Aji Mumpung Bansos
Di tahun politik, sulit mendikotomikan antara bansos murni untuk kepentingan sosial-ekonomi dan kepentingan politik.
Presiden Joko Widodo mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) puso kepada sejumlah penerima manfaat di kantor Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Desember 2023. Presiden menyebut bahwa pemberian bantuan tersebut bertujuan agar petani yang terdampak puso dapat segera melakukan penanaman kembali.
Dalam 15 tahun terakhir, masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia ada yang berbarengan dengan krisis ekonomi. Di kala itulah, kemurnian bantuan sosial atau bansos sebagai bantalan sosial-ekonomi masyarakat kerap sulit ditakar. Aji mumpung memanfaatkan kondisi krisis demi kepentingan politik kerap bersembunyi di balik bansos.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aji mumpung berarti ’selagi ada kesempatan’. Frasa itu juga mengandung arti ’pemanfaatan situasi dan kondisi untuk kepentingan tertentu, baik perseorangan maupun kelompok’.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pada 2009, misalnya, pemilihan umum legislatif yang digelar pada 9 April bergulir di tengah fase pemulihan krisis ekonomi (moneter dan keuangan) 2008. Waktu itu, pemerintah di periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi 18.759.129 rumah tangga sasaran senilai total Rp 3,6 triliun dalam APBN 2009.
BLT 2009 itu merupakan kelanjutan dari BLT 2008. Alasannya, masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat pengurangan subsidi BBM pada 2008.
Banyak kalangan yang mengkritik penyaluran BLT 2009 itu merupakan bentuk politik uang dari pemerintah. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantahnya. BLT itu merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan dampak krisis keuangan. BLT tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya beli rakyat (Kompas, 20/3/2009).
Kendati niat penyaluran BLT itu mulia, aji mumpung menunggangi BLT demi kepentingan politik tetap terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menemukan ada calon anggota legislatif Partai Demokrat yang menyisipkan kartu nama berlambang partai dalam BLT yang didistribusikan kantor pos (Kompas, 28/3/2009).
Masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia ada yang berbarengan dengan krisis ekonomi. Di kala itulah, kemurnian bansos sebagai bantalan sosial-ekonomi masyarakat kerap sulit ditakar.
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto meminta restu dari Presiden ke-6 RI yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo datang ke kediaman Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, sebelum berangkat ke KPU untuk didaftarkan sebagai peserta Pilpres 2024 bersama pasangannya, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka.
Masalah BLT itu juga menjadi bahan polemik seru antara Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berkampanye di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, pada siang hari dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di Lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara.
Prabowo mengkritik kebijakan pemberian BLT oleh pemerintah saat itu sebagai sekadar praktik bagi-bagi hadiah atau oleh-oleh yang sama sekali tidak diperlukan, apalagi menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Sementara Yudhoyono menyerukan agar para pemimpin partai politik tidak mengeluarkan pernyataan soal BLT yang membingungkan rakyat (Kompas, 28/3/2009).
Aji mumpung menunggangi bantuan negara bagi masyarakat juga terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember 2020. Waktu itu, pandemi Covid-19 tengah merebak. Masyarakat tidak hanya mengalami tekanan di lini kesehatan, tetapi juga ekonomi.
Dalam situasi itu, ada sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah yang malah memanfaatkan bantuan sosial di sektor kesehatan demi kepentingan sendiri. Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani mendapat sorotan di ruang maya karena pembagian hand sanitizer yang diberi stiker bergambar wajahnya. Setelah stiker itu dikelupas, ternyata tertulis bantuan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sri Mulyani berpotensi menjadi calon petahana di Pilkada 2020. Ia meminta maaf atas penempelan foto tersebut dan mengklarifikasi bahwa hal itu terjadi karena kesalahan di lapangan. Menurut dia, bantuan Kemensos hanya 1.000 botol, sedangkan bantuan yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Klaten puluhan ribu botol (Kompas, 29/4/2020).
Selang sepekan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menelusuri dugaan pemanfaatan sarana sosialisasi pada paket bansos menjelang pilkada serentak 2020. Dari penelusuran badan tersebut, dus sembako yang dibagikan Pemkot Semarang memang terdapat stiker bergambar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Selain itu, ada pula slogan ”Bergerak Bersama” dan ”Semarang Semakin Hebat” (Kompas, 4/5/2020).
Baca juga:
- Politisasi Bantuan Sosial untuk Kepentingan Elektoral Melukai Masyarakat
- Stiker Gambar Wali Kota Semarang pada Sembako agar Dilepas
Bansos 2024
Pada tahun ini, Indonesia juga bakal menggelar pemilihan umum legislatif (pileg) serta presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 14 Februari. Apabila hasil pilpres putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pilpres putaran kedua akan digelar pada 26 Juni.
Tahun politik pada 2024 itu juga dibayangi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan daya beli. Hal itu tidak terlepas dari dampak perlambatan ekonomi global dan kenaikan biaya hidup, termasuk harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras. Kenaikan harga beras itu terjadi lantaran produksi beras turun akibat dampak El Nino.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelas bawah, sekaligus meredam kenaikan harga beras, pemerintah menggulirkan bansos, berupa BLT El Nino dan bantuan beras. BLT El Nino diberikan kepada 18,8 juta keluarga terdampak bencana kekeringan akibat EL Nino dengan dana APBN 2023 senilai total Rp 7,52 triliun.
Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapat uang Rp 200.000 per bulan pada November dan Desember 2023. Lantaran belum terealisasi semua, sisanya akan dituntaskan pada Januari 2024. Per 4 Januari 2023, pemerintah masih belum berencana melanjutkan BLT El Nino.
Baca juga: Jokowi Sebut BLT El Nino untuk Meningkatkan Daya Beli Rakyat
Adapun bantuan beras pada tahun ini akan diberikan kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah KPM itu meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 21,3 juta KPM. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan dalam dua tahap. Penyaluran bantuan beras tahap I akan berlangsung pada Januari-Maret 2024 dan tahap II pada April-Juni 2024.
Tak hanya itu, pemerintah masih akan menggulirkan sejumlah bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Program Indonesia Pintar. Ketiga jenis bansos tersebut merupakan program rutin yang digulirkan pemerintah setiap tahun.
Baca juga: Waspadai Defisit Beras pada Januari-Februari 2024
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F25%2F49dc3a18-2a8d-4334-82bd-d410ddff3797_jpg.jpg){kind=logo}
Warga menjunjung beras bantuan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 500 keluarga di gudang Bulog Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Sumbar, Rabu (25/10/2023). Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) antisipasi El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November-Desember 2023.
Guliran berbagai macam bansos itu di tahun politik ini juga mengundang kekhawatiran terjadinya politisasi bansos. Hal itu sempat memicu polemik penundaan penyaluran bansos sampai Pilpres 2024 selesai. Namun, Istana Kepresidenan menegaskan tidak akan ada penundaan penyaluran bansos.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, pemberian bansos pemerintah tidak ada hubungannya dengan proses pemilu. Bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR.
Program bansos merupakan instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan cara pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tujuannya sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat, terutama keluarga miskin, mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan akibat dampak El Nino ataupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.
Untuk itu, lanjut Ari, penyaluran bansos akan terus dilakukan meski ada usulan penundaan selama masa pemilu. ”Kita juga harus memikirkan rakyat atau keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Baca juga: Hati-hati Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Dikotomi bansos
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis, berpendapat, di tengah tahun politik, sulit mendikotomikan antara bansos yang murni untuk kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan politik. Di setiap tahun politik, baik pileg, pilpres, maupun pilkada serentak, anggaran bansos pasti naik.
Apalagi jika pemilu itu berbarengan krisis atau perlambatan ekonomi yang berimbas pada pelemahan daya beli masyarakat, anggaran bansos itu pasti akan lebih besar. Di saat pilkada serentak 2020 yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, misalnya, belanja bansos yang digulirkan sebesar Rp 202,5 trilun, meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya.
Kemudian pada Pemilu 2024, dana bansos dianggarkan Rp 157,3 triliun atau naik 7 persen dari 2023. Peningkatan anggaran itu bertujuan untuk memberikan bantalan sosial bagi masyarakat akibat lonjakan sejumlah harga sejumlah pangan pokok dan rendahnya daya beli.
Di tengah tahun politik, sulit mendikotomikan antara bansos yang murni untuk kepentingan sosial-ekonomi dan kepentingan politik.
Menurut Faisal, untuk menakar bansos apakah bermuatan sosial-ekonomi atau politik cukup sulit. Secara sosial-ekonomi bansos-bansos tersebut dibutuhkan masyarakat, terutama kelas bawah. Bansos merupakan program pelengkap atau bagian dari strategi utama pengentasan rakyat miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi darurat, bansos bisa ditambah baik jenis maupun besaran alokasi dan jumlah sasarannya. Namun, itu pun harus memperhatikan kondisi kedaruratan, serta waktu dan sasaran penyaluran. Penyaluran dan penambahan dana bansos pada masa pandemi Covid-19, misalnya, itu sudah tepat karena masyarakat kelas bawah bahkan pekerja yang kehilangan pekerjaan benar-benar membutuhkan.
”Namun, dalam konteks BLT El Nino, waktu penyalurannya, yakni November dan Desember 2023, kurang pas. Seharusnya hal itu diberikan pada saat El Nino kuat terjadi pada Juni-Oktober 2023,” katanya.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wisono berpendapat, atas nama stabilisasi harga beras dan pengendalian inflasi, bansos beras untuk keluarga miskin terus digulirkan pemerintah menjelang pemilu dan bahkan menerabas masa panen raya padi 2024. Pemberian bansos itu berimpitan dengan pilpres putaran pertama pada Februari 2024, panen raya padi di sekitar April-Mei 2024, dan pilpres putaran kedua pada Juni 2024.
Dengan perpanjangan program yang berimpitan dengan masa panen raya padi, bansos beras berpotensi menjatuhkan harga gabah yang merugikan petani.
Dengan perpanjangan program yang berimpitan dengan masa panen raya padi, bansos beras berpotensi menjatuhkan harga gabah yang merugikan petani. Selain itu, sumber pengadaan beras untuk bansos 10 kg beras bagi 22.004.077 KPM adalah cadangan beras pemerintah di Perum Bulog yang dominan berasal dari impor.
”Meski pemerintah berargumen bahwa perpanjangan bansos beras ini penting untuk menjaga inflasi pangan, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada Maret-April 2024, nuansa politis dari hal ini sulit dihindari,” tulis Yusuf dalam ”Bansos Menjelang Pemilu” (Kompas, 22/11/2023).
Baca juga: Bansos Jelang Pemilu
Faisal juga berpendapat senada. Aji mumpung menunggangi bansos pada Pemilu 2024 demi kepentingan politik juga tidak dapat dihindari. Selipan gambar atau atribut partai, calon legislator, dan capres-cawapres dalam paket maupun acara penyaluran paket bansos bisa saja terjadi. Untuk itu, sistem pengawasan dan penegakkan atas pelanggaran-pelanggaran perlu benar-benar diperkuat.
