Presiden Jokowi Berharap Operasi Pasar Dapat Menurunkan Harga Beras

Presiden Jokowi mengharapkan operasi pasar yang akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat mulai menurunkan harga beras. Secara berbarengan juga ada bantuan pangan beras bagi keluarga penerima manfaat.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan, Badan Urusan Logistik dan Badan Pangan Nasional akan menggelar operasi pasar pekan ini. Operasi pasar dengan mengguyurkan beras secara masif ini diharapkan dapat mulai menurunkan harga beras.

”Ya, ini saya melihat harga-harga sangat baik di sini. Bahkan untuk bawang merah tadi saya melihat harga yang biasanya di atas Rp 30.000, pernah Rp 40.000, hari ini saya melihat sudah di angka Rp 17.000,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya seusai peninjauan di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menuturkan, harga cabai turun karena diproduksi atau ditanam di Provinsi Banten. ”(Hal) yang memang masih sedikit masalah di beras, di titik-titik (peninjauan) tadi. Tapi, memang, operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan (Nasional) pada minggu ini,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Inflasi Beras Tak Terhindarkan, Bantuan Digelontor

Ada upaya simultan untuk menangani masalah beras ini. Pertama, ada pembagian bantuan sosial pangan 10 kilogram per keluarga penerima untuk 21,3 juta keluarga. ”Kedua, Bulog juga akan melakukan operasi pasar ke ritel-ritel, ke Cipinang, semuanya akan diguyur beras secara masif. Kita harap dengan itu harga beras akan mulai turun,” kata Kepala Negara.

Bulog juga akan melakukan operasi pasar ke ritel-ritel, ke Cipinang, semuanya akan diguyur beras secara masif. Kita harap dengan itu harga beras akan mulai turun.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat di Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan terhitung dari September hingga November mendatang. Saat mengunjungi Banten kali ini, Presiden Jokowi pun turut menyerahkan secara langsung bantuan tersebut kepada KPM di Kantor Kecamatan Jombang, Cilegon.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan kepada para penerima bahwa bantuan 10 kg beras akan diberikan. ”Jadi, setelah kemarin dibagi tiga bulan, sekarang tiga bulan lagi dibagi 10 kg, 10 kg, 10 kg,” kata Presiden Jokowi.

Siti, salah satu penerima bantuan yang hadir, mengaku bersyukur atas bantuan beras yang diserahkan Presiden Jokowi. ”Dapat beras, dapat sembako, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi,” kata Siti.

Baca juga: Bantuan Pangan Pemerintah untuk Turunkan Harga Beras

Penerima bantuan lainnya, Elina, juga bersyukur atas bantuan dari pemerintah dan berharap penyaluran bantuan bagi masyarakat dapat terus berlanjut. ”Bagi kami alhamdulillah dapat bantuan. Mudah-mudahan seterusnya, jangan berhenti di sini biar rakyat kecil kebantu,” kata Elina.

Turut mendampingi Presiden dalam penyerahan bantuan tersebut adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers dalam kunjungan kerjanya di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).

Isu struktural ”hantu” ketahanan pangan

Sementara itu, ahli kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, kerentanan Indonesia terhadap harga beras global sebenarnya adalah cerminan dari serangkaian isu struktural yang telah lama menghantui ketahanan pangan Indonesia. Isu struktural dimaksud mulai kepemilikan lahan, urbanisasi, hingga kebijakan impor yang kerap menjadi solusi jangka pendek.

Menurut Achmad Nur, ada beberapa langkah strategis yang harus segera diambil Indonesia. Pertama, mengingat urgensi situasi saat ini, pemerintah harus segera melakukan operasi pasar terbuka.

“Ini bukan hanya untuk menstabilkan harga beras di pasar domestik, melainkan juga untuk memberikan kepastian pasokan kepada masyarakat. Langkah ini harus didukung dengan transparansi data stok pangan nasional agar masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya,” kata Achmad Nur melalui rilis tertulis, Selasa.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Cadangan Beras Cukup sampai Akhir Tahun

Selanjutnya, Achmad Nur menuturkan, investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti jalan, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan, harus menjadi prioritas. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi beras dari daerah produksi ke konsumen akan lebih efisien serta mengurangi biaya dan kehilangan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Dengan membawa hasil pertanian, sebuah mobil bak terbuka melintasi jalan di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (21/7/2023). Mengikuti kontur kawasan yang bergunung-gunung, jalanan yang menjadi urat nadi wisata dan ekonomi warga Tengger tersebut berkelok-kelok dan naik turun.

Mengedukasi petani tentang teknik pertanian modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang efisien, serta manajemen lahan juga dinilai merupakan hal esensial. Pelatihan ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.

”Mengingat banyaknya petani muda yang beralih profesi, program pemberdayaan khusus untuk generasi muda harus diluncurkan. Ini bisa berupa insentif, akses modal dengan bunga rendah, atau pelatihan bisnis pertanian,” ujarnya.

Integrasi teknologi dalam pertanian, seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan, aplikasi pertanian untuk pemantauan cuaca, dan mesin-mesin modern, juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengingat dinamika pasar global, membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal pangan dapat menjadi solusi jangka panjang. Kerja sama ini dapat berupa pertukaran teknologi, penelitian bersama, atau bahkan pembentukan cadangan pangan regional.

Baca juga: Teknologi Digital Mewujudkan Pertanian Berkualitas dalam Genggaman

Achmad Nur berpendapat, meskipun impor mungkin diperlukan dalam situasi tertentu, ketergantungan berlebihan dapat menghambat perkembangan industri beras domestik. ”Kita harus memfokuskan upaya untuk meningkatkan produksi domestik, baik melalui peningkatan luas tanam maupun produktivitas,” ujarnya.

Kita harus memfokuskan upaya untuk meningkatkan produksi domestik, baik melalui peningkatan luas tanam maupun produktivitas.

Terakhir, dalam setiap kebijakan pertanian, kesejahteraan dan budaya petani harus selalu menjadi prioritas. ”Ini berarti memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil panennya, memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, dan dihormati sebagai pemangku kepentingan utama dalam industri pangan,” katanya.