Beras, Gula, dan BBM Bakal Picu Inflasi September Ini

Beras, gula pasir, dan BBM nonsubsidi diperkirakan bakal berandil besar terhadap inflasi September 2023. Di sisi lain, stok beras Bulog yang semula 1,52 juta ton mulai bertambah menjadi 1,72 juta ton.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Seorang warga membawa beras yang disalurkan dalam program Bantuan Pangan Pemerintah Tahap II-2023 di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (19/9/2023). Pemerintah menggulirkan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah secara bertahap pada September-November 2023 sebanyak 640.000 ton.

JAKARTA, KOMPAS — Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9/2023), mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, tren harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kilogram (kg).

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023, bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jawa Barat menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang pengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta.

BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 persen. Dari IPH tersebut, sebesar 3,21 persen berasal dari kenaikan harga beras.

Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jawa Barat menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi lantaran kenaikan harga beras.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pergerakan harga beras dan gula pasir dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (25/9/2023). BPS memperkirakan beras dan gula pasir akan berkontribusi besar terhadap inflasi September 2023.

Selain beras, lanjut Amalia, harga gula pasir juga meroket. Harga rata-rata komoditas pokok itu pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg. Kenaikan harga gula itu terjadi di 236 kabupaten/kota.

"Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya.

Pada 1 September 2023, pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi karena ada kenaikan harga minyak mentah dunia. Pertamax dan dexlite (solar nonsubsidi) masing-masing, misalnya, dinaikkan Rp 800-Rp 900 per liter dan Rp 2.300-Rp 2.500 per liter.

Dalam rapat itu juga terungkap, pemerintah melalui Perum Bulog terus melakukan operasi pasar beras dan mempercepat pendistribusian bantuan beras bagi 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah. Per 24 September 2023, Bulog telah mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 2.500-3.000 ton kemasan 5 kg ke pedagang pengecer.

Baca juga: Pemerintah Bersiap Hadapi Kemungkinan Terburuk Darurat Beras

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Kepala Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menjelaskan stok beras Bulog dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (25/9/2023). Per 22 September 2023, stok beras Bulog bertambah menjadi 1,72 juta ton dari semula 1,52 juta ton pada awal September 2023.

Bulog juga telah menambah pasokan beras Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sebanyak 1.256 ton. Bulog juga telah menyalurkan 120.275 ton beras dari target 640.000 ton beras untuk 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (NFA) dan Menteri Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah berpartisipasi aktif menstabilkan stok dan harga pangan, termasuk beras. Salah satunya dengan mengoptimalkan realisasi dana dekonsentrasi dari NFA senilai total Rp 142 miliar untuk mengendalikan inflasi daerah. Dari total dana tersebut, realisasinya baru Rp 3,87 miliar atau 2,71 persen.

Hingga kini, masih ada 16 provinsi yang sama sekali belum merealisasikan dana itu. Beberapa di antaranya adalah Banten, Sulawesi Barat, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

”Pemerintah daerah merupakan kunci menstabilkan harga pangan, terutama beras. Jika ada hambatan, tolong dikomunikasikan. Jika kurang, bisa diambilkan dari dana belanja tidak terduga. Apabila ragu-ragu menggunakannya, konsultasikan dengan kejaksaan setempat,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jika ada hambatan, tolong dikomunikasikan. Jika kurang, bisa diambilkan dari dana belanja tidak terduga. Apabila ragu-ragu menggunakannya, konsultasikan dengan kejaksaan setempat.

Baca juga: Kelas Bawah Tanggung Kenaikan Harga Beras Terbesar

SUCIPTO

Pekerja sedang mengemas beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang milik Bulog Kalimantan Timur-Kalimantan Utara di Kota Balikpapan, Kaltim, Rabu (6/9/2023). Program beras murah disebarkan Bulog untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran yang memicu inflasi.

Produksi dan stok

Dalam rapat itu, BPS juga mengingatkan defisit beras berpotensi terjadi hingga akhir tahun kendati masih ada daerah yang panen. Ada lima provinsi dengan potensi panen padi tertinggi pada September-November 2023, yakni Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun, curah hujan di daerah-daerah tersebut masih rendah sehingga berpotensi mengurangi luas panen.

Pada Oktober 2023, misalnya, dari lima provinsi itu, hanya Lampung yang luas panenan padi diperkirakan meningkat dari 63.650 hektar (ha) menjadi 67.460 ha. Adapun luas panen di Jawa Barat diperkirakan berkurang dari 123.570 ha menjadi 118.860 ha. Begitu juga di Sulawesi Selatan, luas panen diperkirakan berkurang dari 105.470 ha menjadi 95.080 ha.

”Defisit dan penurunan produksi beras memang menjadi siklus tahunan, sedangkan kebutuhan konsumsi beras rata-rata 2,55 juta ton per bulan. Namun, tahun ini, potensi penyusutan produksi itu berpotensi lebih banyak lantaran dampak El Nino,” kata Amalia.

Baca juga: Indonesia Bakal Kehilangan 1,2 Juta Ton Beras gara-gara El Nino

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan, stok beras Bulog per 22 September 2023 sebanyak 1,723 juta ton. Sebanyak 1,659 juta ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya 63.910 ton adalah stok beras komersial. Stok itu bertambah dari awal September 2023 yang sebanyak 1,52 juta ton.

”Stok beras tersebut berasal dari impor dan pengadaan dalam negeri. Hingga kini, kami masih terus mengupayakan mengimpor beras. Kami juga berupaya menambah CBP dari dalam negeri meski yang didapat sedikit, yakni sekitar 100 ton per hari,” tuturnya.

Tahun ini, Bulog mendapatkan kuota impor beras sebanyak 2,3 juta ton. Per 22 September 2023, Bulog sudah merealisasikan kontrak pembelian beras dari negara lain sebanyak 1,85 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 1,028 juta ton sudah berada di gudang Bulog, sedangkan sisanya masih dalam pembongkaran, pengemasan, dan perjalanan.

Baca juga: Menjaga Pangan, Harga, dan Bumi