Apindo Siapkan Peta Jalan Ekonomi bagi Pemerintahan Baru

Pelaku usaha tengah menyusun peta jalan kebijakan ekonomi yang akan diserahkan ke setiap kandidat calon presiden sebagai rekomendasi penyusunan program ekonomi.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani (tengah) bersama Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar (kanan) dan para ketua bidang Apindo lainnya dalam konferensi pers bertajuk pandangan dunia usaha di masa transisi kepemimpinan negara 2024 di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha meyakini transisi kepemimpinan negara di tahun 2024 tidak akan membuat arah kebijakan ekonomi melenceng dari yang telah berjalan. Guna memastikan kebijakan yang berkesinambungan, asosiasi pengusaha menyiapkan peta jalan kebijakan ekonomi untuk pemerintahan baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah di jalan yang tepat. Kandidat calon presiden diharapkan dapat melanjutkan program ekonomi yang dirasa sudah tepat, khususnya terkait reformasi struktural dan pemerataan pembangunan.

Shinta meyakini reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral yang pemerintah lakukan saat ini dapat dilanjutkan untuk peningkatan daya saing manufaktur, ekspor, dan penciptaan ekonomi berkelanjutan.

”Risiko diskontinuitas (kebijakan) selalu ada apa lagi untuk pemimpin baru. Tetapi, pada pemilu kali ini, kami cukup optimistis melihat bahwa ada sense (dari para capres) untuk keberlanjutan (kebijakan),” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/11/2023).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kendaraan melintas di Jalan Tol Bali Mandara, Bali, Rabu (11/10/2023). Jalan Tol Bali Mandara merupakan salah satu dari tujuh jalan tol layang di Indonesia.

Kendati baru secara informal mendengar ide program-program ekonomi kandidat calon presiden, Shinta menilai transisi kepemimpinan baru di 2024 akan melahirkan kebijakan bidang sosial, ekonomi, investasi, dan perdagangan yang baru. Ini akan menjadi faktor penentu iklim investasi tanah air.

Shinta berujar sangat penting bagi asosiasi pengusaha di Indonesia untuk mengawal transisi kepemimpinan di Tanah Air. Untuk itu, Apindo menyiapkan peta jalan kebijakan perekonomian yang dibuat setiap lima tahun sekali untuk diserahkan kepada semua calon presiden.

Baca Juga: Investor ”Wait and See”, Gagasan Ekonomi Kandidat Capres Dinanti

Peta jalan kebijakan ekonomi yang akan memetakan kondisi tiap sektor usaha serta kebijakan mana yang sudah tepat dan tidak tepat sehingga membutuhkan perbaikan.

Di dalam peta jalan tersebut terangkum masukan Apindo terkait kondisi ekonomi makro dan keuangan, pembangunan berkelanjutan perdagangan Internasional, teknologi dan informasi, ketenagakerjaan, perpajakan.

Adapun intervensi kebijakan untuk agenda perbaikan sektoral meliputi manufaktur, energi dan sumber daya mineral, pertanian dalam pengertian luas, pariwisata, infrastruktur, properti dan kawasan ekonomi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN sekitar 40 persen.

Pembuatan peta jalan tersebut, lanjut Shinta, dimulai dengan melakukan focus group discussion (FGD) dengan para pelaku usaha dan konsultan. Apindo juga melakukan survei ke lebih 2.000 perusahaan.

Shinta mengatakan, dalam waktu dekat, dokumen peta jalan itu akan diserahkan ke tiap-tiap kandidat sebagai rekomendasi penyusunan visi-misi ekonomi. Dengan demikian, ia berharap peta jalan tersebut bisa diadopsi oleh para calon pemimpin yang baru.

”Masukan-masukan ini bersifat mikro berdasarkan kondisi riil di lapangan per sektor. Calon-calon presiden ini harus tahu apa saja yang bekerja, apa yang tidak. Supaya mereka punya gambaran kondisi tiap sektor seperti apa dan bisa mengadopsinya dalam program ekonomi mereka,” katanya.

Hingga saat ini belum ada kandidat calon presiden yang secara spesifik menyampaikan ide kebijakan ekonomi makro. (Mohammad Faisal)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan, secara historis, Apindo telah bersinergi dalam banyak program pemerintah, khususnya dalam implementasi lima kebijakan ekonomi, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Menurut Sanny, terkait penyederhanaan regulasi, saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah kluster perizinan usaha di antaranya yang berkaitan dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) hingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang (KKPR).

”Pemerintah berikutnya juga harus lebih profesional dan result-oriented dalam menciptakan perubahan ekosistem ekonomi yang nyata,” ujar Sanny.

Baca juga : Apindo: Indonesia Berpeluang Menjadikan ASEAN Lebih Kompetitif

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup terkait pembangunan ibu kota negara Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai hingga saat ini belum ada kandidat calon presiden yang secara spesifik menyampaikan ide kebijakan ekonomi makro.

Menurut Faisal, masyarakat butuh mendengar gagasan-gagasan ekonomi dari para kandidat calon presiden. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah ke depannya dalam menghadapi tekanan ekonomi global hingga lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah.

”Ada beberapa kelemahan (kebijakan ekonomi) pemerintah saat ini yang harus diperbaiki, baik dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuannya, maupun dalam hal inklusivitas, artinya bukan hanya menekankan pada pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi,” katanya.