Tahun 2024, KKP Akan Tambah 10 Kampung Nelayan Modern

Program pengembangan kampung nelayan modern terus berlanjut. Pemerintah dinilai perlu lebih menggarap desain besar mengatasi problem kemiskinan sekitar 10.000 desa pesisir.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana sebuah kampung nelayan pada suatu siang di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menambah 10 kampung nelayan modern pada tahun 2024. Konsep kampung nelayan modern diarahkan mengintegrasikan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perikanan dari hulu ke hilir.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda mengemukakan, selama ini kampung nelayan memiliki stereotip kantong kemiskinan, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan modal, dan umumnya kumuh.

Sementara itu, jumlah kapal perikanan di Indonesia, yakni 893 unit kapal, dinilai terlalu banyak. Sekitar 98 persen kapal di antaranya merupakan kapal nelayan kecil. Tanpa pembenahan dan penataan komunitas nelayan, Trian menilai, sulit menerapkan penetapan kuota tangkapan dan pengendalian usaha penangkapan ikan.

Trian menambahkan, pengembangan kampung nelayan modern merupakan upaya transformasi terhadap ruang hidup dan ruang sosial nelayan agar lebih baik dan berkembang melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang komplet, seperti pabrik es, dermaga, kebutuhan operasional melaut, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, cool box, dan gudang pendingin. Peningkatan kapasitas yang didorong, antara lain, cara penangkapan dan pengolahan tangkapan dengan mutu produk yang baik sesuai tuntutan pasar.

”Program kampung nelayan modern merupakan program prioritas dan wujud program kolaboratif yang diharapkan menjadi percontohan dan bisa direplikasi di kampung nelayan lain,” ujar Trian dalam Bincang Bahari ”Kampung Nelayan Modern”, secara hibrida, Rabu (6/12/2023).

Sebelumnya, pengembangan kampung nelayan modern yang pertama dilakukan di Desa Samber/Binyeri, di Biak, Samfor, Papua. Peresmian kampung nelayan modern Desa Samber/Binyeri dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 November 2023. ”Kita harapkan kampung nelayan ini bisa masuk ke rantai pasok nasional dan global,” ujar Joko Widodo, saat peresmian kampung nelayan modern di Desa Samber/Binyeri.

Menurut Trian, anggaran KKP untuk pembangunan kampung nelayan modern di Desa Samber/Binyeri itu berkisar Rp 22,1 miliar meliputi penyediaan sejumlah fasilitas, seperti kios persediaan bahan bakar dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), gudang pendingin, cool box, dermaga, dan bantuan kapal berukuran 3 gros ton (GT) berjumlah 15 unit, serta bantuan koperasi.

KKP berencana menambah 10 kampung nelayan modern pada tahun 2024. Berdasarkan identifikasi sementara, terdapat 180 lokasi calon kampung nelayan maju. Dari jumlah itu, akan dikaji lagi untuk menentukan lokasi pengembangan kampung nelayan modern. Di samping itu, KKP tetap melanjutkan program kampung nelayan maju tahun 2024 pada 55 lokasi dengan anggaran sekitar Rp 600 juta per lokasi.

”Survei dan kajian komprehensif sedang dilakukan. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini bisa kita tentukan 10 lokasi kampung nelayan modern,” katanya.

Baca Juga: Program 10 Kampung Nelayan Disorot

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan KKP Anastasia Rita Tisiana mengemukakan, salah satu pertimbangan utama lokasi kampung nelayan modern adalah warga kampung didominasi nelayan, yakni minimal 80 persen, ketergantungan terhadap sektor perikanan tinggi, pasar sudah ada, lahan desa tersedia, tetapi minim sarana prasarana. Penentuan lokasi kampung nelayan modern itu dinilai tidak mudah. ”Sering kali jumlah nelayan memadai, tetapi tidak ada lahan di kampung itu. Jika lahan tidak ada, apa yang mau dibangun,” katanya.

Direktur Logistik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A Subki mengemukakan, upaya paling penting dalam mempertahankan mutu produk perikanan agar bisa masuk rantai pasok adalah sistem rantai dingin yang memadai. Rantai dingin itu, antara lain, gudang pendingin ikan, pabrik es, ataupun cool box. KKP saat ini sedang mengevaluasi 2.024 gudang pendingin di Indonesia.

Manager Fuel Channel & Partnership PT Pertamina Patra Niaga Daniel Alhabsy mengemukakan, saat ini terdata 404 SPBU nelayan sudah beroperasi. Selain itu, sejumlah 64 SPBU nelayan sedang dalam tahap pembangunan. Pengadaan SPBU nelayan akan disesuaikan dengan kebutuhan sentra nelayan.

Pada tahun 2024, total kuota solar bersubsidi berkisar 19 juta kiloliter (kl) atau meningkat dibandingkan tahun ini sekitar 17 juta kl. ”Dengan meningkatnya kuota solar bersubsidi secara keseluruhan, maka solar subsidi untuk nelayan ikut meningkat tahun depan,” katanya.

Baca Juga: Nelayan Kian Terancam

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Sejumlah nelayan memperbaiki jaring di atas kapal yang tertambat di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jumat (2/10/2020).

Desain besar

CEO Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar, saat dihubungi terpisah, berpendapat, model kampung nelayan merupakan sebuah inisiatif cukup baik untuk membangun simpul ekonomi dan pemberdayaan perikanan secara terpadu di level desa. Akan tetapi, jumlah desa pesisir di Indonesia yang mencapai 10.000 desa dengan kondisi relatif tertinggal dinilai akan sulit dibenahi hanya dengan program 1-10 kampung nelayan per tahun.

”Dengan pola ini, butuh berapa ratus tahun baru desa dan kampung pesisir di Indonesia bisa diberdayakan? KKP perlu menyusun desain program dengan potensi dampak yang lebih luas dan signifikan bagi pemberdayaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Zulficar.

Sementara itu, efisiensi program seperti membangun SPBN, gudang pendingin, pabrik es skala kecil dalam program kampung nelayan modern dinilai bukan hal sulit dan tidak harus dilakukan pemerintah pusat. Program tersebut dapat dilakukan oleh daerah secara efektif, termasuk implementasi dan pengawasannya. KKP dinilai tidak perlu melakukan program yang dapat dilakukan oleh daerah.

KKP dinilai lebih perlu menyusun desain pemberdayaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir sehingga diketahui jumlah dan sebaran pelabuhan skala besar yang harus dikembangkan, pelabuhan penghubung, jumlah gudang pendingin, pabrik es, armada, SPBN, dan sebaran ideal kampung nelayan yang akan dibangun dalam satu desain besar. Desain besar ini menjadi rujukan daerah untuk pengembangan strategi dan program. Di sisi lain, KKP perlu memperjuangkan alokasi anggaran untuk menerapkan strategi pengembangan sektor perikanan.