Implementasi Undang-Undang Bebas Produk Deforestasi Uni Eropa bikin dag-dig-dug Indonesia dan sejumlah negara. Indonesia sudah menyiapkan sejumlah langkah. Bagaimana dengan negara lain yang terdampak?
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Pekerja memindahkan tandan buah sawit petani ke atas truk untuk dikirim ke pabrik pengolahan sawit di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (27/7/2022).
Undang-Undang Bebas Produk Deforestasi Uni Eropa atau EUDR membuat geger dunia. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara juga bakal kena getahnya. Sampai-sampai, Indonesia berencana mengajak 19 negara melawan kebijakan itu.
Negara lain yang bakal terimbas regulasi itu antara lain India, Brasil, Argentina, Peru, Bolivia, Meksiko, Ghana, Ekuador, Guatemala, Kolombia, Honduras, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sama seperti RI, pemangku kepentingan terkait di setiap negara tersebut dag-dig-dug komoditas ekspor unggulannya tak bisa masuk atau harus menambah biaya tinggi untuk masuk ke pasar Uni Eropa (UE).
EUDR melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar UE. Komoditas itu antara lain kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, dan karet serta produk-produk turunan atau olahan, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat.
Regulasi itu mewajibkan produk-produk bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi atau berdasarkan citra satelit dan koordinat sistem pemosisi global (GPS). Perusahaan besar punya waktu 18 bulan dan perusahaan kecil 24 bulan untuk mematuhi berbagai persyaratan dalam regulasi yang berlaku sejak 29 Juni 2023.
Brasil yang kehilangan kawasan hutan primer seluas 1,7 hektar (ha) pada 2022 dag-dig-dug dengan regulasi UE itu. Negara produsen daging sapi terbesar kedua dunia dan kedelai peringkat pertama dunia pada 2022 itu juga mengekspor kedua komoditas itu ke UE.
UE mencatat, pada 2021, UE mengimpor 32 juta ton (13,9 miliar euro) dan 739.000 ton (3,2 miliar euro) produk daging sapi dan kulit dari Brasil. Asosiasi Agribisnis Brasil (ABAG) mengecam kebijakan UE itu dan meminta Pemerintah Brasil mencari cara menolak EUDR.
”Brasil telah mengatur deforestasi berdasarkan jenis dan zonasi hutan. Beberapa area diizinkan dibuka dan program penghijauan juga dijalankan. Penerapan EUDR merupakan langkah sepihak UE tanpa mendengarkan Brasil,” kata Kepala ABAG Luiz Carlos Carvalho (Reuters, 19 April 2023).
Thailand, negara produsen karet terbesar dunia, yakni 4,7 juta ton pada 2022, juga khawatir terhadap implementasi EUDR. Total ekspor karet dan olahan karet negara tersebut ke UE pada 2022 senilai 2,31 miliar dollar AS. Thailand juga baru saja meluncurkan kembali perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan UE pada 15 Maret 2023.
Pada 12 Juni 2023, Kementerian Luar Negeri Thailand berdialog dengan delegasi UE terkait implementasi EUDR. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Thailand, pertemuan itu berfokus pada potensi dampak EUDR di Thailand, terutama bagi komoditas karet, dan langkah-langkah persiapan implementasi EUDR. Thailand juga meminta UE membantu pemangku kepentingan Thailand yang bakal terimbas EUDR, terutama petani kecil.
Data 10 besar negara dengan tingkat kehilangan hutan primer terluas, laju penambahan hutan primer yang hilang, dan laju penurunan kehilangan hutan primer pada 2022.
Beramai-ramai protes
Sementara itu, India keberatan dengan penerapan EUDR. Pada 18 Mei 2023, Global Trade Research Initiative (GTRI) merilis, total nilai produk ekspor India pada 2022 yang bakal terimbas EUDR mencapai 1,3 miliar dollar AS. Produk-produk itu mencakup kopi, kulit mentah dan olahan, minyak kue, kertas, dan mebel kayu.
GTRI menyarankan Pemerintah India bergandengan tangan dengan negara-negara lain yang terdampak EUDR untuk mengangkat masalah ini di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah India juga perlu meningkatkan kesadaran produsen dan eksportir tentang persyaratan kepatuhan uji tuntas.
India dapat memanfaatkan sistem lacak rantai blok (blockchain) yang diterapkan Otoritas Pengembangan Ekspor Produk Pertanian dan Makanan Olahan (APEDA) India untuk ekspor anggur ke UE. Sistem itu bisa diperluas atau diadopsi ke komoditas lain (The Economic Times, 1 Agustus 2023).
GTRI merilis, total nilai produk ekspor India pada 2022 yang bakal terimbas EUDR mencapai 1,3 miliar dollar AS. Produk-produk itu mencakup kopi, kulit mentah dan olahan, minyak kue, kertas, dan mebel kayu.
Indonesia juga mengajak negara-negara yang bakal terdampak EUDR untuk memprotes kebijakan UE itu. Bersama Malaysia, Indonesia berhasil membentuk Gugus Tugas Gabungan EUDR setelah dua kali berdialog dengan perwakilan UE pada Mei dan Juni 2023.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberi sambutan saat meresmikan bursa kripto Commodity Future Exchange (CFX) di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengajak 14 negara lain, termasuk Malaysia, untuk memprotes kebijakan UE. Saat ini, Indonesia tengah menyusun surat keberatan kedua dan mengajak 19 negara lain yang terdampak.
”Bagi Indonesia, implementasi EDUR berpotensi menghambat ekspor komoditas sawit, karet, kakao, kopi, beserta produk-produk turunannya ke UE senilai total 6,7 miliar dollar AS. Petani yang bakal terdampak kebijakan itu sekitar 8 juta orang,” kata Zulkifli dalam diskusi ”Melawan UU Antideforestasi Uni Eropa”, Selasa (1/8/2023).
ASEAN dan UE juga harus memperkuat kemitraan strategis yang berbasis pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
Sebelumnya, dalam pertemuan ASEAN-UE, Uni Eropa Post Ministerial Conference, di Jakarta, Kamis (13/7/2023), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, ASEAN dan UE memiliki potensi besar dalam perdagangan. Namun, potensi tersebut tidak boleh dibatasi dengan kebijakan hambatan perdagangan, seperti EUDR.
”Untuk itu, kedua pihak harus mencari solusi bersama melalui mekanisme ASEAN-UE seperti dalam Kerangka Kerja Bersama Minyak Sawit. Di samping itu, ASEAN dan UE juga harus memperkuat kemitraan strategis yang berbasis pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.
Selain melalui jalur diplomasi, RI juga berencana mengajukan permohonan kepada WTO untuk menilai konsistensi EUDR dengan ketentuan WTO. Di dalam negeri, RI akan berupaya memperbaiki sistem pengelolaan hasil sumber daya alam berkelanjutan dan harmonisasi data.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F27%2F703991a9-43c3-4792-8d52-47adbc140fb0_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F28%2F711cab30-79ec-47f9-96c1-b445668a4f81_jpg.jpg){kind=logo}
