Logo baru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beredar luas dituding memiliki kemiripan dengan logo salah satu perusahaan sistem dan solusi manajemen keuangan. KKP berencana segera merevisi logo tersebut.

Cerita tentang aktivitas warga di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Alok Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada pertengahan Agustus 2017.

Praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia masih marak dilakukan oleh kapal asing. Sementara pelanggaran oleh kapal ikan dalam negeri juga meningkat sehingga pengawasan perairan perlu diperkuat lagi.

Kebijakan pemerintah melarang kembali alat tangkap cantrang perlu dikawal serius serta melalui proses transisi peralihan alat tangkap.

Pengembangan aplikasi digital untuk nelayan dapat menjadi terobosan mendorong produktivitas nelayan. Namun, sosialisasi belum optimal menyentuh nelayan, terutama nelayan kecil.

Penggabungan atau merger BUMN Perikanan diharapkan berkontribusi mengurai ketimpangan hulu-hilir perikanan.

Ikan wader yang sebelumnya banyak ditemukan di sungai mulai terancam punah karena selama ini penangkapan yang masif tanpa disertai dengan usaha budidaya.

Layanan "Cekatan" atau cek kapal tanpa antrean diluncurkan di Cilacap untuk mempercepat proses perizinan bagi para nelayan. Diharapkan layanan berlangsung 10-15 menit.

Banyuwangi mulai ditunjuk sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sejak tahun 2012. Hingga 2020, total nilai ekpor dari Banyuwangi berjumlah 53 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 765 miliar.

Pemerintah mendorong ekspor perikanan tahun ini meningkat 15,31 persen. Sejumlah komoditas unggulan akan digenjot untuk ekspor.