Lampaui Prediksi, 126 Juta Pergerakan Tercatat pada Natal dan Tahun Baru 2024
Jumlah mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 lalu melampaui prediksi pemerintah.
JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 126 juta pergerakan masyarakat terjadi pada masa Natal dan Tahun Baru 2024, lebih tinggi dari prediksi awal 107,6 juta pergerakan. Namun, sejumlah masalah kemacetan dan kecelakaan saat masa libur lalu banyak disorot.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan operator telekomunikasi melihat jumlah pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Mobilitas masyarakat berdasarkan mobile positioning data pada 16 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 tercatat hingga 126 juta pergerakan masyarakat.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, prediksi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub lebih kecil dari realitas lapangan. Sebelumnya, BKT memperkirakan sebanyak 107,6 juta pergerakan terjadi pada masa libur lalu, naik 143,7 persen dari 2022.
Baca juga: Kemenhub Prediksi 107,63 Juta Orang Liburan Akhir Tahun
Kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta meningkat dibandingkan tahun 2022. Walau demikian, jumlah kendaraan keluar masih lebih tinggi dengan total 2,32 juta unit. Sebaliknya, kendaraan masuk sebesar 2,3 juta unit.
’Peningkatan untuk kendaraan keluar dan masuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) Golongan I sebesar 11 persen,’ ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Angka kecelakaan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru menurun 12 persen. Secara statistik, jumlah kecelakaan menyusut dari 3.865 kejadian pada 2022-2023 menjadi 3.412 kejadian pada setahun setelahnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, total jalan tol yang beroperasi sepanjang 2.816 kilometer (km) yang dikelola 52 badan usaha jalan tol. Seluruhnya tersebar pada 73 ruas jalan di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada jalan tol operasional itu, dilengkapi dengan 132 tempat istirahat dan pelayanan (rest area).
’Selain jalan tol yang sudah operasional, kami juga dorong dan operasionalkan jalan tol secara fungsional. Panjang tambahannya 115 km dan sudah terbukti bahwa tambahan tol-tol ini volume kendaraan, lalu lintas sangat signifikan,’ kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Baca juga: Diprediksi Ada Dua Puncak Arus Mudik dan Balik di Akhir Tahun
Meski demikian, pihak kepolisian menilai, masih ada kekurangan dari area peristirahatan yang menjadi titik perlambatan sehingga berisiko menimbulkan kemacetan. Perilaku pengemudi yang tak tertib menambah parah persoalan ini.
’Karena kapasitas saat volume arus tinggi, (lokasi) tak bisa menampung. Ditambah lagi dengan perilaku para pengemudi yang memotong (jalur) pada saat akan masuk rest area. Akibatnya, terbentuk tiga lajur, jadi bottleneck bagi kendaraan di belakangnya,’ kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Aan Suhanan.
Berdasarkan evaluasi ini, Lasarus menekankan pada pengelola jalan tol, terutama Cipali, Jakarta-Cikampek, dan Cisumdawu. Kamera CCTV, sarana-prasarana, serta standar pelayanan minimum harus dipenuhi berpedoman regulasi mengenai jalan tol. Kementerian PUPR bersama para pengelola jalan tol juga perlu memperluas kawasan parkir area beristirahat, khususnya sebelum masa libur Lebaran tiba.
”Jangan jadikan rakyat korban. Orang sudah bayar, tapi tak dapat hak sebagaimana mestinya,” kata Lasarus.
Dalam rapat kerja ini, hadir pula Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya TNI Kusworo. Selain itu, ada juga Dwi Sutrisno sebagai Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Kecelakaan pascalibur
Di balik tingginya mobilitas masyarakat dan pencapaian pemerintah, Komisi V DPR RI menyoroti sejumlah kecelakaan dan kekurangan yang masih terjadi. Beberapa di antaranya kecelakaan kereta api (KA) yang terjadi dalam waktu berdekatan serta kemacetan di jalan tol disebabkan kondisi area peristirahatan yang tak memadai.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti kecelakaan antara KA Turangga dan KA Commuter Line Bandung Raya di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/1/2024). Ia mempertanyakan kecelakaan ”adu kambing” yang terjadi pada jalur tunggal. Sembilan hari sesudahnya, tepatnya Minggu (14/1/2024), terjadi lagi kecelakaan KA Pandalungan yang anjlok di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
”Kalau inspeksi-inspeksi rutin dilakukan, kecelakaan di Tanggulangin tentu tak terjadi. Ini pekerjaan rumah Kemenhub, terkhusus Direktorat Jenderal Perkeretaapian. KA sedang banyak sorotan,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menjawab hal ini, Budi mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk memeriksa kecelakaan pada kedua tempat itu. Hingga kini, KNKT belum memberi hasil investigasinya.
Meski demikian, ada kemungkinan terjadinya kesalahan teknis pelanggaran prosedur standar operasi (SOP), faktor manusia. Hal-hal lain sedang dalam proses identifikasi.
Kemenhub telah mengajukan tiga usulan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kinerja. Pertama,dalam jangka pendek, pihaknya akan mereformasi sumber daya manusia berkaitan dengan SOP di KA. Hal itu diikuti pula dengan pembentukan SOP baru.
Baca juga: Jangan Ada Lagi Duka di Pelintasan Kereta
Kedua, pemerintah akan mengupayakan seluruh jalur kereta menjadi dua jalur. Kecelakaan KA yang terjadi pada bulan ini berada pada satu jalur. Selain itu, persoalan sinyal juga akan diperbaiki sebab sebagian masih terkoneksi secara manual.
”Oleh karena itu, tahun anggaran ini kami akan selesaikan semua dengan sinyal (jadi nonmanual), khususnya di Jawa. Tetapi, untuk double track (jalur ganda) untuk Cicalengka (Bandung) akan selesai pada Mei ini,” kata Budi.
Ketiga, upaya teraman adalah penghapusan pelintasan sebidang yang terus diupayakan. Hal ini ditekankan pada kota-kota besar, seperti Bandung, Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Berkaca dari Jakarta, ada empat jalur yang telah berfungsi sekaligus (jalur ganda pada jalur ganda).
Beralih pada pembangunan jalan tol, Komisi V DPR RI mendorong agar Kementerian PUPR segera menambah jalan bebas hambatan ini di Kalimantan. Sebab, jumlah penduduk terus bertambah perlu diikuti pula dengan pembangunan jalannya.
Selain itu, Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, tak beroperasi maksimal jika tak ada tol yang menghubungkan Pontianak-Kijing. Hal ini dapat mengurangi beban Kota Pontianak dari lalu lintas truk-truk kontainer.
”Jalan tol, kami berharap Pulau Kalimantan diperhatikan dengan luas yang begitu besar karena dampak yang tinggi,” ujar Lasarus yang juga mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat II.
Baca juga: Terminal Kijing Mendorong Hilirisasi Industri Kalbar