Reformasi Transportasi Jadi Syarat Tingkatkan Keselamatan Bertransportasi

Angka kejadian kecelakaan lalu lintas terus meningkat setiap tahun. Oleh sebab itu, reformasi transportasi perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan transportasi publik sehingga tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas tereduksi.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Bus Transjabodetabek koridor Bekasi (Harapan Indah)-Jakarta (Pasar Baru) melintas di jalan Letjen. R Suprapto, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mendorong masyarakat agar mengedepankan aspek keberlanjutan dan keselamatan dengan berjalan kaki, bersepeda, serta bertransportasi menggunakan angkutan umum. Tujuan itu dinilai bisa dicapai apabila dilakukan reformasi terkait ketiga model transportasi tersebut.

Selama enam tahun terakhir atau sejak tahun 2017, angka kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI (Polri) mencatat, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 mencapai 131.150 kejadian atau meningkat sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2017, yakni 104.327 kejadian.

Pemerintah menetapkan target untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan tersebut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK). RUNK tersebut menargetkan penurunan sebesar 65 persen indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 85 persen indeks fatalitas per 10.000 kendaraan pada tahun 2040.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Amirulloh menyampaikan, keselamatan bertransportasi telah menjadi perhatian global. Masyarakat sebaiknya mulai menerapkan konsep transportasi aktif untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Transportasi aktif adalah bermobilitas dengan berjalan kaki, bersepeda, serta bertransportasi umum.

"Kecelakaan paling sering terjadi (menimpa) pada usia produktif karena semakin produktif, semakin tinggi mobilitasnya. Oleh sebab itu, keselamatan dalam berkendara amatlah penting. Tingkat kecelakaan dapat direduksi dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik," katanya dalam media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Amirulloh (tengah) memaparkan mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara, dalam acara media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Berdasarkan jenisnya, Korlantas Polri menyebut, sepeda motor paling banyak mengalami kecelakaan, yakni 74,35 persen. Sementara dari segi usia, kecelakaan lalu lintas tertinggi dialami oleh pelajar dan mahasiswa dengan usia antara 15-24 tahun. Pada tahun 2023, telah terjadi 66.602 kecelakaan yang melibatkan pelajar dari total 155.000 kejadian kecelakaan.

Amirulloh menambahkan, kesadaran terhadap keselamatan berkendara dapat dimulai dari diri sendiri. Lebih lanjut, kesadaran tersebut sebaiknya sudah ditanamkan sejak usia dini mengingat fasilitas publik untuk menunjang pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi umum sudah lebih baik dari sebelumnya.

Trotoar merupakan infrastruktur yang paling demokratis karena di situ, setiap pejalan kaki memiliki hak yang sama. Jika trotoar tidak dipandang sebagai sebuah peradaban, kota/kabupaten tersebut belum bisa dipandang beradab.

"Secara umum, Jakarta sudah menyiapkan infrastruktur dengan cukup baik. Beberapa daerah juga sudah mulai mengikuti. Sarana dan prasarana turut dibangun secara masif di pusat-pusat kota dengan cukup memadai dan bisa dimanfaatkan," lanjutnya.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) pada tahun 2020, trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki di 70 kota dan kabupaten di Indonesia masing-masing mendapatkan skor 3,1 dan 4.

Ketua Kopeka Alfred Sitorus menjelaskan, angka tersebut menunjukkan jika trotoar sebagai hak bagi pejalan kaki masih belum dibangun secara layak dan masif di sejumlah daerah. Masifnya pembangunan infrastruktur bagi pejalan kaki di Jakarta tidak ditemukan di daerah-daerah lain.

"Trotoar merupakan infrastruktur yang paling demokratis karena di situ, setiap pejalan kaki memiliki hak yang sama. Jika trotoar tidak dipandang sebagai sebuah peradaban, kota/kabupaten tersebut belum bisa dipandang beradab," kata Alfred saat dihubungi dari Jakarta.

Kondisi tersebut, lanjut Alfred, menjadi cermin tentang bagaimana pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalur sepeda dan angkutan umum. Ketika trotoar masih belum terbangun secara masif, maka transportasi publik belum dimanfaatkan secara optimal. Sebab, trotoar menjadi penghubung utama antara masyarakat dengan transportasi publik.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformasi sistem transportasi secara menyeluruh. Alfred menambahkan, reformasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, melainkan juga di tingkat pemerintah daerah.

"Tidak hanya menjadi kegagalan bagi pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang memadai, ini juga menjadi kegagalan pemerintah daerah. Dalam sistem budgeting service, misalnya, pemerintah pusat sebaiknya membatasi pemberian subsidi dan mendorong inisiatif dari pemerintah daerah," lanjutnya.

Baca juga: Insentif Dinilai Lebih Dibutuhkan Transportasi Umum

Menurut Alfred, reformasi tersebut menjadi bagian dalam mencapai target pemerintah dalam Perpres No 1/2022 tentang RUNK. Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, mulai dari pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi publik, target tersebut dapat segera tercapai.

Keberlanjutan

Selain aspek keselamatan, sektor transportasi juga berkaitan dengan sektor-sektor lain, seperti ekonomi dan lingkungan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenhub dengan mengadakan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) yang rutin diadakan setiap tahun dalam rangka menindaklanjuti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang upaya peningkatan keselamatan jalan secara global.

Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Iwan Budiyono menjelaskan, agenda tersebut setiap tahunnya mengusung tema yang mengombinasikan berbagai isu global. Transportasi berkaitan dengan sosial-ekonomi dalam hal pembangunan berkelanjutan.

"Sektor transportasi dapat berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, terutama menimpa kepala keluarga, akan berujung pada tingkat kemiskinan. Dari hasil riset, keluarga dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas rendah, kondisi perekonomiannya akan kembali lebih cepat dibanding keluarga dengan tingkat fatalitas yang tinggi," ujar Iwan.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Iwan Budiyono (kiri) menjelaskan mengenai acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2023 dalam media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Iwan menyebut, PNKJ menjadi momentum untuk membangun sinergi sekaligus evaluasi dari para pemangku kepentingan. Mengusung tema We Demand Safe and Sustainable Mobility, PNKJ 2023 akan dimulai dengan Pelepasan Cycling Anywhere to Save the Earth di Silang Monas, Jakarta, pada Sabtu (8/7/2023).

Selain itu, terdapat acara lain seperti Panggung Kreasi Anak Teman Sejati, Jambore Teman Sejati, dan Puncak PNKJ 2023. Seluruh rangkaian acara tersebut bertujuan untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.

Baca juga: Konektivitas Jalan demi Menjawab Kebutuhan Warga