Pembiayaan Perumahan Berbasis Lingkungan Didorong

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada tahun 2023. Prinsip bangunan gedung hijau perlu diterapkan dalam pembangunan dan renovasi rumah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga bersantai sembari menikmati suasana sore di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan latar gedung pencakar langit, Minggu (25/6/2023). Ruang terbuka hijau di Kompleks GBK ini dulunya adalah lahan lapangan golf driving range. Hutan kota ini bisa dinikmati secara gratis. Banyak warga menghabiskan waktu di sini sekadar untuk ngobrol, makan bersama, membaca buku, bermain bersama keluarga, hingga membuat konten untuk media sosial.

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau dinilai merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Pemerintah menginisiasi eksosistem pembiayaan rumah yang terjangkau dengan prinsip bangunan hijau.

Pemerintah telah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada tahun 2030, serta terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di tahun 2050.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, laporan Climate Transparency 2022 menyebutkan bahwa bangunan gedung merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon di Indonesia. Emisi tersebut terdiri dari 4,6 persen emisi langsung, seperti pembakaran untuk penghangat dan memasak; serta 24,5 persen secara tidak langsung, seperti jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan, melalui implementasi konsep bangunan gedung hijau. Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Baca juga: Prospek Bangunan Hijau di Asia Pasifik Menjanjikan

Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau berupa pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau.

”Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” ujar Herry dalam keterangan resmi, Rabu (23/8/2023).

KOMPAS/RIZA FATHONI

Panorama jalur hijau dengan latar belakang deretan gedung pencakar langit di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Saat ini ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota baru 9 persen. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) mengatur luas RTH minimal 30 persen dari keseluruhan kawasan. Namun, upaya itu sulit dilakukan karena Jakarta kota yang padat sehingga terkendala keterbatasan lahan. Pemprov DKI melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan menargetkan pemenuhan kawasan hijau di Jakarta hingga 11 persen.

IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.

Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah sepanjang tahun 2015-2021, serta 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui program 1 juta rumah. Meski demikian, masih terdapat kekurangan (backlog) kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain bangunan gedung hijau yang tahan iklim.

Ekosistem pembiayaan

Guna mendukung ekosistem pemenuhan kebutuhan hunian secara optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk ekosistem pembiayaan perumahan pada tahun 2023 yang diprakarsai Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk industri perumahan yang berbasis lingkungan.

Baca juga: Krisis Energi Bisa Direduksi dengan Bangunan Hijau

”Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif. Sebab, permasalahan backlog perumahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu program saja,” tutur Herry.

Meski demikian, masih terdapat kekurangan ( backlog) kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain bangunan gedung hijau yang tahan iklim.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menambahkan, pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Program pembiayaan itu telah berjalan di sejumlah negara Eropa dan Jepang. Adapun di Indonesia, pembiayaan perumahan hijau tergolong baru.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)

Terminal Joyoboyo di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/10/2020). Dengan konsep terminal hijau, Terminal Joyoboyo yang dilengkapi gedung parkir dikembangan sebagai jejaring tranportasi terpadu di Kota Surabaya.

”Pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, Kementerian keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, di antaranya insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan untuk kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.

Konsep perumahan berkelanjutan perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. ”Untuk menuju ke perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi,” ujarnya saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region, Selasa (22/8/2023).

Transisi energi merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau, tetapi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau untuk sektor energi. Transisi energi merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau, tetapi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Melalui inisiatif transisi energi, Indonesia optimistis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030 atau 160 juta ton pada 2040. ETM menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau.

Baca juga: Pengaruh Konsep Green Building bagi Kesembuhan Pasien