Waspadai Penipuan Investasi Mengatasnamakan Komisioner OJK

Pelaku berpura-pura mengatasnamakan diri sebagai seorang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang bisa melayani penitipan dana investasi.

AYU NURFAIZAH

Beberapa korban penipuan investasi bodong melaporkan terduga pelaku berinisial DRU ke Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (6/5/2023). Total kerugian sekitar 30 orang dalam investasi ini mencapai Rp 700 juta.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat perlu mewaspadai penipuan investasi yang beredar di grup aplikasi percakapan Telegram. Modusnya adalah pelaku berpura-pura mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bisa melayani penitipan dana investasi.

Grup Telegram itu bernama IDX-Trading Saham Indonesia. Di dalamnya, nama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dicatut dan seakan-akan menjadi anggota grup. Pelaku yang mencatut dan berpura-pura menjadi Inarno itu mengatakan, dirinya siap melayani titip dana investasi di bawah pengawasan OJK-Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pelaksana Tugas Kepala Grup Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot menegaskan, orang tersebut jelas bukan Inarno. Nama Inarno dicatut oleh pelaku. Menurut dia, publik perlu mewaspadai penipuan investasi yang mengatasnamakan anggota Dewan Komisioner OJK.

”OJK tidak pernah menawarkan investasi kepada masyarakat. Waspada selalu terhadap penawaran investasi,” ujar Sekar, Rabu (5/7/2023), di Jakarta.

Baca juga : Kendati Naik, Literasi Keuangan Perlu Terus Didorong

Dihubungi terpisah, peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan, penipuan ini masih marak karena pelaku menyadari dan memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan digital yang masih rendah di masyarakat. Akhirnya, lanjutnya, masyarakat tidak dapat menyaring, memilih, dan memilah informasi secara baik.

”Selain itu, masih lemahnya penindakan kasus penipuan investasi membuat banyak pelaku masih berkeliaran dan belum terungkap semua,” ucap Huda.

Karena itu, imbuh Huda, pemerintah, khususnya Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), perlu bertindak aktif memberantas penipuan investasi. Grup aplikasi percakapan yang terindikasi penipuan harus diusut. Akan lebih baik apabila mampu melacak pemilik nomor telepon yang mengatasnamakan anggota Dewan Komisioner OJK tersebut.

”Berikutnya, batasi iklan-iklan menyesatkan di platform media sosial, seperti Youtube ataupun lainnya,” katanya.

Edukasi

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK bersama SWI terus melakukan upaya pemberantasan investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal.

Untuk menangani isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan serta meningkatkan pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif lewat tatap muka ataupun secara daring dalam program Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Baca juga : Agar Anak Tidak Terjebak ”Investasi Bodong”

Per 30 Juni 2023, OJK telah melaksanakan 1.010 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 284.680 peserta secara nasional. Adapun Sikapi Uangmu, saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan 213 konten edukasi keuangan dengan 1.074.824 viewers. Selain itu, terdapat 21.147 pengguna LMS Edukasi Keuangan OJK dengan akses terhadap modul sebanyak 22.451 kali dan penerbitan 17.213 sertifikat kelulusan modul.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Tersangka beserta barang bukti diekspos saat rilis penangkapan jaringan pinjaman daring ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/10/2021). Direktortat Tipideksus Bareskrim Polri menangkap tujuh tersangka anggota jaringan penyelenggara pinjaman daring ilegal. Penangkapan tujuh tersangka itu dilakukan di lima tempat berbeda.

Di sisi lain, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional. Sampai 30 Juni 2023 telah terbentuk 494 TPAKD di 34 provinsi dan 460 kabupaten/kota (89,49 persen dari semua kabupaten/kota di Indonesia).

Agar bisa terhindar dari jeratan investasi ilegal, publik harus selalu ingat konsep 2L sebelum berinvestasi. Adapun 2L itu adalah legalitas dan logis. Masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan tersebut sebelum memutuskan berinvestasi.

Selain itu, masyarakat harus berpikir logis dan menghitung dengan baik apakah tawaran itu masuk akal atau terlalu mengada-ada. Investasi bodong selalu menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dan selalu menjanjikan tidak ada risiko kerugian. Itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi.

Baca juga : Kenal dari Teman ke Teman, Ratusan Juta Menghilang karena Investasi Bodong