Selain potensi di sisi kuantitas, Wapres Amin meminta agar Indonesia jangan melupakan peningkatan kualitas SDM. Selain agar siap diserap dunia kerja, SDM bermutu juga penting dalam berwirausaha.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Berbagai kajian memprediksi Indonesia berpeluang keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah dan masuk menjadi lima besar ekonomi dunia. Salah satu faktor pendukung adalah berlimpahnya sumber daya manusia angkatan kerja berusia muda dan cakap digital.
Namun, pada saat sama, Indonesia juga masih memiliki tantangan yang tidak ringan. “Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Festival Pelatihan Vokasi 2023 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Menurut Wapres Amin, bonus demografi seyogianya mampu menjadi kekuatan besar yang menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa dan bukan malah membebani. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul ini membutuhkan komitmen tinggi dan sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Jangan sampai unggul hanya kuantitasnya saja, tetapi lupa kualitasnya, baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, maupun intelektual,” kata Wapres Amin.
Jangan sampai unggul hanya kuantitasnya saja, tetapi lupa kualitasnya, baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, maupun intelektual.
Untuk itu, Wapres Amin menambahkan, pemerintah juga terus menggerakkan upaya percepatan penurunan prevalensi tengkes dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kedua hal tersebut diyakini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan cita-cita Indonesia Emas.
“Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dilakukan tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satunya yakni pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas masyarakat,” ujar Wapres Amin.
Dari perspektif ketenagakerjaan, menurut Wapres Amin, penguatan pelatihan vokasi merupakan suatu respons kebijakan dalam rangka memenuhi permintaan angkatan kerja di berbagai sektor industri. Hal ini termasuk permintaan angkatan kerja di sektor jasa dan pasar kerja global yang semakin kompetitif.
Pemerintah berkomitmen menciptakan tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Demikian pula penyediaan payung hukum penguatan kebijakan berupa Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
“Akselerasi revitalisasi tersebut perlu terus disinergikan sehingga tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan mutu. Percepatan revitalisasi juga harus membenahi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga terus relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Wapres Amin.
Pada kesempatan tersebut Wapres Amin pun menuturkan beberapa pelaksanaan kebijakan pelatihan vokasi yang mesti terus dioptimalkan. Hal ini seperti akses pelatihan keterampilan yang belum merata, infrastruktur pelatihan vokasi yang kurang memadai, serta lemahnya sinergi antara dunia pelatihan vokasi dan industri.
“Sebagai perbaikan ke depan, saya ingin sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, prioritaskan kebijakan untuk mendorong fasilitasi pencarian kerja secara cepat, sehingga dapat mempertemukan kompetensi para pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari pemberi kerja,” ujarnya.
Selain itu, mesti ada penguatan dan transformasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemberian pelatihan kembali untuk memastikan pekerja memiliki keahlian yang dibutuhkan seiring dengan perubahan atau perkembangan tuntutan pekerjaan.
“Selanjutnya, pastikan adanya akselerasi pelatihan vokasi secara konsisten, guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tetapi juga untuk mendorong lahirnya wirausaha,” kata Wapres Amin.
Pastikan adanya akselerasi pelatihan vokasi secara konsisten, guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tetapi juga untuk mendorong lahirnya wirausaha.
Terakhir, Wapres Amin meminta optimalisasi berbagai terobosan pelatihan vokasi dengan mempertimbangkan keunggulannya, seperti durasi waktu lebih singkat dan sesuai kebutuhan industri. Pelatihan vokasi juga harus inklusif menjangkau semua kalangan.
Ketenagakerjaan dan isu sentral
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan beragam tantangan ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih menjadi isu sentral dan memerlukan langkah-langkah serta terobosan untuk menanganinya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“(Hal ini) Karena tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Ida.
Menurut Ida, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup.
Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Menteri Ketenagakerjaan Periode 2005-2009 Erman Soeparno, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, serta jajaran praktisi pelatihan produktivitas dan akademisi.
Adapun Wapres Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.