Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Kendalikan Inflasi

Untuk mengendalikan inflasi pada periode menjelang Lebaran, perlu langkah antisipasi menjaga pasokan ketersediaan bahan pangan. Caranya adalah dengan koordinasi antardaerah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan pedagang saat meninjau pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Lebaran di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/4/2023). Selain meninjau harga dan pasokan Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai kepada pedagang. Seusai peninjauan, Presiden mengatakan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok cenderung turun. Kenaikan harga hanya pada daging sapi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah perlu terus berkoordinasi memantau kebutuhan dan pasokan pangan antarwilayah untuk mengendalikan potensi lonjakan inflasi pada saat periode Lebaran. Daerah yang kekurangan pangan perlu dibantu oleh daerah yang kelebihan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan sehingga inflasi bisa terkendali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Airlangga Hartarto mengatakan, menjelang Lebaran, seluruh aparatur negara baik pusat maupun daerah perlu berkoordinasi untuk mengendalikan. Menurutnya, salah satu kunci pengendalian inflasi pangan adalah memastikan pasokan dan ketersediaannya di pasar.

“Momentum menjelang Lebaran ini penting sekali untuk menjaga ketersediaan pangan karena konsumsi masyarakat meningkat,” ujar Airlangga pada acara “Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Jawa 2023”, yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan disiarkan juga secara daring, Rabu (5/4/2023).

Pada kesempatan itu, turut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beserta jajarannya, serta sejumlah kepala kantor perwakilan BI di Pulau Jawa. Di acara yang tampak pula Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum beserta sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat. Selain itu juga hadir sejumlah anggota Komisi XI DPR.

Baca juga: Presiden Jokowi Nilai Harga Komoditas Terkendali

Airlangga menjelaskan, pada periode menjelang Lebaran permintaan masyarakat memang meningkat. Hal ini memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, situasi ini perlu dibarengi dengan upaya pengendalian inflasi agar tidak melambung terlalu tinggi.

Dalam pengendalian inflasi nasional, lanjut Airlangga, pemerintah telah mengalokasikan Rp 104,2 triliun untuk anggaran ketahanan pangan. Anggaran ini digunakan untuk program peningkatan budidaya pertanian, pembangunan infrastruktur, sarana prasaran pertanian, hingga subsidi bunga lembaga keuangan, serta subsidi pupuk.

“Inflasi ini masalah daya beli. Ini urusan perut. Ini yang perlu dijaga,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, untuk memitigasi potensi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023, beberapa program tengah dilakukan di antaranya pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan sinergi pengawasan baik untuk pangan maupun energi.

Baca juga: Ekonomi RI Diperkirakan Melambat Tahun Ini gegara Ekspor

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi umum pada Maret 2023 mencapai 4,97 persen secara tahunan. Kendati nilai tersebut menurun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen secara tahunan, tingkat inflasi pada Maret 2023 masih di atas target pemerintah, yakni 2-4 persen.

Dari tingkat inflasi Maret 2023 tersebut, komponen bahan makanan memberi andil sebesar 1,06 persen. Adapun komponen yang mendorong inflasi bahan makanan antara lain beras, telur ayam ras, dan ikan segar.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Buruh menurunkan beras impor asal Thailand yang digunakan sebagai cadangan pangan pemerintah yang saat ini masih digulirkan untuk operasi pasar di gudang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, Selasa (28/2/2023). Pada musim panen raya pertama ini, Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon menargetkan dapat menyerap beras sebanyak 70 ribu ton dari petani.

Koordinasi daerah

Sementara itu, Perry Warjiyo mengatakan, salah satu strategi untuk mengendalikan inflasi pangan adalah dengan mempererat koordinasi antardaerah. Ia menjelaskan, daerah yang menjadi lumbung pangan dan kelebihan pasokan perlu mengirimkannya ke daerah lain yang kekurangan. Hal ini dilakukan di bawah koridor Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Ia menyampaikan, strategi ini terbukti telah berhasil menekan lonjakan inflasi pangan. Pada Agustus 2022, saat itu inflasi pangan mencapai 11,47 persen secara tahunan. Dengan koordinasi pasokan dan permintaan pangan daerah tersebut, pada Desember 2022 inflasi pangan berhasil diturunkan menjadi 5,61 persen.

“Ini perlu kerja sama antara daerah. Kami dorong ketahanan pangan dan pengendalian inflasi dengan koordinasi ini,” kata Perry.

Baca juga: Momen Bulan Ramadhan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Uu Ruzhanul Ulum mengajak seluruh komponen Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja sama mengendalikan inflasi pangan. Selain mempererat koordinasi pasokan dan permintaan pangan antardaerah, Uu menambahkan, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan produktivitas pangan. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong pemanfaatkan teknologi pertanian.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas mempersiapkan masakan yang ditawarkan kepada pengunjung yang berbelanja bahan makanan di supermarket ritel di Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/3/2023). Di pulau Jawa, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Tegal sebesar 0.62 persen, sementara deflasi terjadi di Probolinggo sebesar -0.04 persen.

Potensi

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, pemenuhan pasokan pangan akan menghadapi tantangan cuaca buruk yang bisa menyebabkan gagal panen. Hal ini bisa memengaruhi ketersediaan pangan dan berpotensi meningkatkan inflasi.

Ia memperkirakan inflasi di periode Lebaran ini tetap berpotensi naik. Secara historis, inflasi akan meningkat 0,5 persen – 0,7 persen pada periode tersebut. Adapun komponen bahan pangan akan berkontribusi 0,4-0,5 persen dan transportasi berkontribusi sekitar 0,2-0,3 persen.

Kendati demikian, selepas periode Lebaran, inflasi akan kembali melandai dan akan mendekati target yakni 2-4 persen di semester pertama tahun ini.

Head of Research DBS Group Maynard Arif mengatakan, peningkatan konsumsi rumah tangga pada periode jelang Lebaran akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun ini. Pemberian tunjangan hari raya (THR) diharapkan turut memicu konsumsi sehingga pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Pertumbuhan