Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Digulirkan Bulan Ini

Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai digulirkan untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik dan menarik investor ke Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga mengisi daya mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di halaman Kantor PLN Distribusi Jakarta Raya, Jakarta, Senin (22/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini. Program tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan menarik investor kendaraan listrik masuk ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, produksi ataupun penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat sejak terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Dalam Perpres No 55/2019 disebutkan, percepatan program KBLBB didorong dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, juga yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

”Kami berinisiatif menerbitkan program bantuan pemerintah (insentif) untuk KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Program ini akan mulai berlaku efektif pada 20 Maret 2023,” katanya, di Jakarta, Senin (6/3/2023).

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) menyampaikan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Selama ini, menurut Luhut, adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai belum bisa berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Disparitas harga itu akhirnya menghalangi kemampuan masyarakat untuk transisi ke kendaraan listrik.

Saat ini, negara-negara lain, termasuk negara tetangga, mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan bantuan untuk KBLBB agar Indonesia juga menjadi tempat yang menarik untuk produsen KBLBB. ”Jika program insentif berjalan lancar dan adopsi massal terjadi, maka industri dalam negeri KBLBB akan terbentuk dan harga KBLBB akan menjadi lebih terjangkau,” ujarnya.

Baca juga: Insentif Mendongkrak Kendaraan Listrik

Luhut mengatakan, Indonesia perlu membangun ekosistem kendaraan listrik karena memiliki sumber daya yang besar dari hulu sampai hilir. Indonesia memiliki bahan baku materialnya dan pasarnya dengan penduduk berjumlah sekitar 282 juta. Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan arahan supaya Indonesia harus sangat kompetitif dalam hal ini.

”Meskipun ada pro dan kontra, kita jangan sampai mengulangi kesalahan kita yang dulu. Waktu era semikonduktor beberapa puluh tahun yang lalu, kita salah membuat keputusan. Akhirnya, sampai hari ini kita tidak punya industri semikonduktor yang sangat dibutuhkan,” katanya.

Luhut menyebutkan, total anggaran untuk program bantuan KBLBB akan dihitung sambil program bergulir. Ia pun memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR untuk menyelesaikan persoalan ini secara holistik. ”Kami menargetkan 10 persen dari populasi penduduk harus didapatkan sampai tahun depan. Kalau itu sudah dapat, maka akan bisa terus bergulir,” ujarnya.

Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kemenperin sudah memberikan usulan ke Kementerian Keuangan terkait program bantuan pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik Indonesia, termasuk belanja atau pembelian sepeda motor, mobil, ataupun bus berbasis listrik.

”Ini momentum yang baik karena kita kejar-kejaran dengan Thailand. Ini semua untuk mengejar investasi kendaraan listrik. Apa yang diberikan Thailand juga bisa kita berikan, jika perlu lebih dari Thailand untuk bisa mengejar investasi produsen kendaraan listrik masuk Indonesia,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Sebuah mobil listrik mengisi daya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta, Senin (6/3/2023). Pada Maret ini pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Skema bantuan

Untuk usulan program bantuan KBLBB tahun 2023, Agus memastikan sudah membuat formulasinya dengan melihat realitas penyerapan pasar dan kapasitas produksi nasional. Sampai dengan Desember 2023, untuk pembelian sepeda motor listrik diusulkan 200.000 unit, mobil listrik 35.862 unit, dan bus listrik sebanyak 138 unit.

”Kami sudah siapkan skemanya. Bantuan untuk pembelian mobil listrik diberikan kepada produsen, sedangkan untuk sepeda motor diberikan langsung kepada konsumen. Kami akan betul-betul memastikan bahwa yang diberi bantuan pemerintah untuk belanja motor ataupun mobil adalah orang-orang yang berhak dan tidak boleh dua kali pembelian (dobel),” tuturnya.

Baca juga: Program Kendaraan Listrik Terus Dipercepat

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyatakan, siap menyalurkan bantuan pemerintah untuk KBLBB, khususnya untuk program konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Dari sisi pengguna, konversi motor konvensional ke motor listrik bisa menghemat pengeluaran lebih kurang Rp 2,77 juta per tahun. Dari pihak pemerintah juga ada penghematan Rp 32,7 miliar per tahun dari kompensasi BBM Pertalite.

”Akan ada tambahan konsumsi listrik sebesar 15,2 gigawatt (GW) per tahun karena peralihan dari BBM ke baterai. Konversi ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya bengkel khusus untuk konversi motor listrik di seluruh Indonesia,” katanya.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Motor listrik yang dipamerkan dalam ajang Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional ke-74, Rabu (9/10/2019), di Jakarta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menambahkan, pemerintah melakukan percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Transformasi ini diharapkan menghasilkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, menciptakan perluasan kesempatan kerja, sekaligus berdampak pada efisiensi subsidi energi dan juga pengurangan emisi.

Febrio menyebutkan, program bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru Rp 7 juta per unit untuk 200.000 unit pada 2023. Bantuan yang sama sebesar Rp 7 juta per unit juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik sebanyak 50.000 unit pada 2023.

”Target penerima bantuan ini diutamakan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan juga pelanggan listrik 450 sampai 900 VA. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan motor listrik untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM,” katanya.