Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kepastian hukum
Bagikan
Pelaku Usaha Menunggu Kepastian Hukum Perppu Cipta Kerja
Pemerintah memastikan perppu langsung berlaku sejak diundangkan meski proses politik masih bergulir di DPR. Berbagai substansi yang menjadi kekhawatiran pengusaha akan diperjelas dalam penyusunan peraturan turunan.
Ekonomi
路
Jangan Jadi Sarjana Undang-undang
Hukum selalu koheren dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan belum tentu bersukmakan keadilan. Paradigma seperti ini harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum sehingga mereka layak disebut sarjana hukum.
Opini
路
Presiden: Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum bagi Investor
Presiden menyebutkan Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena ekonomi Indonesia pada 2023 bergantung pada investasi dan ekspor. Dengan adanya perppu ini, kata Mahfud MD, inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja gugur.
Politik & Hukum
路
Mengurai Kusut Cipta Kerja di Ambang Resesi Dunia
Sudah lewat satu tahun sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sampai hari ini, revisi tak kunjung dimulai, membawa kekaburan hukum dan ketidakpastian ekonomi.
Ekonomi
路
Memastikan Pemulihan Tak Diciderai Ketidakpastian
Berbagai risiko ketidakpastian hukum dan politik perlu segera dikelola untuk meredam guncangan ekonomi tahun depan. Semua berpulang pada niat politik pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan, bukan mencederainya.
Ekonomi
路
Iklan
Bergulat dengan Kepentingan di Tahun Politik
Di tahun politik, kerawanan dan godaan politik dalam penegakan hukum berpotensi meningkat. Ada sejumlah faktor yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga ada peluang mengatasinya.
Politik & Hukum
路
Antisipasi Dampak Elektoral DOB, UU Pemilu Perlu Direvisi
Alokasi kursi DPR dan daerah pemilihan perlu ditata ulang untuk mengisi jabatan elektoral di daerah otonom baru.
Hukum
路
Pemerintah: DKPP Bukan Lembaga Superior atas Penyelenggara Pemilu Lain
Pemerintah dalam sidang uji materi UU Pemilu di MK menegaskan DKPP bukanlah lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya. Sebab, sifat putusan DKPP tidak sama dengan final mengikat pada lembaga peradilan.
Politik & Hukum
路
MK Mulai Sidangkan Pengujian UU Penetapan Perppu Covid-19
MK akan mulai menyidangkan uji formil dan materiil UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu Covid-19. Sejumlah pihak menilai, pengujian formil undang-undang tersebut diperlukan karena penetapan Perppu Covid-19 cacat formil.
Politik & Hukum
路
Presiden: Kerja Cepat, Ubah Mental Koruptif
Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat daerah untuk mendukung agenda strategis nasional. Salah satunya dengan mengubah mental koruptif dan lamban bekerja
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan