Tipisnya Tameng Pelindung Peternak Sapi Perah Tanah Air
Pada momen Hari Susu Nusantara yang diperingat setiap 1 Juni, sapi peternak sedang dirundung virus lumpy skin disease. Tanpa upaya konkret melindungi peternak, mimpi mendongkrak produksi susu dalam negeri bisa sia-sia.
Oleh
M PASCHALIA JUDITH J
·4 menit baca
Peribahasa jauh panggang dari api menggambarkan situasi cita-cita Indonesia memenuhi bahan baku susu dari produksi dalam negeri. Peternak sapi perah yang menjadi lakon utama cita-cita tersebut belum mendapatkan perlindungan optimal dari pemerintah. Di hulu, mereka terpukul oleh penyakit yang menyerang sapi perah. Di hilir, mereka tak mendapatkan jaminan penyerapan.
Pada momen Hari Susu Nusantara atau Hari Susu Sedunia yang diperingati setiap 1 Juni, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Agus Warsito menyatakan, sapi peternak sedang dirundung virus lumpy skin disease (LSD). “Beda dengan penyakit mulut dan kuku (PMK), penularan LSD melalui serangga seperti lalat dan nyamuk. Pencegahannya (LSD) mesti dengan vaksin,” katanya saat dihubungi, Rabu (31/5/2023).
Berdasarkan laman resmi Balai Besar Veteriner Wates, LSD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus LSD dan menyerang sapi dan kerbau. Virus LSD diekskresikan melalui darah, leleran hidung dan mata, air liur, semen, dan susu. LSD dapat ditularkan melalui vektor nyamuk, lalat, caplak, dan migas penggigit. Tanda klinis yang paling tampak dari penyakit ini adalah lesi kulit berupa nodul berukuran 1-7 sentimeter.
Agus menyatakan, LSD berimbas pada penurunan drastis produksi susu hingga mencapai lebih dari 80-90 persen. Peternak pun mesti menanggung biaya pemulihan karena waktu pengobatannya lama, tergantung tingkat keparahan. Daging sapi perah yang terkena LSD juga tak bisa dijual. Oleh sebab itu, peternak sapi perah membutuhkan bantuan vaksin secepatnya. Apalagi, peternak sapi perah belum pulih sepenuhnya pascaserangan PMK.
Dia menyayangkan tidak tanggapnya pemerintah dalam mengatasi LSD. Di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, misalnya, pemerintah baru memulai vaksinasi PMK. Padahal, hampir semua populasi sapi di provinsi itu telah menjadi penyintas.
Meskipun demikian, dia mengapresiasi kewaspadaan pemerintah daerah di Jawa Timur sehingga vaksinasi untuk mencegah LSD saat ini hampir merata. Berdasarkan laman resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, misalnya, menyiapkan 500 dosis vaksin untuk mengatasi LSD bulan lalu.
Perhatian terhadap wabah LSD yang memukul peternak Tanah Air justru datang dari mancanegara. Pada awal Mei 2023, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menggandeng Australia untuk memberikan 792.000 dollar AS dalam rangka pencegahan LSD dan PMK di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menunjukkan, populasi sapi perah di Indonesia pada 2022 mencapai 592.897 ekor atau meningkat dari posisi tahun sebelumnya yang sebanyak 582.169 ekor (2021) dan 568.000 ekor (2020).
Dinamika data populasi berbeda dengan produksi susu perusahaan sapi perah. Berdasarkan data BPS yang direvisi pada 2022, angka sementara produksi susu pada 2021 mencapai 107,48 juta liter. Adapun produksi susu pada 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 219,8 juta liter dan 105,37 juta liter. Artinya, produksi susu pada 2021 belum pulih seperti saat sebelum pandemi Covid-19.
Melonggarnya kemitraan
Kemitraan antara peternak sapi perah dan industri pengolahan susu berpeluang mendongkrak pemanfaatan susu segar dalam negeri. Peternak pun memperoleh jaminan pasar. Sayangnya, kemitraan tersebut melonggar seiring dengan perubahan regulasi.
Mulanya, Undang-undang (UU) Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan, pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang dapat digunakan untuk bahan baku industri. Kemitraan itu dapat berupa permodalan/pembiayaan, pengolahan, pemasaran, pendistribusian, dan/atau rantai pasok. Namun, UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubahnya menjadi pemerintah pusat dan daerahnya sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan.
Tidak adanya payung hukum yang secara rinci menyebutkan kemitraan antara industri dan peternak, menurut Agus, berdampak pada serapan susu segar dalam negeri sebagai bahan baku. Angka proporsi susu hasil produksi peternak sebagai bahan baku versi pemerintah mungkin masih berkisar 20 persen. Agus memperkirakan, angka itu telah turun menjadi 10 persen. “Kami bersaing langsung dengan peternak luar negeri yang hasil produk susunya mendapatkan jaminan dan penanganannya lebih mudah. Saya sedih setiap berbicara mengenai kebijakan sapi perah dalam negeri,” ujarnya.
Tidak adanya payung hukum yang secara rinci menyebutkan kemitraan antara industri dan peternak berdampak pada serapan susu segar dalam negeri sebagai bahan baku.
Kemitraan pun lantas bersifat sunah. Misalnya, PT Frisian Flag Indonesia yang meluncurkan program Young Progressive Farmer Academy di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (31/5/2023). Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F Saputro menyatakan, program itu bertujuan membina peternak muda skala kecil di Indonesia dalam mengembangkan bisnis peternakan sapi perah sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas susu.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika menyatakan, program tersebut dapat mendorong kenaikan produksi susu nasional. Saat ini, bahan baku susu yang ada di dalam negeri berkisar 20 persen sehingga sebanyak 80 persen lainnya harus diimpor. Permasalahan utama pengembangan produksi susu segar dalam negeri ialah populasi sapi perah yang tergolong sedikit, rendahnya produktivitas sapi perah rakyat yang berkisar 8-12 susu liter/ekor/hari, serta tingginya rasio biaya pakan dengan hasil produksi susu.
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, pada 2020, kebutuhan bahan baku susu segar untuk industri pengolahan susu mencapai 3,95 juta ton. Bahan baku yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan tersebut terdiri dari skim milk powder, whole milk powder, anhydrous milk fat, butter milk powder, dan demineralized whey powder.
Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Tri Melasari, program yang diluncurkan PT Frisian Flag Indonesia tersebut dapat membantu pemerintah dalam mencapai Blue Print Persusuan Indonesia 2013-2025. Salah satu targetnya ialah meningkatkan produktivitas sapi perah menjadi 20 liter susu/ekor/hari, populasi 1,8 juta ekor sapi, serta kontribusi produksi susu dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan industri mencapai 60 persen.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sekaligus akademisi peternakan IPB University Muladno menilai, pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangbiakan indukan sapi perah sekaligus mengembangkan kapasitas bisnis peternak. Langkah ini dapat bermuara pada peningkatan produksi susu sapi dalam negeri. “Dengan demikian, industri tak lagi berdalih dengan alasan kesulitan mencari bahan baku dari dalam negeri,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (2/6/2023).
Tanpa upaya konkret yang melindungi pada peternak sapi perah rakyat, cita-cita Indonesia demi menjadi kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu sekaligus mengurangi ketergantungan impor tampak sulit tercapai. Pencegahan penyakit, pengembangan indukan dan ketersediaan pakan sekaligus pelatihan yang meningkatkan kapasitas bisnis peternak sapi perah rakyat secara masif menjadi langkah kunci.