Kementan Diminta Buktikan Realisasi Produksi Beras

Kementerian Pertanian menyebut produksi beras masih surplus kendati harga naik tinggi. Hal ini terjadi lantaran ada anomali yang membuat hukum penawaran dan permintaan kurang berlaku.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (ketiga dari kanan) bersama jajaran memanen padi unggul di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Selasa (19/9/2023). Produktivitas padi yang dipanen di daerah tersebut berkisar 8-9 ton per hektar. Panen padi di musim kemarau ini merupakan bagian program Gerakan Nasional Pengendalian Dampak El Nino.

JAKARTA, KOMPAS — Lagi-lagi, masalah akurasi data realisasi tanam padi dan produksi beras kembali mencuat. Kementerian Dalam Negeri meminta Kementerian Pertanian merekonsiliasi data itu dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan.

Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Negeri secara daring di Jakarta, Senin (9/10/2023). Selain perwakilan pemerintah daerah, rapat itu juga dihadiri, antara lain, perwakilan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (NFA), Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Satuan Tugas Pangan Polri.

Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras pada tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun akibat dampak El Nino.

Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya.

Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Permintaan Tito itu terkait dengan pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosa Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area (KSA) yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait hukum permintaan dan penawaran.

Merujuk data tersebut, Kementan menyebutkan, produksi beras pada September dan Oktober 2023 diperkirakan masing-masing sebanyak 2,34 juta ton dan 2,2 juta ton. Kemudian pada November dan Desember 2023, produksinya diperkirakan masing-masing 1,65 juta ton dan 1,37 juta ton.

Adapun total produksi beras pada Januari-Desember 2023 sebanyak 30,83 juta ton. Apabila ditambah total beras impor Bulog sebanyak 2,9 juta ton, ketersediaan beras akhir tahun diperkirakan menjadi 33,73 juta ton. Sementara itu, dengan kebutuhan selama setahun sebanyak 30,84 juta ton, pada akhir tahun ini, masih akan ada surplus beras 2,89 juta ton.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengaku ketersediaan beras memang masih cukup berlimpah meskipun harganya tinggi. Hal ini terjadi lantaran ada anomali yang membuat hukum penawaran dan permintaan kurang berlaku.

Ketersediaan beras memang masih cukup berlimpah meskipun harganya tinggi. Hal ini terjadi lantaran ada anomali yang membuat hukum penawaran dan permintaan kurang berlaku.

Baca juga: Pemerintah Bersiap Hadapi Kemungkinan Terburuk Darurat Beras

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi tengah menjelaskan data Perkiraan Prognosa Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi anomali harga beras itu. Beberapa di antaranya adalah kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat; serta ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi ke sejumlah daerah dan struktur pasar beras di Indonesia.

”Saat ini, margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) beras terefisien sebesar 8 persen, sedangkan tertinggi 28 persen. Faktor inilah yang menyebabkan disparitas harga beras antardaerah,” kata Suwandi.

Selain itu, lanjut Suwandi, struktur pelaku dan pasar perberasan Indonesia sangat kompleks. Di tingkat penggilingan, misalnya, jumlah penggilingan kecil, sedang, dan besar tidak imbang. Dari 168.000 penggilingan di Indonesia, penggilingan kecil paling banyak jumlahnya, yakni 160.000 penggilingan.

Adapun penggilingan besar sebanyak 1.000 penggilingan dan sedang sebanyak 7.000 penggilingan. Faktor inilah yang membuat penggilingan kecil tidak mendapatkan gabah.

“Selain itu, sistem rantai pasok perberasan cukup panjang, yakni terdapat sembilan pelaku, antara lain, pedagang penebas, pengepul, penggilingan, distributor, dan pengecer,” katanya.

Baca juga: Jaga Efisensi Distribusi Pangan Pokok

Tidak hanya beras

Dalam rapat tersebut juga terungkap, harga beras medium mulai sedikit turun meskipun masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Selain itu, kenaikan harga komoditas pangan tidak hanya terjadi pada beras. Harga gula pasir juga naik kendati tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan, harga beras medium mulai turun pada pekan I Oktober 2023. Salah satu faktornya adalah pemerintah telah mengguyur beras Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Food Station.

Pemerintah juga telah memberikan bantuan beras bagi 21,35 juta keluarga tidak mampu. Selain menjadi bantalan sosial bagi mereka, bantuan beras itu juga dapat mengurangi pembelian beras di pasar.

Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA, per 9 Oktober 2023, harga rata-rata nasional beras medium secara nasional Rp 13.230 per kg. Harga tersebut turun dari Rp 13.310 per kg pada 4 Oktober 2023 menjadi Rp 13.180 per kg pada 7 Oktober 2023. Namun, harga komoditas pokok itu pelan-pelan naik kembali.

Baca juga: Kementan Janjikan Tambahan Produksi Beras pada Desember 2023

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wariyanto yang sejak tahun 1997 berjualan bahan pangan di Pasar Mede, Cilandak, Jakarta, sedang menunggu pembeli, Senin (14/8/2023). Wariyanto mengeluhkan semakin sepinya pelanggan berbelanja seiring dengan naiknya harga bahan pangan seperti beras dan gula pasir.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, harga rata-rata beras secara nasional pada pekan I Oktober 2023 sebesar Rp 13.674 per kg. Dari 276 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sebanyak 138 daerah yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Kenaikan harganya berkisar 3,94-11,97 persen dari HET.

Harga gula pasir juga melonjak tinggi menjadi 15.496 per kg pada pekan I Oktober 2023. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga gula pasir juga bertambah dari 246 kabupaten/kota menjadi 324 kabupaten/kota.

”Pada September 2023, inflasi gula pasir sebesar 1,39 persen secara bulanan dan 5,1 persen secara tahunan. Andilnya terhadap inflasi tahunan sebesar 0,01 persen,” katanya.

Baca juga: Di Balik (Angka) Inflasi