Pemerintah Siapkan Insentif Sektor Properti

Pemerintah menyiapkan instrumen insentif untuk sektor properti bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini ditempuh untuk menstimulasi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo pada acara Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ketidakpastian global akibat perubahan iklim dinilai semakin parah dengan perang yang meluas. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan instrumen insentif, termasuk menyubsidi uang administrasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menstimulasi perekonomian Indonesia.

Rencana pembahasan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Selasa (24/10/2023). ”Pada hari ini, kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia pun menyiapkan instrumen insentif, termasuk menyubsidi uang administrasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menstimulasi perekonomian Indonesia.

Baca juga: Jajak Pendapat ”Kompas”: Rumah bagi Kalangan Berpendapatan Rendah

Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa insentif untuk menjaga momentum ekonomi tersebut akan diberikan pada sektor properti atau perumahan. ”Kita nanti akan putuskan, mungkin akan segera putuskan, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) akan ditanggung oleh pemerintah,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Presiden Jokowi menuturkan, pemerintah akan menanggung uang administrasi Rp 4 juta. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu menstimulasi perekonomian Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hunian rumah tapak terus bermunculan di Bekasi, Jawa Barat, seperti yang terlihat di kawasan Kedungjaya, Senin (9/1/2023). Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan menyalurkan 220.000 rumah subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tahun 2023.

Pembebasan PPN dorong investasi

Seusai acara, Presiden Jokowi menjelaskan lebih jauh kepada wartawan bahwa rencana insentif pada dunia properti tersebut dinilai akan efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, properti melibatkan banyak sektor, mulai dari industri semen, batubara, keramik, kaca, kayu, hingga lainnya.

Presiden menambahkan, pemerintah ingin memberikan insentif pembebasan PPN untuk rumah dengan harga tertentu. Adapun batas rumah yang mendapat insentif akan diputus dalam rapat. ”Tapi, belum diputuskan ya, nanti sore diputuskan,” ujar Presiden.

Hal ini dinilai akan mendorong investasi di perumahan. Selain itu, ekspor akan terus dijaga dan diupayakan terus meningkat. Ke depan, investasi juga diharap terus tumbuh. ”Karena basis pertumbuhan ekonomi kita masih di konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Tapi, kalau kita bisa meningkatkan ekspor kita, meningkatkan investasi kita, itu yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Presiden.

Baca juga: Realisasi Investasi Semester I-2023 Mencapai Rp 678,7 Triliun

Hal tersebut disampaikan Presiden sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin besar dan rumit saat ini. Tantangan ini dimulai dengan perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan dengan kekeringan akibat super El Nino. Produksi beras menurun di semua negara dan sebanyak 22 negara mengerem ekspor bahan pangan.

Pelemahan ekonomi global ditambah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dalam waktu lama, menurut Presiden, memperumit kondisi negara-negara berkembang. Sebab, arus modal menjadi kembali ke AS.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di salah satu sudut fasilitas kilang di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (4/4/2023). Kilang tersebut memiliki kapasitas terpasang 150.000 barel per hari atau 150 MBSD dan menghasilkan produksi seperti avtur, bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar khusus (BBK), propylene, dan elpiji.

Sehari sebelumnya, beberapa faktor, salah satunya pelemahan ekonomi global, itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kurs dollar menguat dan melemahkan nilai rupiah. Hingga Senin (23/10/2023), rupiah hampir menyentuh Rp 16.000 per dollar AS.

Baca juga: Depresiasi Rupiah Mulai Senggol Manufaktur

Perang memperumit ekonomi global

Perang menambah kerumitan kondisi perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina belum jelas kapan berakhir, kini perang Hamas-Israel sudah berlangsung dan semakin mengkhawatirkan. ”Larinya bukan perang di Israel dan Palestina (saja), tetapi meluas melebar ke Lebanon, melebar ke Suriah, melebar, misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara karena harga minyak pasti akan naik,” kata Presiden.

Sejauh ini, per Senin (23/10/2023), harga minyak Brent masih di 89 dollar AS per barel. Namun, bila perang terus meluas, menurut Presiden, bisa saja harga minyak melonjak sampai 150 dollar AS per barel. ”Inilah yang harus kita waspadai, hati-hati semuanya, baik sisi moneter maupun sisi fiskal,” kata Presiden.

Secara terpisah, saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2023) siang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, dalam rapat lanjutan di Istana dibahas PPN untuk perumahan.

”Terutama untuk mendorong sektor perumahan yang PDB-nya (produk domestik bruto) real estate, rendah, turun 0,67 (persen). PDB konstruksi 2,7 (persen), di mana kontribusinya terhadap PDB ini 14-16 persen, jumlah tenaga kerjanya 13,8 juta (orang), kontribusi pajaknya 9,3 persen, dan PAD (pendapat asli daerah) 31,9 persen,” kata Airlangga.

Baca juga: Presiden: Bantu Rakyat Punya Hunian Layak

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Untuk rumah di bawah Rp 2 miliar

Airlangga mengatakan, pada rapat tersebut Presiden Jokowi meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar. ”Dan, ini akan berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan. Sesudah bulan Juni nanti, PPN 50 persen ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Kemudian, masyarakat berpenghasilan rendah diberikan bantuan administratif. ”Kira-kira bantuan administratif cost-nya itu, termasuk BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan yang lain, sekitar Rp 13,3 juta dan pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp 4 juta, dan ini sampai tahun 2024,” kata Airlangga.

Kira-kira bantuan administratif ’cost’-nya itu, termasuk BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan yang lain, sekitar Rp 13,3 juta dan pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp 4 juta, dan ini sampai tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memandang, dampak konflik Israel-Palestina tidak sebesar perang Rusia-Ukraina. ”Hal ini karena Rusia-Ukraina memang ekonomi besar dan peranannya terhadap perekonomian dunia juga besar terhadap suplai energi dan juga suplai pangan, khususnya gandum dari Ukraina,” kata Faisal.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal

Insentif usaha mikro juga perlu ditingkatkan

Hal yang dikhawatirkan dari perang Israel-Palestina adalah dampaknya terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak jika perang meluas. ”Apabila harga minyak meningkat, dampaknya bisa sampai pada tekanan terhadap subsidi BBM di dalam negeri dan inflasi secara tidak langsung terhadap kelompok pangan,” katanya.

Baca juga: RI Dorong ASEAN Susun Kerangka Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal

Menurut Faisal, pengetatan moneter sebagai reaksi terhadap yang dilakukan AS juga dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. ”Sehingga dalam kondisi spending makin ketat, moneter juga cenderung mengetat, maka fiskal juga memang harus intervensi untuk melawan perlambatan ini, salah satunya insentif untuk spending kalangan menengah ke bawah, termasuk di antaranya untuk pemilikan rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujar Faisal.

Selain itu, Faisal mengatakan, dibutuhkan pula stimulasi dalam bentuk program-program padat karya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengontrol harga barang-barang melalui pengendalian inflasi. Demikian pula insentif untuk pengusaha mikro perlu ditingkatkan dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini.