Pengusaha Menilai Penting Integritas MK

Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi memengaruhi pandangan investor khususnya ketidakpastian sebuah kasus hukum yang mungkin timbul kemudian hari.

FAKHRI FADLURROHMAN

Para pengunjung melihat-lihat stan di Jakarta Fair Kemayoran 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Festival yang sudah memasuki gelaran ke-54 itu bertemakan "Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia". Tema tersebut diharapkan dapat memacu semangat para pelaku usaha untuk terus bangkit dari waktu ke waktu.

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etik di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi meningkatkan kepercayaan publik pada sistem hukum. Dunia usaha menilai sangat penting lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi menjaga integritasnya.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (7/11/2023), Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan, Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Atas dasar itu, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, apa yang belakangan terjadi di dalam tubuh MK sedikit banyak memengaruhi pandangan investor, khususnya asing, terhadap ketidakpastian hukum di Tanah Air.

Baca juga: UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi

Ia menilai, sangat penting bagi hakim MK untuk mematuhi kode etik dan menjaga integritas. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, para hakim telah memperkuat kepercayaan publik pada keadilan sistem hukum. ”Penting untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan terus melakukan perbaikan untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh industri padat karya berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Mereka menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencabut Permenaker No 5 Tahun 2023 yang melegalkan pemotongan upah buruh hingga 25 persen.

Ia berharap, setelah adanya keputusan MKMK, MK dapat tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan keadilan sehingga memberi dampak pada lingkungan hukum yang stabil untuk bisnis.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Muhammad Maulana menilai, putusan MKMK meminta betul agar para hakim MK belajar dari kasus ini dan lebih menjaga egalitarian, menolak intervensi, dan memulihkan kepercayaan publik. ”Hakim MK ke depan harus menaati kode etik dan perilaku hakim,” ujarnya.

Tidak mudah berubah

Maulana menekankan bahwa kepastian hukum penting untuk memberi kepastian dalam berbisnis sehingga sebaiknya produk hukum tidak mudah berubah-ubah.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi memandang, pada dasarnya apa yang terjadi dengan MK dinilai publik sebagai konflik kepentingan antara paman dan keponakan. Hal itu mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Baca juga: Relaksasi Bisa Berpengaruh pada Iklim Investasi

Meski demikian, hasil dari MKMK sudah diputuskan. Ia berharap hal tersebut tidak menjadi preseden buruk. ”Keputusan MKMK justru harus menjadi koreksi dan hukum harus dipatuhi. Semoga pemilu tetap berjalan secara damai agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan dunia usaha,” kata Syam.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pelaku usaha perwakilan dari sejumlah daerah menggelar produk andalan mereka dalam Pameran Jogja Trade Expo di mal Jogja City Mall, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/10/2023). Pameran menampilkan bermacam potensi usaha di berbagai daerah serta untuk mendorong pertumbuhan investasi.

Kompas juga menghubungi sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor dan asosiasi terkait hasil putusan sidang MKMK. Namun, kebanyakan enggan berkomentar lebih lanjut terkait putusan MK. Selain ada yang masih menunggu situasi, ada juga yang menilai hal hal itu tidak berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian domestik.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Start-up Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro berpendapat, investor di start up berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Hal ini berbeda dengan investor pasar modal yang cenderung berinvestasi dalam jangka pendek.

”Kami yang investasi ke start up memiliki time horizon 5-8 tahun sehingga tidak terlalu fokus terhadap gejolak politik dan lain-lain. Fokus utamanya adalah makroekonomi, seperti tingkat suku bunga acuan, konflik geopolitik, pandemi, iklim usaha, dan peraturan terkait ekosistem,” ujarnya.

Baca juga: Kepastian Hukum Diperlukan demi Stabilitas Bisnis