Inflasi Beras Tak Terhindarkan, Bantuan Digelontor

Inflasi harga beras tak bisa ditahan. Dampak buruk pada warga miskin diatasi dengan bantuan pangan.

NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Kepala Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sela peninjauan ke Gudang Bulog, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau Gudang Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di Kelapa Gading, DKI Jakarta, Senin (11/9/2023). Dalam kesempatan itu, Presiden mengakui kenaikan harga beras tak bisa dihindari. Namun, warga miskin diupayakan mendapatkan bahan pangan. Ketersediaan cadangan beras untuk operasi pasar juga dipastikan.

Presiden mengakui semua negara sedang mengalami kekeringan akibat El Nino, termasuk tujuh provinsi di Indonesia. ”Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini (Bogor), nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting, stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada,” kata Presiden kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Bulog Budi Waseso menyebutkan, stok Bulog saat ini sudah 1,6 juta ton dan akan ditambah 400.000 ton beras impor. Tambahan ini sudah tiba sekitar 350.000 ton dan sisanya akan rampung November ini.

Stok beras ini dinilai sangat baik. Sebab, kata Presiden, biasanya cadangan beras pemerintah (CBP) berkisar 1,2 juta ton saja. ”Ini kita memiliki dua juta (ton beras) sehingga kita tidak usah khawatir,” tambahnya.

NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meninjau persediaan beras di Gudang Bulog, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Namun, inflasi harga beras memang diakui tak bisa dihindari. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut inflasi beras sampai Agustus lalu sudah di angka 7,9 persen. Sementara itu, harga beras operasi pasar atau dikenal dengan nama program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) naik September ini.

Budi Waseso menyebut ini sebagai penyesuaian akibat gangguan pada persediaan. Ketika produksi kurang akibat El Nino, harga beras dipastikan naik. Di sisi lain, kata Budi Waseso, saat ini pascapanen gadu dengan hasil beras berkualitas baik dan pasti menjadi beras premium. Adapun penyesuaian SPHP, menurut dia, mengikuti harga BBM dan kurs dollar AS. ”Dengan penyesuaian ini, inflasi pasti ikut terkerek dong,” ujarnya.

Harga beras operasi pasar atau SPHP awalnya Rp 9.450 per kilogram atau Rp 47.250 dalam kemasan lima kilogram. Setelah penyesuaian harga awal September ini, harga menjadi Rp 10.900 per kilogram atau 54.500 per lima kilogram.

Baca juga: Presiden Jokowi: Inflasi Terkendali, tetapi Harga Beras Masih Jadi Tantangan

Arief mengatakan, harga beras di semester kedua biasanya bergerak naik akibat produksi beras di semester kedua biasanya lebih rendah daripada semester sebelumnya. Dampak kekeringan, seperti disampaikan Menteri Pertanian, bisa merusak panen 1,2 juta hektar.

Karena itu, menurut Arief, inflasi beras tak bisa ditahan. Apalagi, ada beberapa kenaikan biaya produksi. Harga gabah kering giling (GKG) saat ini sudah ada yang di atas Rp 7.000. Ini berarti harga beras bisa di atas Rp 12.000.

NINA SUSILO

Beras bantuan pangan ditimbang di Gudang Bulog, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Mengatasi dampak inflasi ini, pemerintah memilih memastikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah tetap memiliki bahan pangan. Karena itu, penyaluran bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dipercepat dari Oktober, November, Desember menjadi September, Oktober, November. Masing-masing keluarga menerima 10 kg beras.

”Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” kata Presiden.

Sepanjang 3 bulan ini, akan digelontorkan sekitar 630.000 ton beras. Selain itu, masih ada beras SPHP atau operasi pasar. Supaya tak disalahgunakan, apalagi diekspor lagi oleh pedagang, beras operasi pasar ini dikemas dalam kantong plastik lima kilogram.

Kendati terjadi inflasi harga beras, Presiden menyebut inflasi di Indonesia masih terkendali di 3,2 persen. Dengan bantuan pangan dan operasi pasar SPHP, Presiden optimistis inflasi beras akan terjaga di sekitar angka 3 persen.

Ke depannya, pemerintah tetap menjajaki kemungkinan impor beras dari negara lain. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada 4 September lalu di Istana Merdeka, Jakarta, misalnya, Presiden Jokowi menyinggung impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja. Hal ini, disebutnya, dalam perjalanan dan sebagiannya menjadi bagian dari 400 ton beras impor.

NINA SUSILO

Petugas Bulog menunjukkan kualitas beras yang disiapkan untuk bantuan pangan.

Ke depan, untuk memastikan cadangan beras pemerintah, penjajakan dengan negara-negara lain, seperti Bangladesh, Republik Rakyat China, dan India, terus dilakukan.

Selain impor, saat ini Indonesia perlu memproduksi pangan di negeri sendiri. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian serta kementerian/lembaga diperintahkan Presiden Jokowi ikut terlibat. Kementerian PUPR, misalnya, menyiapkan infrastruktur, baik 60 waduk, 1.250 sumur bor, 5.000 embung, maupun 50 sumur. Kemudian BUMN yang bergerak di bidang pangan dan pupuk akan turun tangan. Adapun Kementerian Pertanian diminta menyiapkan benih yang tahan panas disesuaikan dengan lokasinya atau persiapan menanam di rawa-rawa

Di sisi lain, kata Arief, penyiapan cadangan pangan pemerintah sangat penting. Karena itu, Badan Pangan Nasional diminta menyediakan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan ini bersama Bulog dan Id Food. Pengaturan mengenai penganekaragaman pangan dan keamanan pangan sudah menegaskan swasembada karbohidrat ataupun swasembada protein sesuai kecocokan wilayah tersebut. Selain itu, Kerja Sama Antardaerah (KAD) dipersiapkan agar daerah yang defisit bahan pangan tertentu bisa mengambil dari daerah yang surplus.