Menempa ”Perisai” Krisis Pangan di Tahun Politik

”Perisai” penangkal krisis pangan disiapkan. Mulai dari cadangan pangan pemerintah, anggaran, hingga percepatan tanam.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah bersama Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi (kanan) dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri) di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (8/1/2024).

Gejolak stok dan harga pangan kerap menjadi ”peluru” politik untuk menumbangkan lawan. Menjelang pesta demokrasi 2024, ”peluru” itu kian tajam. Pemerintah yang selalu menjadi sasaran tembak menempa perisai krisis pangan.

Hingga pekan kedua Januari 2024, harga sejumlah pangan pokok masih tinggi, terutama beras dan gula pasir atau konsumsi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per Sabtu (13/1/2024), harga rata-rata nasional beras medium dan gula pasir masing-masing Rp 13.290 per kilogram (kg) dan Rp 17.330 per kg.

Harga beras medium masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Begitu juga gula pasir, harganya di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

Harga kedua komoditas pangan pokok itu masih tinggi lantaran penurunan produksi akibat El Nino. Selain itu, keduanya tengah berada pada fase paceklik. Panen raya padi diperkirakan baru terjadi pada April-Mei 2024, sedangkan musim giling tebu baru akan mulai pada Mei 2024.

Pemerintah telah menempa ”perisai” untuk menangkal kekurangan stok dan kenaikan harga. Bapanas telah menetapkan jumlah stok 13 bahan pangan pokok untuk cadangan pangan pemerintah (CPP).

Salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global.

Baca juga: Fase Paceklik Beras dan Gula

Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menambah stok beras di fase paceklik sembari menunggu realisasi panen raya. Pemerintah juga telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton, serta gula mentah dan konsumsi sebanyak 745.000 ton. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sejumlah pangan pokok yang dibutuhkan di dalam negeri.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan CPP perlu dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi maupun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta.

”CPP itu akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. Untuk merealisasikan CPP itu, kami telah menyediakan dana Rp 28,7 triliun yang akan digulirkan kepada dua badan usaha milik negara itu,” ujarnya.

Bapanas telah menetapkan jumlah CPP 13 komoditas bahan pangan pokok tahun 2024. Beras, misalnya, stok minimal ditetapkan sebanyak 2,4 juta ton dengan stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Untuk gula konsumsi, stok gula minimal 250.000 ton dengan stok akhir tahun minimal 25.000 ton.

Stok jagung minimal 250.000 ton dengan stok akhir tahun minimal 60.000 ton. Bawang putih minimal 1.000 ton dengan stok akhir tahun minimal 100 ton. Adapun kedelai minimal 100.000 ton dengan stok akhir tahun minimal 20.000 ton.

Baca juga: Aji Mumpung Bansos

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang tengah memaparkan neraca beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Produksi dan impor

Untuk menjaga produksi dan memperkuat cadangan beras pemerintah, Kementan telah melakukan program percepatan tanam padi. Per Desember 2023, realisasi tanam padi sudah mencapai 4 juta hektar (ha) sehingga pada Januari dan Februari 2024 tinggal menanam padi masing-masing seluas 1,7 juta ha dan 1,4 juta ha.

Kementan juga menjamin ketersediaan pupuk untuk musim tanam I sehingga petani diharapkan tetap fokus untuk menanam padi. Apalagi, pemerintah telah menambah anggaran pupuk dan tidak menaikkan HET pupuk.

Menteri Pertanian Andi Amram Sulaiman mengatakan, anggaran pupuk bersubsidi pada 2024 semula Rp 26,68 triliun. Dengan dana sebesar itu, pupuk urea dan NPK yang dapat disubsidi hanya 4,8 juta ton dari total kebutuhan 10,7 juta ton.

Pemerintah telah menambah anggaran pupuk bersubsidi itu sebesar Rp 14 triliun. Harapannya, jumlah pupuk subsidi yang didapatkan petani bisa bertambah karena pemerintah tidak menaikkan HET pupuk bersubsidi.

”HET pupuk bersubsidi pada tahun ini tetap sama dengan HET tahun lalu. HET urea Rp 2.250 per kg dan NPK Rp 2.300 per kg,” katanya melalui siaran pers di Jakarta.

HET pupuk bersubsidi pada tahun ini tetap sama dengan HET tahun lalu. HET urea Rp 2.250 per kg dan NPK Rp 2.300 per kg.

Baca juga: Waspadai Defisit Beras pada Januari-Februari 2024

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas mengecek pupuk bersubsidi di Gudang Pupuk Lini III Kedawung Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/7/2023). PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon dengan rincian, 13.240 ton untuk jenis urea dan 1.947 ton jenis NPK. Pupuk itu bisa bertahan hingga dua pekan ke depan.

Sementara itu, dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida pada 8 Januari 2024, Kemendag telah menerbitkan PI sejumlah pangan pokok. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto mengaku telah menerbitkan PI beras, bawang putih, gula, dan jagung pakan.

Volume impor beras, jagung pakan, bawang putih yang telah diterbitkan izin impornya masing-masing sebanyak 2 juta ton, 250.000 ton, dan 645.025 ton. Adapun untuk gula mentah dan gula konsumsi, volume impornya masing-masing 548.609 ton dan 160.000 ton.

”PI yang telah diterbitkan itu mengacu pada kuota impor komoditas-komoditas tersebut yang ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kami berharap Bulog dan BUMN yang mendapatkan penugasan impor segera merealisasikannya untuk memperkuat CPP,” kata Bambang.

Berhasilkah ”perisai” yang tengah ditempa pemerintah itu meredam harga sejumlah pangan pokok yang masih tinggi di tengah berlangsungnya pesta demokrasi tahun ini? Hasil positif produksi pangan dan kuatnya lumbung pangan pemerintah akan menjadi penentunya.

Baca juga: Jalan Terjal Pertanian dan ”Kerja Rodi” Lahan Pangan