Insentif Dinilai Lebih Dibutuhkan Transportasi Umum

Subsidi sektor transportasi darat dinilai perlu terus didorong karena mobilitas pengguna transportasi darat terbesar, Salah satu upaya yakni mengalihkan insentif kendaraan listrik ke transportasi umum.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang menunggu bus Transjakarta di Halte Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (6/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Keberpihakan anggaran pemerintah untuk subsidi sektor transportasi darat dinilai belum optimal. Dana insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun perlu dialihkan ke perbaikan dan pembenahan transportasi umum.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno berpendapat, pemerintah dan DPR perlu bersepakat mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik bagi subsidi sektor transportasi darat, baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis.

”Subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak mengingat mobilitas masyarakat yang terbesar ada di darat, katanya saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).

Pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Insentif untuk pembeli mobil listrik direncanakan sekitar Rp 80 juta, sedangkan untuk pembeli mobil listrik hibrida sekitar Rp 40 juta. Pembeli sepeda motor listrik juga akan mendapat insentif Rp 8 juta, sedangkan konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta. Namun, alokasi subsidi itu diberikan untuk ojek daring.

Pada tahun 2023, alokasi subsidi perintis sektor transportasi tercatat Rp 3,51 triliun atau naik 16,6 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 3,01 triliun. Subsidi itu mencakup bantuan biaya operasional angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang yang belum menguntungkan.

Baca juga: Presiden Minta Pemda Subsidi Transportasi Komoditas Penting

Sektor transportasi darat mendapat alokasi subsidi Rp 1,32 triliun (20 persen), terdiri dari angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis pada kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) dan wilayah perbatasan Rp 177,42 miliar, angkutan antarmoda atau kawasan strategis pariwisata nasional 37 trayek senilai Rp 36,10 miliar, dan angkutan barang untuk enam lintasan Rp 13,51 miliar.

Selain itu, angkutan perintis penyeberangan pada 273 lintasan Rp 584,64 miliar, kapal roro jarak jauh dua lintasan Rp 18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota Rp 500 miliar. Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Darat, per 1 Oktober 2022, program Teman Bus yang dioperasikan di 10 kota sudah mengangkut 35.638.593 penumpang dengan 49 koridor. Sekitar 62 persen penggunanya adalah peralihan pengguna sepeda motor.

Krisis transportasi umum

Djoko menambahkan, Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum. Hingga kini, sudah banyak transportasi umum yang tidak beroperasi di banyak daerah di Indonesia. Angkutan perkotaan (angkot) yang tersisa merupakan unit sisa yang sudah tidak laik operasi.

Anggaran subsidi angkutan perkotaan Rp 500 miliar tahun ini dinilai masih kurang karena pemerintah menargetkan hingga akhir 2024 terdapat 27 kota yang harus membenahi transportasi umum perkotaannya. Sementara kondisi layanan transportasi umum makin menurun dan kondisi geografis menyulitkan penyaluran bahan bakar minyak.

DOK PERUM DAMRI

Bus Damri mulai melayani warga Sarmi, Papua, sejak minggu terakhir bulan November 2018. Baru dua bus yang dioperasikan.

Baca juga: Sektor Transportasi Catat Inflasi Tahunan Tertinggi

Ia menambahkan, angkutan daring, terutama sepeda motor yang jadi sasaran subsidi jika beralih ke kendaraan listrik, tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan yang berbasis bus atau rel. Apalagi, sepeda motor tidak menjadi bagian dari angkutan umum. Pemerintah dinilai dapat mengalokasikan subsidi kendaraan listrik untuk daerah 3T yang sulit mendapatkan BBM.

Sementara itu, sektor transportasi laut mendapat kucuran subsidi Rp 1,47 triliun (22 persen), mencakup angkutan perintis laut Rp 936,41 miliar, program tol laut 35 trayek sejumlah Rp 535,82 miliar, pengangkutan kapal ternak enam trayek sebanyak Rp 63,4 miliar dan kapal rede 16 trayek sebesar Rp 44 miliar. Sektor transportasi udara mendapat subsidi Rp 550,13 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal, khususnya moda transportasi kereta api.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengemukakan, upaya itu tecermin dalam penandatanganan kontrak obligasi layanan publik (PSO) Rp 2,54 triliun dan dana subsidi untuk KA perintis Rp 124,07 miliar guna menekan tarif layanan kereta bagi masyarakat.

Layanan kereta api yang akan mendapat suntikan dana PSO mencakup kereta api ekonomi jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta serta kereta api ekonomi Lebaran. Adapun dana subsidi akan diberikan kepada layanan KA perintis di lima wilayah, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, beberapa waktu lalu, salah satu kegiatan strategis sektor perhubungan pada tahun 2023 yakni membuka keterisolasian daerah melalui pemberian subsidi, PSO dan angkutan perintis, tol laut, dan jembatan udara. Selain itu, pemerataan pembangunan daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan, dan infrastruktur transportasi yang produktif.