Realisasi penyerapan utang baru pada lelang surat utang negara akhir-akhir ini kerap di bawah target. Gejolak pasar keuangan global dan sikap The Fed yang agresif membuat pemerintah berhati-hati menambah utang.
Oleh
AGNES THEODORA, AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
·4 menit baca
Ilustrasi penukaran valuta asing
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan menambah pembiayaan Rp 9,29 triliun dari hasil lelang surat utang negara (SUN) pada 3 Oktober 2023. Jumlah utang baru yang diserap itu jauh di bawah target indikatif Rp 19 triliun. Pemerintah lebih berhati-hati menarik utang baru di tengah gejolak pasar keuangan global dan kebijakan The Fed yang agresif.
Jumlah total penawaran yang masuk pada lelang SUN tanggal 3 Oktober 2023 adalah Rp 22,42 triliun. Dari total penawaran itu, pemerintah memutuskan hanya memenangkan penawaran sebesar Rp 9,29 triliun. Nilai serapan utang baru lewat instrumen SUN itu jauh di bawah target indikatif sebesar Rp 19 triliun dan target maksimal Rp 28,5 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, tren hasil lelang SUN di bawah target itu juga terjadi pada lelang-lelang sebelumnya. Pada lelang 8 dan 22 Agustus 2023, dari target indikatif Rp 13 triliun, pemerintah hanya menyerap surat utang sebesar Rp 9,85 triliun dan Rp 7,87 triliun.
Pada lelang 5 September 2023, pemerintah juga menyerap pembiayaan di bawah target, yakni Rp 13,2 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun. Penyerapan SUN di atas target sempat terjadi pada lelang 19 September 2023, yakni Rp 15,8 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun.
Direktur SUN Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, keputusan menyerap SUN di bawah target itu diambil dengan mempertimbangkan imbal hasil (yield) SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, serta kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini.
Di sisi lain, pasar SUN sedikit melandai karena imbas kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang masih agresif mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) di level tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer).
Tren hasil lelang SUN di bawah target itu juga terjadi pada lelang-lelang sebelumnya.
”Penurunan itu didorong oleh sikap wait and see investor atas sikap hawkish (agresif) para pejabat The Fed yang diyakini masih akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini dan akan menahan tingkat suku bunganya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama,” kata Deni dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).
Sikap kehati-hatian dalam menarik utang baru juga terlihat dari keputusan pemerintah untuk menyerap hanya 1,8 persen dari total penawaran investor asing di lelang SUN. Minat asing pada surat utang pemerintah sebenarnya naik Rp 2,08 triliun dibandingkan lelang sebelumnya, yakni Rp 2,72 triliun.
Itu menunjukkan kepercayaan asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia untuk jangka panjang masih terjaga. Mayoritas penawaran investor asing adalah untuk SUN bertenor panjang (11 tahun) yang mencapai Rp 2,58 triliun atau 94,8 persen dari total penawaran investor asing. Namun, pemerintah hanya memenangkan lelang asing sebesar Rp 160 miliar atau 1,8 persen dari total penawaran atau awarded bids.
Tekan ongkos utang
Tahun ini, pemerintah memang lebih berhati-hati menarik utang baru. Kemenkeu mencatat, sampai Agustus 2023, penerbitan surat utang hanya mencapai Rp 198 triliun atau baru 28,4 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp 712,9 triliun. Pembiayaan itu turun 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, kehati-hatian pemerintah yang tampak lewat realisasi penyerapan surat utang yang minim pada lelang beberapa bulan terakhir ini masih dalam batas aman. Sebab, sampai Agustus, APBN masih surplus Rp 147,2 triliun atau 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
”Artinya, kebutuhan pembiayaan kita memang sejauh ini belum terlalu besar sehingga penarikan utang baru dibatasi. Di sisi lain, kita juga masih punya saldo anggaran lebih (SAL) dari tahun lalu yang bisa menopang pembiayaan,” katanya saat dihubungi, Rabu (4/10/2023).
Di sisi lain, keputusan pemerintah itu masuk akal dalam konteks menekan ongkos utang (cost of borrowing) pemerintah agar tidak melonjak terlalu tinggi. Pasalnya, seiring kebijakan The Fed yang hawkish, imbal hasil surat utang AS (US Treasury) telah melejit hingga menembus level tertinggi sejak tahun 2007.
Pada Selasa (3/10/2023), imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun sudah naik 11 basis poin menjadi 4,8 persen. Seiring dengan itu, imbal hasil SUN tenor 10 tahun milik pemerintah Indonesia juga telah menembus 7 persen.
Keputusan pemerintah itu masuk akal demi menekan ongkos utang ( cost of borrowing) pemerintah agar tidak melonjak terlalu tinggi.
Imbal hasil atau tingkat kupon surat utang yang tinggi itu akan menambah ongkos berutang pemerintah dan memberatkan APBN. Untuk tahun depan saja, beban pembayaran bunga utang negara sudah mendekati Rp 500 triliun dan menduduki alokasi terbesar di komponen belanja pemerintah pusat.
”Dengan yield US Treasury yang naik itu, investor saat lelang akan request yield atau kupon yang tinggi juga dari SUN kita. Oleh karena itu, pemerintah memilih tidak menyerap permintaan yang non-kompetitif dari peserta lelang,” kata Josua.
BI waspada
Secara terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayani mengatakan, kebijakan moneter AS yang masih agresif menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Apalagi, sentimen itu terus berubah-ubah.
Pada pertengahan tahun ini, The Fed sempat memberi sinyal suku bunga acuannya naik satu kali lagi pada November 2023 dan turun signifikan pada tahun 2024. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan suku bunga FFR masih akan bertahan tinggi sampai awal tahun depan.
BI pun tetap waspada mencermati volatilitas pasar keuangan meski sebenarnya ekonomi domestik Indonesia masih stabil. ”Setiap hari, kita mendengar ada pernyataan dari anggota Dewan Gubernur The Fed, dan pasar langsung swing-nya besar sekali. Kami dari bank sentral tetap aware meski ekonomi kita masih tumbuh positif karena gejolak dan ketidakpastian itu masih ada,” katanya.