Transmisi Pertumbuhan Ekonomi pada Penurunan Kemiskinan Menantang

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Warga beraktifitas di depan gubug terpalnya yang berukuran tak lebih dari 2 meter persegi di tepi Jalan Tenaga Listrik, Cideng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023). Badan Pusat Statistik Jakarta mencatat posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 mencapai 0,89 persen atau sejumlah 95.668 jiwa. Jumlah ini naik 0,29 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Indikator seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pendapatan per harinya kurang dari Rp11.633.

JAKARTA, KOMPAS — Laju pertumbuhan ekonomi dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB Indonesia cenderung melambat. Perlambatan ini dapat menantang transmisi pertumbuhan ekonomi dalam upaya-upaya penurunan angka kesmikinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2022 mencapai Rp 5.114,9 triliun. Angka PDB itu menunjukkan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,01 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dan tumbuh 0,36 persen dibandingkan triwulan-III 2022. Secara kumulatif, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 persen sepanjang triwulan I-2022 hingga triwulan-IV 2022.

Apabila dibandingkan, angka pertumbuhan PDB bulanan dan tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan PDB bulanan dan tahunan pada triwulan-III 2022 mencapai 1,83 persen dan 5,73 persen. Adapun pertumbuhan PDB bulanan dan tahunan pada triwulan-IV 2021 sebesar 1,05 persen dan 5,03 persen.

Baca juga: BI: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Hampir Seluruh Komponen PDB

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, pergerakan angka pertumbuhan itu menunjukkan perlambatan ekonomi. Momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi sudah berhenti. “Hal ini patut diwaspadai karena Global Risk Report menyoroti krisis biaya hidup yang melanda dunia. Artinya, tren tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat agar dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi,” katanya saat diskusi berjudul ‘Akselerasi Ekonomi di Ujung Tanduk: Tanggapan terhadap Kinerja Ekonomi Triwulan-IV 2022’ yang diadakan secara daring, Selasa (7/2/2023).

Laporan Risiko Dunia 2023 tersebut dipublikasikan World Economic Forum pada bulan lalu. Krisis biaya hidup dunia menempati ranking pertama dalam risiko sepanjang dua tahun ke depan akibat ketidakpastian geopolitik karena perang Rusia-Ukraina yang membuat harga energi dan komoditas pangan melambung.

Oleh sebab itu, Eko berpendapat, pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini ialah mentransmisikan pertumbuhan ekonomi pada penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan sebaiknya bukan karena bantuan sosial, tetapi karena pemberdayaan yang meningkatkan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan mengatakan, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, penurunan penduduk miskin relatif lebih cepat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengkhususkan faktor pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan sehingga dapat mendesain kebijakan yang tepat sasaran.

Secara khusus, Abdul menyebutkan, perlu ada upaya untuk menjaga rumah tangga yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kelompok rumah tangga tersebut cenderung sensitif terhadap kenaikan harga. Selain itu, transformasi ketenagakerjaan juga perlu diterapkan dalam menanggulangi kemiskinan. Dia menggarisbawahi jumlah pengangguran pada 2022 yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Ekonomi Bertumbuh, tetapi Perlu Penguatan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Anak-anak bermain di kawasan perkampungan nelayan padat penduduk Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2022). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta berkurang dari 502.000 pada Maret 2022 menjadi 494.000 pada September 2022.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat, Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menilai, penopang-penopang yang bersifat kontinu dan berlanjut perlu diperkuat, bukan yang bersifat sementara. “Program bantuan sosial itu sifatnya sementara. Sebaiknya, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau keterampilan masyarakat,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Pelatihan dalam program Kartu Prakerja yang diterapkan pemerintah, menurut Esther, belum menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja di sektor formal. Dia juga menyoroti sejumlah pelatihan yang justru mendorong pencari kerja untuk berwirausaha.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki, menambahkan, ada sejumlah upaya untuk menekan angka kemiskinan pasca-pandemi dalam jangka pendek. “Misalnya, penyempurnaan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler, seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan, salah satunya dengan perbaikan metode penyaluran dan integrasi program,” katanya saat dihubungi, Selasa.

Dalam mencapai target pemulihan ekonomi dan penghapusan kemiskinan ekstrem, lanjut Maliki, pemerintah akan mengidentifikasi potensi lokal dari sejumlah sektor usaha unggulan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat yang rentan miskin maupun yang tergolong miskin. Pemerintah juga meningkatkan daya saing keterampilan tenaga kerja maupun usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu melibatkan kelompok masyarakat tersebut.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jadi Modal Hadapi Tantangan pada 2023