Inflasi Melandai, Pemerintah Perkuat Daya Beli lewat Bansos

Pemerintah mencoba mengendalikan inflasi agar tak menggerus daya beli dalam momentum pemulihan ekonomi. Tingkat pertumbuhan tahun ini diperkirakan 5,31 persen.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pedagang menata dagangannya sembari menunggu pembeli di Pasar Tebet Timur, Tebet, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,34 persen. Komoditas bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras menjadi pemicu inflasi. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK) 01-02-2023

JAKARTA, KOMPAS – Inflasi selama tiga bulan pertama 2023 diprediksi mencapai 0,79 persen seiring berlangsungnya bulan Ramadan, tetapi akan kembali ke kisaran 2-4 persen di akhir tahun. Pemerintah pun berupaya mengendalikan inflasi sembari memperkuat daya beli masyarakat melalui bermacam bantuan sosial.

Dihubungi pada Sabtu (1/4/2023), ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, prediksi triwulanan tersebut dipicu oleh peningkatan harga pangan karena permintaan yang meroket selama bulan puasa. Angka tersebut masih lebih rendah ketimbang inflasi selama periode yang sama di 2022, yakni 1,2 persen.

“Pasokan bahan pangan tergolong cukup, tetapi rawan menjadi terbatas karena musim panen belum mencapai puncaknya, ditambah lagi cuaca ekstrem yang melanda banyak daerah. Di samping itu, ini didorong juga oleh peningkatan permintaan di sektor perhotelan, perjalanan, restoran, dan jasa rekreasi,” kata Faisal.

Kendati begitu, inflasi secara tahunan diperkirakan melemah dari 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2023 menjadi 5,09 persen yoy pada Maret 2023. Sebab, volatilitas harga tahun lalu lebih besar akibat invasi Rusia ke Ukraina yang menyendat pasokan energi serta melonjaknya harga minyak goreng akibat pencabutan harga eceran tertinggi (HET).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Stok minyak goreng kemasan dua liter tampak memenuhi rak penjualan di salah satu supermarket grosir di Jakarta Barat, Selasa (22/3/2022). Minyak goreng kemasan dua liter itu dijual dengan harga Rp 52.500. Kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya kian menggerus daya beli masyarakat. KOMPAS/RADITYA HELABUMI 22-03-2022

Angka tersebut sudah lebih rendah ketimbang inflasi tahunan pada 2022 yang mencapai 5,51 persen. Menurut Faisal, laju kenaikan harga masih akan berada di kisaran 4-6 persen pada pertengahan tahun, dan terus menurun sampai akhir tahun.

“Second-round effect (dampak ikutan) dari peningkatan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi pada September 2022 akan hilang di semester dua tahun ini. Jadi, kami yakin, tingkat inflasi akan ada di kisaran 3,6 persen pada akhir 2023,” kata Faisal.

Baca juga: Inflasi 2022 Tembus 5,51 Persen, Lampaui Target BI

Sebelumnya, Rabu (29/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mencoba mengendalikan inflasi agar tak menggerus daya beli dalam momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah menargetkan kisaran tingkat pertumbuhan yang sama dengan capaian 2022, yaitu 5,31 persen.

Untuk itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal berupa perlindungan sosial, baik dalam bentuk bantuan bahan pangan maupun bantuan langsung tunai, serta subsidi. “Perlindungan sosial 2023 dialokasikan Rp 476 triliun,” kata dia.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Secara rinci, Rp 28,7 triliun dalam Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebanyak Rp 45,1 triliun akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM melalui program Kartu Sembako.

Untuk rumah tangga miskin dan rentan, petani, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keperluan transportasi umum, disediakan subsidi energi dan non-energi senilai Rp 290,6 triliun. Bentuknya antara lain subsidi BBM, listrik, pupuk, dan kredit usaha rakyat.

Untuk akses kesehatan bagi 96,8 juta keluarga tidak mampu, pemerintah menyalurkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 45,6 triliun. Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 20,1 juta siswa tidak mampu akan mendapatkan bantuan lewat Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp 9,7 triliun.

KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas mengambil foto penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Indonesia Manado, Sulawesi Utara, Senin (26/7/2021). Sebanyak 97.211 warga Sulut berhak penerima bantuan tersebut, yang kali ini diberikan untuk periode Mei dan Juni 2021.

Khusus mahasiswa, dana Rp 12,8 triliun akan diberikan kepada 994.300 mahasiswa melalui Program Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. “Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Bijak Kelola Dana Tunjangan Hari Raya

Di luar itu, pemerintah telah menyiapkan Program Bantuan Pangan dalam bentuk 10 kilogram beras bagi masing-masing dari 21,3 juta KPM. Di samping itu, ada pula bantuan untuk 1,4 juta keluarga dengan balita tengkes (stunting) dalam rupa daging ayam dan telur. “Biaya tambahan yang disediakan untuk kelompok ini adalah Rp 8,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, arah perlindungan sosial difokuskan pada perbaikan data registrasi sosial ekonomi, penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan. Per September 2022, sebanyak 26,36 juta orang atau 9,57 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 535.547 per orang.