logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pembangunan rendah karbon perlu dijadikan prioritas dalam membangun ekonomi, khususnya setelah Covid-19. Melalui ekonomi hijau, peluang lapangan kerja akan semakin terbuka dan ekonomi akan semakin tangguh.

Memuat data...

Skema perekrutan 1 juta guru PPPK bukan akan mengatasi kekurangan guru, melainkan juga jalan tengah mengatasi permasalahan guru honorer. Peluang guru honorer jadi ASN terbuka lebar. Kendala anggaran pun tak ada lagi.

Memuat data...

Kementerian Keuangan menjamin, biaya seleksi calon guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 diambil dari APBN. Hal sama berlaku untuk gaji mereka yang lolos seleksi.

Memuat data...

Pemerintah kembali memberikan fasilitas bagi pelaku UKM agar tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19. Kini, dukungan difokuskan membantu pelaku usaha berorientasi ekspor melalui program Penugasan Khusus Ekspor.

Memuat data...

Mencetak uang untuk membantu APBN bukanlah tabu. Yang terpenting terukur dan wajar, tak perlu seagresif negara lain. Indonesia butuh suntikan dana untuk membantu masyarakat miskin, pekerja harian, dan dunia usaha.

Memuat data...

Pemahaman manfaat pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat perlu terus diperluas dan ditanamkan sejak dini. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan pajak.

Memuat data...

Penyerapan anggaran penanganan Covid-19 untuk kesehatan terkendala masalah operasional dan proses administrasi. Realisasi serapan anggaran baru Rp 4,48 triliun atau 5,12 persen dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun.

Memuat data...

Dana penanganan Covid-19 dinilai belum transparan karena tidak merinci secara jelas terkait penggunaan dan penyerapan anggaran. Padahal, transparansi merupakan fondasi dari keberhasilan menangani pandemi Covid-19.

Memuat data...

Usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami tekanan besar dalam krisis akibat pandemi Covid-19. Alokasi dana program pemulihan ekonomi untuk UMKM senilai Rp 123,46 triliun.

Memuat data...

Peredaran rokok ilegal menggerus penerimaan negara. Di Sidoarjo, potensi kerugian sebanyak Rp 2,5 miliar.

Halaman 1