Kementan Janjikan Tambahan Produksi Beras pada Desember 2023
Kementerian Pertanian yakin ada surplus beras sebanyak 1,46 juta ton pada 2023. Surplus itu akan ditambah beras hasil panen di lahan program Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino di 10 provinsi.
Oleh
HENDRIYO WIDI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian menjanjikan akan ada tambahan produksi beras pada Desember 2023. Tambahan itu berasal dari program Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino di areal persawahan seluas 569.374 hektar.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian, Selasa (3/10/2023), mengatakan, Kementan yakin tetap akan ada surplus beras sebanyak 1,46 juta ton pada 2023. Surplus itu akan ditambah beras hasil panen di lahan program Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino di 10 provinsi.
Kesepuluh provinsi itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Per 31 September 2023, perkiraan luas tanam padi di daerah-daerah tersebut mencapai 305.658 hektar (ha) dari target 569.374 ha.
”Panen padi di areal persawahan itu diperkirakan berlangsung pada Desember 2023,” kata Batara dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta.
Panen padi di areal persawahan itu diperkirakan berlangsung pada Desember 2023.
Dalam rapat yang sama pada 18 September 2023, Kementan memperkirakan produksi beras di lahan tersebut 5 ton per ha. Dengan areal tanam seluas 569.374 ha, beras yang dihasilkan diperkirakan 2,84 juta ton.
Kendati demikian, Kementan mengakui kekeringan panjang akibat El Nino juga berdampak pada ketersediaan air di sejumlah areal persawahan program Gernas itu. Kementan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat turut mengatasi persoalan itu.
Batara menyatakan, di beberapa tempat dibutuhkan upaya bersama pemda untuk pengadaan air bagi persawahan tersebut. Kementan sudah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan sumber-sumber air berupa sumur pompa listrik.
”Selain itu, kami juga berharap pemda juga mengidentifikasi iklim di daerah masing-masing karena ada sejumlah daerah yang suhunya basah, seperti di Sumatera Utara yang sudah hujan. Dinas pertanian setempat bisa memanfaatkan kondisi itu untuk mengoptimalkan tanam padi secara swadaya,” katanya.
Penambahan produksi beras itu diperlukan untuk menambal penurunan produksi beras akibat dampak El Nino. Kementan memperkirakan, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga pekan keempat September 2023, 297 kabupaten/kota atau 57,78 persen dari 514 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Jumlah tersebut bertambah dari 230 kabupaten/kota pada pekan pertama September 2023.
Dari 297 daerah itu, 178 daerah mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan, yakni 7,4-17,64 persen. ”Daerah dengan kenaikan harga beras 17,64 persen berjumlah 29 kabupaten/kota,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
BPS juga mencatat, inflasi beras per September 2023 sebesar 5,61 persen secara bulanan dan 18,44 persen secara tahunan. Inflasi bulanan beras itu tertinggi sejak Februari 2018 atau lima tahun terakhir, sedangkan inflasi tahunan beras tertinggi sejak 2014 atau sembilan tahun terakhir.
Dari 297 daerah itu, 178 daerah mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan, yakni 7,4-17,64 persen.
Dalam rapat tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Tomsi Tohir Balaw meminta setiap daerah yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional harus berupaya ekstra keras menurunkan inflasi. Beberapa upaya bisa dilakukan, seperti meningkatkan perdagangan antara kabupaten/kota tetangga atau daerah surplus dan daerah defisit pangan.
Ia juga meminta Bulog semakin masif mendistribusikan bantuan beras bagi keluarga tidak mampu dan operasi pasar beras di daerah-daerah yang inflasi berasnya tinggi. Langkah itu juga perlu dibarengi upaya proaktif pemda dalam pengendalian inflasi.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menuturkan, Bulog mengalami kesulitan mendistribusikan beras ke daerah-daerah kepulauan dan pegunungan. Daerah-daerah itu antara lain Kepulauan Mentawai, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mamasa.
”Untuk memasok beras ke daerah-daerah kepulauan, kami masih menunggu kondisi ombak bersahabat agar kapal-kapal kami bisa berlayar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemda setempat untuk mendistribusikan sekaligus bantuan beras untuk tiga bulan pada Oktober ini,” katanya.
Berdasarkan data Bulog, per 2 Oktober 2023, realisasi penyaluran bantuan beras bagi rumah tangga tidak mampu tahap II sudah mencapai 197.959 ton dari total 640.000 ton. Bulog juga telah mengguyur beras ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sebanyak 3.501 ton.
Stok beras Bulog tercatat 1,77 juta ton. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah dan komersial masing-masing sebanyak 1,7 juta ton dan 69.206 ton. Selain itu, Bulog juga sudah menyelesaikan kontrak 2 juta ton beras impor. Sebanyak 1,067 juta ton sudah berada di gudang dan sisanya masih tahap pengemasan, bongkar, dan pengiriman.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (NFA) akan merelokasi dana dekonsentrasi pengendalian inflasi pemda yang sama sekali belum merealisasikan dana itu. Dari total dana Rp 142 miliar, realisasi serapannya baru Rp 9,36 miliar atau 6,56 persen per 2 Oktober 2023.
”Ada enam daerah yang realisasinya masih nol persen, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain merelokasi dana itu, kami juga akan mengurangi alokasi dana tersebut tahun depan bagi daerah-daerah yang sama sekali tidak merealisasikannya,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto.