Anggaran Kementerian Keuangan 2024 Diusulkan Rp 48,35 Triliun

Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 48,35 triliun. Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,49 triliun disusul dengan program Pengelolaan Pendapatan Negara Rp 2,48 triliun.

AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Suasana Rapat Kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat tersebut membahas mengenai rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp 48,35 triliun pada 2024. Berdasarkan alokasinya, program pengelolaan penerimaan negara dan program dukungan manajemen mendapatkan porsi paling banyak dari lima program lainnya. Ahli berpendapat jika alokasi anggaran perlu memperhatikan sektor lain yang dapat mendorong perekonomian.

Usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat tersebut membahas mengenai rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja pemerintah pada tahun anggaran 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, terdapat lima program rencana kerja Kemenkeu pada 2024. Kelima program tersebut adalah program pengelolaan belanja negara, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan pengelolaan risiko, serta dukungan manajemen.

Dari lima program tersebut, program dukungan manajemen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 45,49 triliun disusul dengan program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, terdapat enam fokus strategis dalam program dukungan manajemen. Hal ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan di masa yang akan datang melalui berbagai upaya perbaikan organisasi dan sumber daya manusia.

AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keluar dari ruang rapat seusai mengikuti Rapat Kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Senin (12/6/2023).

”Fokusnya pada organisasi, sumber daya manusia, digital teknologi, pengawasan internal, serta pelaksanaan tugas-tugas khusus,” katanya.

Selanjutnya, terdapat tujuh fokus strategis dalam program penerimaan negara, antara lain menyangkut kebijakan perpajakan yang turut mendukung iklim investasi, penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara, serta efisiensi logistik.

”Kita ingin mengoptimalkan pendapatan negara, baik perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sisi lain, kami juga tetap menjaga agar sistem penerimaan negara berjalan secara adil, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan sasaran akhir dari program ini adalah penerimaan negara dapat terus meningkat secara optimal dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, serta berkelanjutan,” tuturnya.

Alokasi anggaran kementerian/lembaga lain yang dapat menggerakkan perekonomian, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan) masih jauh di bawah Kemenkeu. Padahal, fungsi ekonominya besar dan dapat menggerakkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, program pengelolaan penerimaan negara diusulkan mendapat pagu indikatif Rp 2,48 triliun, yakni untuk membiayai empat unit eselon I Kementerian Keuangan. Keempat unit tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, serta Lembaga Nasional Single Window (LSNW).

Program ini memiliki 133 kegiatan, antara lain pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat, serta perbaikan dan reformasi sistem administrasi perpajakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan. Suahasil menambahkan, apabila dukungan manajemen dimasukkan, pagu indikatif program Pengelolaan Penerimaan Negara menjadi Rp 22,76 triliun.

”Ini termasuk untuk membayar gaji dan membayar seluruh kebutuhan operasional dukungan untuk penerimaan negara. Indikator sasaran program antara lain rasio penerimaan perpajakan sebesar 9,92 persen hingga 10,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Program ini juga untuk menjaga agar kita bisa betul-betul mendapatkan penerimaan negara sebesar Rp 2.717 triliun sampai Rp 2.861 triliun di tahun 2024,” ujarnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Sementara untuk program Dukungan Manajemen, lanjut Suahasil, memiliki 553 kegiatan meliputi 12 atau seluruh unit eselon I Kemenkeu. Hasil akhir program ini berupa pengelolaan organisasi dengan 1.080 satuan kerja dan 78.882 pegawai.

Suahasil menjelaskan, pagu indikatif program Dukungan Manajemen termasuk badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 9,3 triliun.

Baca Juga: Target Lebih Realistis, Belanja Bisa Lebih Selektif

”Hasil reformasi birokrasi berupa proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi perlu dipantau. Target indeks integritas kita naikkan menjadi 91 persen pada 2024, dari tahun sebelumnya 89,45 persen. Indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (LK BA 015) harus tetap pada opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ucapnya.

Pemerataan anggaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, besarnya tunjangan Kemenkeu tidak lepas dari asumsi beban kerja yang banyak. Namun, alokasi penganggaran terhadap kementerian lain yang dapat menggerakkan perekonomian juga perlu diperhatikan.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

”Alokasi anggaran kementerian/lembaga lain yang dapat menggerakkan perekonomian, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan) masih jauh di bawah Kemenkeu. Padahal, fungsi ekonominya besar dan dapat menggerakkan pendapatan negara,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Kemenperin memiliki pagu indikatif anggaran sebesar Rp 3,76 triliun. Adapun Kemendag memiliki pagu indikatif sebesar Rp 1,95 triliun dan Kementan sebesar Rp 14,65 triliun.

Baca Juga: Pagu Hampir Rp 1 Miliar, Anggaran Mobil Listrik untuk Pejabat Tuai Pro-Kontra

Menurut Tauhid, alokasi penganggaran perlu dikaji kembali agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah (middle income trap). Apalagi, Kemenkeu cenderung memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam menggerakkan perekonomian ketimbang tiga kementerian tersebut.

”Bagaimana mau keluar dari middle income trap jika anggaran-anggaran untuk keluar dari middle income trap jauh panggang daripada api? Politik anggaran untuk keluar dari middle income trap,kok, begitu saja. Artinya, hanya terlihat baik di tataran normatif, tetapi realisasi anggarannya tidak tampak,” tuturnya.