Tanggapan Beragam Pelaku UMKM Terkait Insentif Kendaraan Listrik
Insentif kendaraan listrik bagi pelaku UMKM memicu tanggapan beragam. Sebagian mendukung, sisanya menolak karena dianggap belum mendesak. Namun, ekonom menilai upaya pemerintah adalah keputusan yang tepat.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·4 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Sepeda motor listrik jenama Polytron dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Insentif untuk pembelian kendaraan listrik baru atau konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik memantik tanggapan berbeda-beda dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku UMKM sebagai sasaran awal dalam program insentif kendaraan listrik mendukung upaya pemerintah. Akan tetapi, sebagian dari mereka merasa masih lebih butuh modal ketimbang insentif kendaraan.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekosistem sekaligus menarik investasi kendaraan listrik di Tanah Air.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, populasi kendaraan listrik roda dua yang mendapat bantuan pembelian sekitar 200.000 unit pada 2023. Penerima bantuan sepeda motor adalah pelaku UMKM dengan syarat tingkat komponen dalam negeri kendaraan sebesar 40 persen.
”Jadi, nanti datanya akan diberikan. UMKM ada sekitar puluhan juta di Indonesia, tadi Bu Menteri Keuangan sampaikan. Itu nanti akan diverifikasi sebelum mereka mendapatkan (atau) sebelum mereka bisa menjadi penerima manfaat dari program bantuan pemerintah ini,” ujar Menteri Agus di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023), (Kompas.id, 7/3/2023).
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sutarno (41), menggoreng makanan di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Menurut pedagang makanan, Sutarno (41), ia mengaku belum mengetahui informasi mengenai insentif kendaraan listrik bagi pelaku UMKM. Meski demikian, Sutarno mendukung rencana pemerintah, bahkan tertarik untuk membeli sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik itu juga dianggap lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
”Tertarik, tetapi saya tinggal di kos (sempit), parkirnya susah. Hujan dan kepanasan, jadi (khawatir) cepat rusak,” ujar Sutarno di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Ia akan mempertimbangkan memiliki kendaraan listrik jika memiliki tempat tinggal dengan garasi kendaraan. Selain itu, sebenarnya satu sepeda motor pribadi dan dua sepeda motor operasional untuk menjalankan usaha sudah memenuhi kebutuhannya.
Hal lain yang membuatnya masih gamang memiliki kendaraan listrik karena stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) belum tersedia memadai atau belum tersebar di banyak titik. Sutarno menilai, hal ini kurang praktis dan dapat menghambat pekerjaannya. Ia telah terbiasa mengisi bensin secara eceran, sesuatu yang tak dapat dilakukannya jika memiliki sepeda motor listrik.
”Saya punya sepeda motor tiga, tapi jarang sekali ke pom bensin. Beli eceran saja. Waktunya sekarang (sulit). Kalau siang ramai, antrenya sudah enggak sanggup,” katanya.
Dengan pertimbangan itu, tawaran untuk konversi sepeda motor konvensional ke sepeda motor listrik justru tak menarik minatnya. Ia memilih membeli sepeda motor baru, bahkan jika harus tukar-tambah.
Pedagang pakaian batik, Budi Sutoyo (66), menilai insentif kendaraan listrik belum mendesak. Meski sehari-hari ia menggunakan sepeda motor, dirinya tak tertarik terhadap tawaran beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Budi merasa lebih butuh modal tambahan untuk berusaha ketimbang kendaraan listrik.
Hal senada juga diutarakan pelaku UMKM lain. Pedagang pakaian batik, Setiati (67), mendukung jika pemerintah mengalokasikan dana insentif bagi guru dan tenaga medis honorer yang bekerja di pelosok Indonesia.
”Kalau kendaraan seperti itu biasanya sudah banyak yang punya, meski kondisinya tidak terlalu bagus. Kasihan yang seperti itu (guru dan tenaga medis),” kata Setiati yang membuka lapaknya di Thamrin City, Jakarta.
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Setiati (67) yang berdagang pakaian batik di Thamrin City, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Ia menilai, insentif kendaraan listrik belum mendesak.
Kalau memberi sesuatu itu yang tepat pada rakyatnya. Itu sudah dipikirkan sedalam-dalamnya apa belum? Semestinya UMKM diajak dialog, jangan diputuskan sendiri.
Bantuan insentif kendaraan ini tetap memaksa pelaku UMKM merogoh koceknya. Padahal, saat ini bisnisnya tengah lesu akibat pandemi Covid-19.
”Kalau memberi sesuatu itu yang tepat pada rakyatnya. Itu sudah dipikirkan sedalam-dalamnya apa belum? Semestinya UMKM diajak dialog, jangan diputuskan sendiri,” katanya.
Produsen mendukung
Dalam menjalankan programnya, pemerintah bekerja sama dengan tiga produsen kendaraan listrik, yakni Gesits, Volta, dan Selis. Pihak manajemen mengapresiasi upaya pemerintah guna membangun ekosistem kendaraan listrik.
Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna Wilson menyambut baik rencana pemerintah. Sebagai induk perusahaan Selis, ia meyakini tindakan ini berdampak positif, apalagi hanya tiga merek yang mendapat kesempatan ini.
KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Sepeda motor yang telah dikonversikan ke kendaraan listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditampilkan dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Keputusan tepat
Upaya pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri dalam negeri.
Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, upaya pemerintah perlu diapresiasi untuk mengembangkan industri hilir komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah tak hanya jadi eksportir barang mentah, tetapi juga sesuatu yang bernilai lebih.
Ia menambahkan, jika industri ini berkembang, hasilnya dapat mendorong perekonomian hingga berlipat-lipat. Hal ini tentu jadi pendorong untuk UMKM juga.
”Yang penting itu, bantuan (untuk) UMKM tetap ada. Kan, pemerintah tidak mengalihkan bantuan UMKM untuk kendaraan listrik,” ujarnya.
