Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan siap memberi kemudahan pembiayaan kendaraan listrik bagi konsumen. Sementara infrastruktur pengisian daya baterai kendaraan listrik digencarkan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama bank himbara dan industri manufaktur sepeda motor listrik menggelar konferensi pers terkait komitmen mendukung pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama perbankan dan industri manufaktur sepeda motor listrik mendukung pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berbagai kemudahan ditawarkan menyusul rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/3/2023), Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen PLN bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan tiga perusahaan manufaktur agen pemegang merek (APM) untuk menjalankan kebijakan pemerintah itu secara efektif.

”Kami mengapresiasi langkah besar yang diambil pemerintah. Untuk itu, PLN hadir tidak sendirian karena kami melihat suatu ekosistem besar, bagaimana supaya kebijakan pemerintah dan transisi energi bisa berjalan dengan mulus,” kata Darmawan.

Menurut Darmawan, transisi dari energi berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke energi berbasis listrik di sektor transportasi harus dijalankan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada 2020, emisi gas rumah kaca sebesar 280 juta metrik ton. Apabila tidak ada transisi, emisi gas rumah kaca akan meningkat menjadi 860 juta metrik ton pada tahun 2060.

Baca juga: Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Digulirkan Bulan Ini

Pemerintah dalam hal ini sudah mencanangkan agar ada suatu strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Setelah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan peraturan pendukungnya, kini ada kebijakan pemberian insentif.

Darmawan memastikan, PLN sangat siap dalam transisi energi dan sudah tiga tahun membangun program transformasi. Perpres No 55/2019 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1/2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai juga memberi mandat dalam penyediaan infrastruktur.

Untuk itu, PLN bekerja sama dengan industri manufaktur dalam membangun stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Saat ini, sudah ada 1.000 unit lebih SPBKLU. Sudah terbangun juga lebih dari 6.700 unit stasiun pengisian listrik umum (SPLU), yang masih akan ditambah hingga menjadi 12.000 unit SPLU, serta 600 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Di samping membangun infrastruktur, menurut Darmawan, PLN juga memfasilitasi kepemilikan atau pembelian sepeda motor listrik melalui aplikasi PLN Mobile sehingga prosesnya menjadi sangat mudah. ”Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan Himbara, Indonesia Battery Corporation (IBC), dan manufaktur yang memenuhi kualifikasi pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Pelaku Industri Otomotif Tunggu Realisasi Insentif Mobil Listrik

Skema pembiayaan

Josephus K Triprakoso selaku Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri mengatakan, perbankan sudah menyiapkan skema yang menarik untuk mendukung kepemilikan kendaraan bermotor listrik. Di antara bank Himbara akan memberikan tenor dan suku bunga yang lebih kurang sama. ”Suku bunganya akan lebih kompetitif dibandingkan suku bunga konvensional,” katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pramuniaga mengecek kelengkapan motor listrik Selis di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/3/2023). Motor listrik Selis E-Max (kiri) bisa mencapai kecepatan 50 kilometer per jam dengan jarak tempuh 60 kilometer untuk baterai tunggal dan 120 kilometer untuk baterai dobel. Sedangkan motor listrik Selis Agats (kanan) bisa mencapai kecepatan 60 kilometer per jam dengan jarak tempuh 50 kilometer.

Menurut Direktur Utama PT BRI Multifinance Indonesia Azizatun Azhimah, BRI Group juga berkomitmen mendukung program percepatan kendaraan listrik. Pihaknya siap memberikan dukungan kepada industri manufaktur secara bisnis ke bisnis, juga kepada masyarakat atau konsumen secara langsung.

”Beberapa produk kami untuk pembiayaan kendaraan listrik sudah diluncurkan sejak tahun lalu, termasuk untuk instansi-instansi yang membutuhkan pembiayaan kendaraan listrik, mobil ataupun sepeda motor,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Juara Bike (Selis) Wilson Teoh mengatakan, pemberian insentif menjadi peluang sekaligus beban bagi perusahaan APM karena saat ini hanya tiga dari 53 produsen sepeda motor listrik di Indonesia yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen. Ketiga merek itu adalah Selis, Gesits, dan Volta.

Baca juga: Industri Otomotif Didorong Bidik Pasar Ekspor

”Target pemerintah untuk kendaraan listrik ini sangat agresif karena sejak diterbitkan Perpres No 55/2019 sampai kini hanya ada sekitar 30.000 unit sepeda motor listrik di jalanan,” ucapnya.

Chief Executive Officer PT Volta Indonesia Semesta Iwan Suryaputra mengatakan, pihaknya merasa terhormat ikut menyukseskan transisi energi konvensional ke energi listrik. Untuk itu, produksi perlu digenjot karena ada 200.000 unit sepeda motor listrik yang akan mendapatkan insentif.

”Kapasitas produksi kami saat ini 100.000 unit per tahun. Apabila itu juga masih kurang, kami akan berkolaborasi dengan manufaktur lain untuk meningkatkan produksi,” kata Iwan.

Sistem waralaba

Untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur pengisian daya baterai kendaraan listrik, PLN mengadakan sistem waralaba untuk perusahaan swasta pemilik pusat perbelanjaan, perkantoran, kantor bank, kedai kopi, ataupun restoran cepat saji yang memiliki lahan parkir cukup luas.

Perusahaan swasta, menurut Darmawan, bisa menjual listrik di SPKLU seharga Rp 2.500 per kWh. Adapun biaya listrik PLN sekitar Rp 1.500 per kilowatt jam (kWh). Dengan biaya lokasi, pembelian, dan pemasangan alat, diperkirakan SPKLU tetap layak secara bisnis.