Minat Mengonversi dan Membeli Motor Listrik Masih Rendah
Minat masyarakat yang tertarik program subsidi sebesar Rp 7 juta per unit motor listrik yang akan dibeli atau dikonversi masih rendah. Karena itu, pemerintah kembali mengajak publik untuk memanfaatkan program tersebut.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·2 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS DIKTIRISTEK
Skuter listrik Gesits dari Institut Teknologi Sepuluh November.
JAKARTA, KOMPAS – Masyarakat yang berminat untuk membeli dan mengonversi motor listrik masih sangat rendah. Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan subsidi Rp 7 juta per unit motor listrik yang akan dibeli atau dikonversi. Di sisi lain, infrastruktur untuk penggantian baterai motor listrik telah disiapkan.
Hingga Rabu (17/5/2023), baru 114 pembeli motor listrik baru dan 200 orang yang akan mengonversi motornya. Jumlah ini dinilai masih jauh dari total target penjualan motor listrik yang mencapai 200.000 unit dan kuota 50.000 unit motor untuk dikonversi pada tahun ini.
Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya saat media briefing implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5), mengatakan, program subsidi motor listrik baru efektif berjalan pada 10 Mei 2023. Padahal, program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023.
”Ada beberapa kendala yang menyebabkan program subsidi baru efektif 10 Mei ini. Di antaranya proses verifikasi pabrik produsen motor listrik dan adaptasi oleh dealer (penjual),” ujar Saifuddin.
Adapun capaian saat ini baru 114 pembeli dari 200.000 orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Persyaratan untuk membeli motor listrik ada empat, yakni masyarakat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerima bantuan subsidi upah (BSU), dan penerima subsidi listrik di bawah 900 volt ampere.
Saat ingin membeli, lanjut Saifuddin, masyarakat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu, petugas akan memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data penerima subsidi motor listrik. Apabila layak menerima, maka pembeli tinggal melanjutkan pengisian data lainnya seperti alamat tempat tinggal dan nomor telepon.
Baru 200 orang yang akan mengonversi kendaraannya ke motor listrik. Jumlah ini masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah pada 2023, yakni 50.000 unit.
Saat ini, terdapat 10 perusahaan produsen motor listrik yang memenuhi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. dan ada 18 tipe motor listrik yang tersedia. Sementara untuk penjualnya, ada 216 dealer yang telah terverifikasi dan sekitar 100 lainnya masih menunggu hasil verifikasi.
Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Devi Laksmi, menambahkan, baru ada 200 orang yang akan mengonversi kendaraannya ke motor listrik. Jumlah ini masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah pada 2023, yakni 50.000 unit.
”Dari 200 orang itu, mayoritas berasal dari DKI Jakarta. Agar dapat mencapai target, sosialisasi ke masyarakat dan pihak terkait hingga melibatkan publik figur harus dimasifkan” kata Devi.
Selain itu, pengadaan kegiatan seperti pameran, seminar, dan lainnya juga dinilai penting. Menurut Devi, tantangan dalam konversi motor konvensional ke motor listrik terletak pada upaya meyakinkan masyarakat. Karena itu, bengkel konversi yang tersedia harus jelas dan terverifikasi hingga pelaksanaan teknisnya.
Suasana media briefing implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Saat ini, baru enam bengkel yang tercatat di platform digital Kementerian ESDM. Penyedia lainnya yang berjumlah 16 bengkel masih dalam proses untuk dimasukkan dalam platform digital.
Kendati demikian, bengkel tersebut baru tersedia di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Denpasar, Cirebon, dan Kabupaten Bogor. Data bengkel resmi dapat dilihat melalui laman https://ebtke.esdm.go.id/konversi/bengkel-rekanan.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, pihaknya telah menyediakan 20 stasiun penukaran baterai sebagai infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik. Dari jumlah itu, sebanyak 14 stasiun terdapat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan enam stasiun di Bali.
”Harapannya pengembangan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik dapat ditambah lagi,” tuturnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai infrastruktur motor listrik di luar Jabodetabek dan Bali, Irto akan mempertimbangkan hal tersebut. Walakin, ia tidak merinci pertimbangan apa yang dimaksud.
