Wapres Amin: Pembenahan Sektor Ketenagakerjaan Masih Jadi Tantangan
Wapres menyebut lebih dari setengah penduduk yang bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Hampir 60 persen pekerja bergerak di sektor informal, yang mengindikasikan tingkat produktivitas masih rendah.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sektor ketenagakerjaan Indonesia sudah mulai bangkit dan pulih pascapandemi Covid-19. Tingkat pengangguran terbuka ataupun setengah pengangguran menunjukkan penurunan, selaras dengan pertambahan penduduk yang bekerja. Namun, pembenahan sektor ketenagakerjaan masih menjadi tantangan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memberikan sambutan dalam acara penganugerahan Naker Award 2023 di Jakarta, Jumat (1/12/2023). Lebih lanjut, Wapres menyebut, lebih dari setengah penduduk yang bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Di samping itu, hampir 60 persen pekerja bergerak di sektor informal, yang mengindikasikan tingkat produktivitas masih rendah.
Menurut Wapres, masih ada tantangan digitalisasi yang tidak hanya menimbulkan kesenjangan digital, tetapi juga marjinalisasi digital bagi pekerja yang tidak terampil. Wapres menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bertumpu pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
Ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan, menuntut peran serta semua pemangku kepentingan. ”Saya menyambut baik penyelenggaraan acara ini sebagai platform untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa upaya memajukan sektor ketenagakerjaan tidak lepas dari keterkaitan berbagai elemen,” ucap Wapres Amin.
Wapres mengatakan, kehadiran tenaga kerja usia produktif menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pendapatan menengah. Namun, perlu dipastikan bahwa sumber daya yang ada tersebut merupakan pekerja dengan keterampilan menengah-tinggi, yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan berketerampilan menengah-tinggi pula, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa.
Wapres mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dari hulu ke hilir, dari proses pelatihan hingga tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, termasuk memastikan produktivitas tenaga kerja. Para pemberi kerja diminta konsisten menjamin hak-hak pekerja, sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.
Dalam hal percepatan penurunan stunting atau tengkes, misalnya, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi. Untuk itu, kata Wapres, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui. Begitu pula dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya.
Wapres juga meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama.
Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diarahkan, antara lain, untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat. Semua pelaku dunia usaha diharapkan senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja serta optimalisasi teknologi.
”Kedepankan pula prinsip inklusivitas, di antaranya dengan memberikan ruang dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas serta rekrutmen dengan prioritas pada tenaga kerja lokal,” ucap Wapres Amin.
Wapres juga meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama. Pemda harus memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan. ”Pastikan kepatuhan seluruh pihak terkait atas pelaksanaan regulasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan untuk kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terus membaik. Tingkat pengangguran terbuka dan setengah terbuka juga semakin menurun setelah pandemi Covid-19.
Ida kemudian melaporkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan Naker Award kepada para gubernur dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi terbaik di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam pemulihan pascapandemi Covid-19. ”Penghargaan ini tidak lain untuk meningkatkan motivasi kita semua untuk berperan dengan lebih maksimal lagi dalam pembangunan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Naker Award 2023 ini, kata Ida, adalah penggabungan dari berbagai penghargaan di Kemenaker. Pertama, penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diberikan kepada gubernur yang berhasil meraih prestasi dalam memajukan berbagai pencapaian indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya.
”Yang kedua, penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP). Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan membangun kesadaran sosial untuk menerapkan pengupahan yang adil dan berdaya saing melalui struktur dan skala upah,” katanya.
Selanjutnya, penghargaan Pengukuran Produktivitas yang diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil menunjukkan secara nyata keberhasilan dalam menerapkan konsep produktivitas dan kualitas dalam kehidupan usahanya, baik secara umum maupun secara khusus di bidang produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, serta penerapan dan penguasaan teknologi.
Selain itu, penghargaan Perusahaan Terbaik diberikan kepada perusahaan yang berhasil menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan nasional. Hal ini dilakukan melalui pertumbuhan penempatan tenaga kerja baru, inklusivitas dan komitmen ramah disabilitas, pengembangan kompetensi dan karier pekerja/buruh, serta perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja/buruh.
Penghargaan Perusahaan Terbaik diberikan kepada perusahaan yang berhasil menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Penghargaan kategori produktivitas Paramakarya diberikan kepada 50 perusahaan, di antaranya PT Pos Indonesia (Persero), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Garudafood Putra Putri Jaya, CV Sinar Jaya Plastindo, dan CV Sepiak Belitong. Masih dalam kategori produktivitas, penghargaan Pembina Produktivitas diberikan kepada enam kepala daerah, di antaranya Gubernur Jambi dan Gubernur Kalimantan Timur.
Adapun penghargaan kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan diberikan kepada 19 kepala daerah, di antaranya Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kalimantan Utara. Kategori penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Aida Rattan Industry, dan PT Mitra Prasmitha Selaras. Penghargaan kategori Perusahaan Terbaik 2023 diberikan kepada PT Midi Utama Indonesia, PT Bara Energi Lestari, PT Huawei Tech Investment, dan PT Alinex Resins Indonesia.