Jalan Pemerintah Jinakkan Harga Pangan Bakal Panjang

Stok dan harga beras pada akhir hingga awal tahun depan harus dijaga karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga politik. Jika hal itu tidak dilakukan, risikonya akan lebih besar dari komoditas lain.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Rabu (22/11/2023) sore. Pemerintah menggulirkan bantuan beras itu untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah sekaligus menurunkan harga beras.

JAKARTA, KOMPAS — Jalan pemerintah menjinakkan harga sejumlah bahan pangan pokok masih panjang. Hal itu lantaran ada pola musiman kenaikan harga pangan pada Natal dan Tahun Baru, pemilihan umum, dan Ramadhan-Lebaran 2024.

Di sisi lain, harga bahan pangan pokok yang naik pada beberapa pekan terakhir ini bertambah. Harga beras sudah turun, tetapi cenderung tinggi. Kondisi itu dibarengi dengan kenaikan harga gula pasir, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (27/11/2023). Kegiatan yang diikuti perwakilan setiap pemerintah daerah di Indonesia itu juga dihadiri perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan, dilihat dari trennya, inflasi menjelang akhir tahun biasanya akan naik. Hal itu diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan karena memasuki pemilihan umum (Februari) yang berdekatan dengan Ramadhan-Lebaran (Maret-April).

Untuk itu, setiap pemerintah daerah harus benar-benar dapat mengendalikan inflasi dengan mencermati dan mengantisipasi harga-harga bahan pangan pokok yang naik, serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lain.

”Di sisi lain, kekeringan akibat dampak El Nino mulai berlalu lantaran musim hujan telah tiba. Hujan bisa menjadi berkah untuk percepatan tanam. Namun, jika curah dan frekuensi hujan semakin besar dan tinggi bisa menyebabkan musibah. Hal ini juga perlu diantisipasi,” ujarnya.

Dilihat dari trennya, inflasi menjelang akhir tahun biasanya akan naik. Hal itu diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan karena memasuki pemilihan umum yang berdekatan dengan Ramadhan-Lebaran.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto juga mengingatkan akan ada kenaikan permintaan pada periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Merujuk hasil survei Kemendag terhadap peritel, permintaan barang kebutuhan pokok pada periode Natal dan Tahun Baru diperkirakan meningkat 15,4 persen.

Permintaan tersebut lebih rendah dari periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang sebesar 15,6 persen lantaran daya beli masyarakat masih lemah. Kendati begitu, permintaan itu lebih tinggi dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru sebelum pandemi Covid-19 yang sebesar 14,6 persen.

Kemendag mencatat, permintaan barang kebutuhan pokok pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan naik rata-rata 8,8-22,6 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada daging sapi (22,6 persen), beras (18 persen), gula pasir (16,1 persen), telur ayam (14,4 persen), minyak goreng (13,9 persen), dan daging ayam (13,6 persen).

”Kenaikan itu akan berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok. Untuk itu, suplai sejumlah bahan pangan itu harus diperhatikan,” kata Bambang.

Baca juga: Beras dan Isi Dompet Lima Tahun Terakhir

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto tengah menjelaskan hasil survei permintaan barang kebutuhan pokok dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan yang sama, BPS menyebutkan, per pekan keempat November 2023, sebanyak 357 kabupaten/kota atau 85 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH). Sepuluh daerah dengan IPH tertinggi adalah Lahat, Sijunjung, Solok Selatan, Tulangbawang, Rejang Lebong, Pesisir Selatan, Indragiri Hulu, Blitar, Bangka Barat, dan Blora.

Kenaikan IPH itu tidak terlepas dari kenaikan harga sejumlah pangan pokok, terutama cabai merah, gula pasir, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Cabai merah, misalnya, per pekan keempat November 2023, harga rata-rata nasional mencapai Rp 66.127 per kilogram.

”Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah terus bertambah dari 244 daerah pada pekan keempat Oktober 2023 menjadi 358 daerah pada pekan keempat November 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

Komoditas politik

Untuk beras, harganya mulai turun kendati masih stabil tinggi. Per pekan keempat November 2023, harga rata-rata beras medium Rp 13.170 per kilogram. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras telah berkurang dari 282 daerah pada pekan keempat Oktober 2023 menjadi 159 daerah pada pekan keempat November 2023.

Baca juga: Dana (Politik) Pangan

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET)

Hamparan sawah siap ditanami padi terlihat dari udara di kawasan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis (23/11/2023). Provinsi Aceh menempati urutan ketujuh sebagai daerah produsen beras nasional.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono mengingatkan agar pasokan dan harga beras di dalam negeri perlu dijaga, terutama pada Januari 2024. Kekeringan akibat dampak El Nino telah menyebabkan produksi beras di dalam negeri turun.

Hal itu membuat Indonesia terpaksa menambah pasokan beras melalui impor. Namun, impor beras pun sulit dilakukan lantaran harganya tinggi dan banyak negara produsen beras yang membatasi ekspor komoditas itu. Untuk itu, pasokan harus tetap perlu dijaga dengan mendorong produksi beras di dalam negeri.

”Hal ini sangat penting karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga komoditas politik. Jika kita tidak bisa menjaga pasokan dan harga beras, risikonya akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada komoditas lain,” kata Edy.

Menurut dia, untuk meningkatkan produksi beras, Kementan bersama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap jengkal sawah berjaringan irigasi teknis untuk segera ditanami padi. KSP sudah berkomunikasi dengan Kementan terkait hal itu.

Hal itu langsung ditindaklanjuti dengan menggulirkan program Tanam Culik. Program itu berupa penanaman padi secara langsung di areal persawahan yang baru saja panen. Petani setempat akan mendapatkan bantuan pupuk, benih, dan alat sarana-prasarana pertanian.

Hal ini sangat penting karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga komoditas politik. Jika kita tidak bisa menjaga pasokan dan harga beras, risikonya akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada komoditas lain.

Baca juga: Kantor Staf Presiden Ingatkan Hati-hati Kendalikan Harga Pangan

Selain itu, kata Edy, KSP juga melihat pemanfaatan air bendung atau bendungan baru untuk irigasi pertanian masih belum optimal. Hal itu terjadi lantaran saluran irigasi tersier banyak yang kurang layak.

”Untuk itu, kami berharap setiap daerah yang berada di wilayah kerja bendungan baru berkoordinasi dengan kementerian terkait agar bisa memiliki saluran irigasi teknis yang layak,” katanya.

Kamis pekan lalu, Kementan menggulirkan program Tanam Culik atau penanaman padi usai panen di Desa Ngadipuro dan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Progam Tanam Culik di Tuban ditargetkan di sawah seluas 7.000 hektar pada November dan 12.000 hektar pada Desember 2023. Adapun khusus Kecamatan Widang, target penanamannya seluas 3.750 hektar pada November dan 3.250 hektar pada Desember 2023.

”Ini namanya tanam culik. Selesai panen, langsung kita tanam. Penanaman itu masuk pada periode masa tanam I (Oktober 2023-Maret 2024). Program itu juga menjadi salah upaya Kementan mengurangi impor beras,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui siaran pers.

Baca juga: Mentan Amran: RI Harus Kembali ke Swasembada Beras