”Oase” Pangan Murah Wartek Inflasi dan Segoro Amarto

Wartek Inflasi di Jawa Timur, Kios Pantau Segoro Amarto di Yogyakarta, dan Gerai TPID Eka Pandohop di Palangkaraya menjadi ”oase” bagi masyarakat di tengah harga sejumlah pangan pokok melambung tinggi.

UNDEFINED

Salah satu Warung Tekan (Wartek) Inflasi yang didirikan Pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan Perum Bulog. Warung ini menjadi tempat Bulog menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 10.900 per kilogram.

Harga sejumlah pangan pokok membumbung tinggi dan pelan-pelan menggerus dompet masyarakat. Sejumlah daerah berinisiatif melahirkan warung dan kios penjaga dompet tersebut. Meski belum masif, setidaknya warung dan kios itu bisa menjadi ”oase” masyarakat memperoleh pangan murah dan terjangkau.

Di Jawa Timur, terdapat Warung Tekan (Wartek) Inflasi. Di Yogyakarta, muncul Kios Pantau Segoro Amarto. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hadir Gerai TPID Eka Pandohop. Ketiganya memiliki kisah tersendiri. Kisah inisiatif pemerintah daerah yang bergotong royong dengan Perum Bulog, pedagang pengecer, dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk meredam kenaikan harga pangan.

Wartek Inflasi pertama kali muncul di Madiun, Jawa Timur, pada medio September 2022. Semula, warung itu adalah gerai masker gratis yang beroperasi saat pandemi Covid-19. Lantaran Covid-19 sudah mereda dan harga pangan mulai naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, gerai itu diubah menjadi Wartek Inflasi. Per Oktober 2023, Wartek Inflasi itu berjumlah tujuh warung.

Warung itu ditopang dengan lima mobil logistik yang akan berkeliling mengisi ulang bahan-bahan pokok. Saat ini, ada empat bahan kebutuhan pokok yang didistribusikan di Wartek Inflasi, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan cabai rawit. Komoditas itu didapat dari kerja sama dengan Bulog dan pedagang.

Harganya dibanderol sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Beras medium, misalnya, harganya dibanderol Rp 10.900 per kilogram (kg). Per 14 November 2023, harga rata-rata nasional beras medium berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas Rp 13.910 per kg.

”Kalau harganya lebih tinggi (dari HET atau HAP di tingkat konsumen), kami menyubsidi selisih harga tersebut. Hal itu kami lakukan untuk komoditas cabai rawit,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi, Rabu (8/11/2023), melalui siaran pers.

Di Jawa Timur, terdapat Warung Tekan (Wartek) Inflasi. Di Yogyakarta, muncul Kios Pantau Segoro Amarto. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hadir Gerai TPID Eka Pandohop.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Seorang petugas mengemas beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog kemasan 5 kilogram di kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (6/11/2023).

Di tengah kenaikan sejumlah harga pangan pokok, pemerintah pusat menggulirkan program insentif fiskal tahun anggaran 2023 dengan pagu Rp 8 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1 triliun dialokasikan khusus untuk insentif daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi.

Pemerintah melalui Bapanas juga memiliki anggaran dekonsentrasi Rp 142 miliar pada 2023. Dana itu dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Misalnya untuk menyubsidi harga pangan atau memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Pemerintah pusat juga telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah (pemda) agar memanfaatkan dana belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengendalikan inflasi.

Baca juga: Beban Pemerintah Jaga Inflasi dan Daya Beli Tambah Berat

Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Perum Bulog Cahyaningtiyas Respinatri mengatakan, Wartek Inflasi berperan sebagai pengendali pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Wartek tersebut juga menjadi hub pendistribusian beras SPHP di pengecer atau kios lain di sekitarnya.

”Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses beras dengan harga terjangkau atau seharga HET. Harga beras di daerah tersebut juga menjadi lebih stabil lantaran kenaikannya dapat ditahan,” katanya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (13/11/2023).

DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Salah satu Kios Pantau Segoro Amarto yang didirikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Perum Bulog. Kios ini didirikan untuk menyediakan bahan pangan harga terjangkau atau sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pasar penyeimbang

Di Yogyakarta, Bulog bekerja sama dengan Bank Indonesia, BPD DI Yogyakarta, serta Pemerintah Provinsi dan Kota Yogyakarta mengendalikan inflasi melalui Kios Pantau Segoro Amarto. Kios ini pertama kali didirikan pada Mei 2016 di Pasar Beringharjo, Yogyakarta oleh TPID Kota Yogyakarta. Kini, kios tersebut dikembangkan juga di dua pasar lain, yakni Kranggan dan Prawirotaman.

Nama kios ini terinspirasi dari gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majuning Ngayogyakarto (Segoro Amarto) yang diluncurkan Sultan Hamengku Buwono X di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, pada Desember 2010. Filosofi Segoro Amarto ini memiliki empat pilar, yakni kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan.

Cahyaningtiyas menjelaskan, Kios Pantau Segoro Amarto berada di pasar rakyat atau pasar tradisional. Kios itu memiliki sejumlah fungsi, yakni referensi, barometer, dan penstabil harga bahan pokok. Kios itu juga berfungsi sebagai lokasi operasi pasar.

”Kami berperan sebagai pemasok utama sejumlah bahan pokok untuk kios itu, terutama beras, gula, tepung terigu, dan minyak goreng. Adapun peran pemda adalah menyediakan tempat dan sarana pendukung, serta mengalokasikan anggaran untuk honorarium penjaga kios,” ujarnya.

Kepada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menegaskan, Kios Pantau Segoro Amarto didirikan bukan sebagai pesaing bagi para pedagang pasar. Kios ini berfungsi sebagai penjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta dan menjadi rujukan harga-harga kebutuhan pokok di pasar.

Selain Bulog, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng distributor lain, yakni PT Pangan Surya Makmur. Mereka menyediakan produk-produk petani dan peternak lokal, seperti telur, bawang, dan daging ayam beku. Tujuannya adalah agar kios dapat terus beroperasi jika terjadi kekurangan stok bahan pangan yang dijual (Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, 16 Agustus 2023).

Kios Pantau Segoro Amarto didirikan bukan sebagai pesaing bagi para pedagang pasar.

Baca juga: Kantor Staf Presiden Ingatkan Hati-hati Kendalikan Harga Pangan

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (tengah), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey (kiri), dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kanan) saat meninjau penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar di gerai Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Selain Wartek Inflasi dan Kios Segoro Amarto, Bulog bekerja sama dengan TPID Kota Palangkaraya mendirikan Gerai TPID Eka Pandohop di Pasar Kahayan. Fungsinya lebih kurang sama, yakni menyediakan stok pangan pokok, terutama beras, yang harganya terjangkau atau sesuai HET bagi masyarakat.

Menurut Cahyaningtiyas, Bulog memasok beras SPHP, beras premium pulen, gula pasir, tepung terigu, dan daging beku di gerai tersebut. Pemasarannya bekerja sama dengan TPID Kota Palangkaraya sehingga bisa lebih tepat sasaran ke konsumen langsung. Gerai TPID tersebut akan dikembangkan juga di Pasar Datah Manuah, Palangkaraya, untuk memperluas gerakan pengendalian inflasi pangan.

”Ke depan, Bulog bekerja sama dengan pemda dan TPID akan terus menduplikasi warung dan kios itu di daerah-daerah lain. Warung dan kios itu diharapkan dapat menjadi pasar penyeimbang harga bahan pangan pokok,” katanya.

Di tengah harga pangan yang masih tinggi, warung dan kios itu menjadi ”oase” bagi masyarakat. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masyarakat dapat memiliki tempat alternatif untuk mengakses bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Seiring dengan berjalannya waktu, semoga ”oase” itu tetap terjaga, tak surut sebagai pasar penyeimbang harga.

Baca juga: Beras dan Isi Dompet Lima Tahun Terakhir