Alokasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Ditambah

Kesulitan pemenuhan bahan bakar minyak bersubsidi masih menjadi momok bagi nelayan kecil. Pemerintah melakukan sinergi untuk menambah alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nelayan membongkar kerang yang diperolehnya di kawasan Teluk Jakarta, di perkampungan nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Naiknya harga solar bersubsidi dikeluhkan oleh para nelayan di perkampungan tersebut. Berdasar data Kementerian Kelautan dan Perikanan, akses nelayan terhadap BBM bersubsidi masih sangat terbatas. Dari sekitar 11.000 kampung nelayan, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar hanya 388 unit.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan meningkatkan ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau rencananya dilaksanakan di kampung-kampung nelayan dan pelabuhan perikanan.

Langkah itu tertuang dalam penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), tentang “Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan”, Kamis (2/2/2023), di Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, mengemukakan, kerja sama itu diharapkan menambah jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), serta mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alokasi BBM bersubsidi ditujukan bagi nelayan kecil dengan bobot kapal maksimal 30 gros ton (GT).

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Nelayan Semakin Sulit

Pada tahun 2023, penambahan SPBN lewat kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, direncanakan pada 30 lokasi. Saat ini, pihaknya sudah menentukan 27 lokasi SPBN. Selain itu, peningkatan alokasi BBM akan diupayakan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan yang menjadi tempat labuh nelayan kecil. Uji coba penambahan alokasi BBM sedang dilakukan di tujuh lokasi dengan melibatkan koperasi perikanan. Uji coba antara lain di Cilacap, Jawa Tengah.

“Ke depannya, nelayan kecil perlu berhimpun dalam koperasi untuk bisa mendapatkan kemudahan alokasi BBM bersubsidi,” kata Zaini, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengemukakan, ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dinilai sangat penting bagi nelayan kecil. Sinergi KKP dan Kementerian BUMN merupakan langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahun. Penyaluran BBM bersubsidi akan difokuskan pada enam zona penangkapan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), guna memudahkan pendataan, distribusi tepat sasaran, dan tidak terjadi pemborosan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia agar mencapai hasil maksimal. Potensi kerja sama lain masih terbuka lebar, termasuk di usaha perikanan budidaya dan gudang pendingin (cold storage) ikan.

Baca juga: Pemerintah Sederhanakan Penyaluran BBM Bersubsidi

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengungkapkan, saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan, akan dilakukan penambahan minimal 30 SPBN pada lokasi-lokasi yang disepakati bersama KKP.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nelayan menyusuri Kali Angke saat pulang melaut menuju perkampungan nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Naiknya harga solar bersubsidi dikeluhkan oleh para nelayan di perkampungan tersebut. Berdasar data Kementerian Kelautan dan Perikanan, akses nelayan terhadap BBM bersubsidi masih sangat terbatas. Dari sekitar 11.000 kampung nelayan, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar hanya 388 unit.

Sinkronisasi data

Secara terpisah, Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menyatakan, pasokan solar bersubsidi di SPBN dikeluhkan minim dan kerap habis. Nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan solar di SPBN akhirnya membeli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau warung eceran yang harganya lebih mahal.

“Penyediaan SPBN yang jadi andalan pasokan BBM untuk nelayan kecil perlu didukung data lengkap kebutuhan riil solar nelayan. Dengan begitu, pasokan yang diberikan dapat mencukupi kebutuhan nelayan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Nicke, sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran. “Jadi, ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Kedua, aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Ketiga, harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Zaini menambahkan, pihaknya juga sedang menjajaki distribusi BBM nelayan lewat kios Pertashop milik Pertamina. Pertashop diharapkan turut menjual solar untuk nelayan, meskipun harganya sedikit lebih mahal ketimbang solar bersubsidi. “Bagi nelayan, yang terpenting adalah kecukupan pasokan BBM,” katanya.

Baca juga: Rencana Pengendalian Subsidi Pertalite dan Elpiji 3 Kilogram Belum Tuntas