Meningkatkan konektivitas jalan penting untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Upaya ini diharapkan sesuai dengan tantangan tiap daerah agar pembangunan infrastruktur transportasi bisa bermanfaat bagi publik.
Oleh
Arita Nugraheni
·3 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Lanskap Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) Seksi 4, Tarumajaya-Cilincing, sepanjang 7,4 kilometer yang kini tersambung dengan Jakarta Outer Ring Road dan jalan arteri Cilincing, Rabu (22/2/2023). JTCC sepanjang 34,7 km yang menghubungkan kawasan industri di Cibitung dengan Pelabuhan Tanjung Priok ini ditargetkan dapat beroperasi penuh pada April 2023.
Rencana kerja pemerintah tahun ini diharapkan semakin menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur, masyarakat masih mendambakan pembangunan prasarana transportasi demi mengatasi kemacetan.
Isu tersebut tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Januari 2023 lalu. Kemacetan menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat sebagai dampak dari belum optimalnya pembangunan infrastruktur.
Sebanyak 22,3 persen responden menyampaikan keresahan terkait kemacetan dan 5,7 persen lainnya menyebut prasarana jalan yang rusak. Persoalan aksesibilitas transportasi ini disuarakan oleh kelompok terbesar responden, melampaui masalah lainnya, seperti kurangnya prasarana untuk menjaga lingkungan hidup maupun prasarana pendidikan.
Melihat lebih dalam, perlunya pembangunan infrastruktur pendukung perjalanan disampaikan kuat oleh responden dari 18 kota/kabupaten. Sebagai contoh, seluruh responden yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, dan sejumlah wilayah di Jabodetabek menyampaikan kemacetan sebagai masalah terbesar di daerah mereka. Tidak hanya dari Pulau Jawa, seluruh responden dari Kota Denpasar, Maros, dan Simalungun, misalnya, turut menyampaikan pandangan yang sama.
Di tengah kuatnya isu kemacetan, infrastruktur transportasi justru dianggap sebagai pembangunan yang paling masif. Hal ini terekam dari 42,1 persen responden yang menyebut pembangunan prasarana transportasi merupakan pembangunan infrastruktur yang paling sering dilakukan oleh pemerintah daerah mereka.
Dua temuan tersebut memunculkan dilema. Kemacetan masih menjadi masalah di tengah masifnya pembangunan fasilitas penunjang transportasi. Merujuk temuan dari hasil jajak pendapat, adanya ketidaksesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat kuat menjadi penyebab.
Hanya separuh responden (50,9 persen) yang menyaksikan masifnya pembangunan prasarana transportasi di daerah mereka menyebut pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan warga. Artinya, separuh lainnya menganggap ada pembangunan di bidang lain yang perlu diutamakan.
Pembangunan infrastruktur justru dirasa kurang oleh responden di daerah dengan pembangunan kawasan wisata atau pusat perbelanjaan yang masif. Empat dari 10 responden ini menganggap pembangunan jalanlah yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
Ketidaksesuaian ini dapat berpotensi memperburuk situasi, khususnya dalam hal konektivitas perjalanan. Apalagi, pembangunan yang terlalu fokus pada satu aspek tertentu dapat memperlebar kesenjangan karena tidak meratanya fasilitas publik untuk dinikmati berbagai kalangan.
Penguatan infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Rencana kerja pemerintah tahun ini harapannya semakin menjawab kebutuhan masyarakat.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, upaya untuk meningkatkan konektivitas lewat pembangunan infrastruktur jalan tertuang dalam Prioritas Nasional Kedua dan Kelima.
Dalam upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, salah satu sasaran program adalah meningkatkan konektivitas di Papua dan Papua Barat dengan target 70 kilometer jalan dibangun dan ditingkatkan.
Adapun dalam Prioritas Nasional Kelima, pemerintah berupaya untuk memperkuat infrastruktur demi mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam hal waktu tempuh, pemerintah menargetkan perjalanan melalui jalan lintas utama pulau akan semakin singkat, yakni 2,08 jam/100 km.
ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara, di Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau-Simpang Tempadung, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023). Proses pengerjaan baru 6 persen saat ini karena terhambat pembebasan lahan,
Dalam hal meningkatkan konektivitas wilayah, pemerintah menargetkan 415 kilometer jalan tol yang terbangun atau beroperasi dan 303,6 kilometer jalan baru terbangun. Adapun dalam mewujudkan konektivitas jalan, pemerintah menargetkan 8 lokasi jalan tol baru, 379,8 kilometer Jalan Prioritas Nasional, dan 10,3 kilometer jembatan Prioritas Nasional dibangun.
Instansi pelaksana dari sejumlah program tersebut antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pagu indikatif PUPR tahun 2023 ditetapkan sebesar 98,21 triliun rupiah dengan salah satu kegiatan prioritasnya adalah pembangunan jalan dan jembatan.
PUPR mengalokasikan dana sebesar 40,25 triliun rupiah untuk konektivitas jalan tol sepanjang 15 kilometer, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, serta peningkatan aksesibilitas lainnya.
Pembangunan jalan tol mengambil peran penting dalam upaya meningkatkan konektivitas warga. Harapannya, tol dapat menjadi tumpuan untuk memperlancar perputaran ekonomi masyarakat.
Merujuk data Jasa Marga, empat ruas tol sedang dalam tahap konstruksi pada tahun ini, yakni Jakarta-Cikampek II Selatan, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Yogyakarta-Bawen, dan Probolinggo-Banyuwangi. Panjang keempatnya mencapai 515,97 kilometer.
Jasa Marga sendiri merupakan pemilik konsesi dan operator jalan tol terbesar di Indonesia. Sebagai Badan Usaha Jalan Tol, Jasa Marga tentu diharapkan turut berkontribusi menjawab kebutuhan masyarakat lewat fasilitas transportasi yang aman dan nyaman.
Dalam pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi, misalnya, pembangunan diharapkan dapat dirampungkan tepat waktu agar segera menggenapi rangkaian Jalan Tol Trans-Jawa.
Dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang mumpuni, pembangunan tol ini diharapkan melancarkan distribusi demi menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo-Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam (Kompas, 7/2/2023).
Dengan demikian, rencana pemerintah dan komitmen badan usaha yang bergerak pada infrastruktur jalan dinantikan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat saat ini sehingga pembangunan diharapkan tidak hanya masif, tetapi juga tepat sasaran menjadi jawaban atas persoalan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F02%2F22%2F7e2cf4be-3a41-4347-8f81-425cbf2b6dfa_jpg.jpg){kind=logo}
