak dibukanya informasi mengenai penyumbang dana kampanye membuat pengawasan sulit dilakukan.
Politik & Hukum
·
Iklan
Bebas Akses
Sanksi Laporan Dana Kampanye Tak Tegas, Parpol Anggap Enteng
Jika mengacu UU Pemilu, parpol yang tidak lengkap dan tidak riil membuat laporan dana kampanye bisa didiskualifikasi.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Bawaslu Keluhkan Keterbatasan Akses ke Sistem Informasi Dana Kampanye
Bawaslu kesulitan mengawasi dana kampanye karena KPU membatasi aksesnya.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
LADK Belum Sesuai Ketentuan, KPU Tak Jatuhi Sanksi PSI, Gelora, dan PPP
Pemilih yang bisa memberikan sanksi sosial ke parpol yang tidak tertib dan transparan dalam melaporkan dana kampanye.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
LADK Perbaikan PSI Diserahkan, tetapi Masih Tetap Belum Lengkap dan Belum Sesuai
Selain PSI, LADK perbaikan dari PPP dan Gelora juga dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan meski sudah lengkap.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Penerimaan dan Pengeluaran Rendah Dipertanyakan
Laporan dana kampanye dinilai sering kali jauh lebih rendah dari kondisi riil di lapangan.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·